Pengunjuk Rasa Ngamuk Di Kantor DPRD Rokan Hilir,Warga Nelayan Butuh BBM
Media74.id
Riau-Rokanhilir
Kantor DPRD Rohil Di Amuk Warga terasa di sambar petir disiang hari, amarah warga seketika pecah memenuhi halaman kantor DPRD Rokan Hilir ,Selasa,30 September 2025.
Dalam aksi warga terpaksa harus mengambil tindakan, sebab hampir 3 bulan lamanya janji lembaga eksekutif dan legislatif di Rokan Hilir tidak ditepatti,diduga mengulur ngulur waktu untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi keluhan warga, yang bergantung hidup di perairan sungai Rokan (para nelayan) hingga kini tak mendapatkan bahan bakar minyak BBM jenis solar untuk perahu para nelayan bisa berlabuh.
Sebelumnya, warga telah berupaya menahan diri,agar tidak turun ke jalan, dalam hal menyampaikan keluhan mereka yang selama ini terpendam, akan tetapi menurut keterangan warga, Pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir tak menggubris tentang keluhan warga yang tak mendapatkan bahan bakar di SPBU batu 4 dan kejadian tersebut sudah berjalan berbulan-bulan lamanya.
Maka merasa kecewa warga terhadap Pemerintah yang mengabai yang tuntan Meraka tidak dipenuhi akhirnya warga memutuskan untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DRPD Rohil pada Selasa siang.
Warga menuntut, agar Pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir secepatnya membuka kembali SPBU batu empat, agar kehidupan para nelayan bisa kembali normal.
Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa tersebut, warga sempat melakukan pembakaran ban bekas sebagai lambang kekecewaan warga terhadap Pemerintah Daerah yang diduga kuat mengabarkan keluhan warga.
Dalam aksi tersebut, beberapa petinggi DPRD Rokan Hilir,dan juga wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles telah hadir di tengah-tengah kericuhan tersebut, sejauh ini terlihat kedua lembaga Eksekutif dan legislatif tersebut telah mengadakan rapat dadakan, hal itu harus di lakukan oleh Pemerintah Daerah, sebab Pemkab sudah kualahan dalam menghadapi unjuk rasa yang juga tergabung dari puluhan emak-emak, yang akrab disebut sebagai ras terkuat di muka bumi.
Sejauh ini publik masih memantau perkembangan terkait tanggapan ataupun tindakan dari Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan masalah tersebut.
US-Riau
