POLRI

Media74.id

Raih Predikat NASTRAP TERBAIK di Sespimti Polri

Lembang –

Ancaman terhadap stabilitas keuangan negara kini tidak lagi datang dari kejahatan konvensional semata. Di balik layar teknologi canggih, lahir sebuah bentuk kejahatan baru yang bergerak cepat, lintas negara, tanpa wajah, dan langsung menembus sistem keuangan. Isu inilah yang mengantarkan Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban, S.H., S.I.K., M.M., M.H. meraih predikat lulusan terbaik bidang Sanyata Sumanasa Wira Aksara (novelty) dalam Pendidikan Sespimti Polri Dikreg 34 Gelombang 2.

Predikat tersebut diberikan atas Naskah Strategis (NASTRAP) terbaik yang dinilai menawarkan gagasan baru, penting, dan belum pernah diangkat dalam NASTRAP maupun karya ilmiah sebelumnya, yakni strategi Polri dalam mengatasi dampak negatif teknologi blockchain guna menjaga stabilitas keuangan negara.

Dalam NASTRAP tersebut, Arsal mengangkat fenomena kejahatan model baru yang tidak lagi sekadar masuk kategori cyber crime, melainkan telah berkembang menjadi cyber dependent financial crime. Kejahatan ini memanfaatkan teknologi blockchain untuk melakukan peretasan, pencucian aset digital, dan pengalihan dana lintas yurisdiksi dengan kecepatan tinggi, nyaris tanpa jejak, serta sangat sulit diungkap dengan pendekatan dan teknologi konvensional.

“Kejahatan berbasis blockchain ini bukan hanya persoalan teknologi, tetapi ancaman langsung terhadap sistem keuangan negara. Karakternya sangat berbeda: lintas negara, multi-yurisdiksi, anonim, dan bergerak sangat cepat. Jika Polri tidak mengantisipasi sejak dini, maka dampaknya bukan hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada stabilitas ekonomi nasional,” ujar Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban.

Ia menegaskan bahwa pendekatan penanganan kejahatan semacam ini tidak bisa lagi bersifat sektoral maupun reaktif.

“Polri harus membangun strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis pemahaman mendalam terhadap teknologi blockchain. Ini bukan kejahatan masa depan, tapi kejahatan yang sudah terjadi hari ini,” tambahnya.

Penghargaan terhadap NASTRAP Arsal Sahban tersebut sejalan dengan arah transformasi kepemimpinan Polri di era digital. Kasespim Polri Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H, M.A dalam sambutannya menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Polri saat ini jauh berbeda dibandingkan periode sebelumnya.

“Saat ini, kita berada di persimpangan zaman yang menuntut perubahan paradigma kepemimpinan secara mendasar. Realitas yang dihadapi oleh institusi Polri adalah tantangan yang jauh lebih kompleks, disruptif, dan bernuansa digital, berbeda dari era sebelumnya,” tegas Kasespim Polri.

Menurutnya, karya-karya strategis seperti NASTRAP terbaik tersebut menunjukkan bahwa calon pemimpin Polri ke depan tidak hanya dituntut mampu mengelola organisasi, tetapi juga memahami dinamika ancaman global yang berkembang sangat cepat.

Pendidikan Sespimti Polri Dikreg 34 Gelombang 2 resmi ditutup pada 17 Desember 2025, dengan diikuti oleh 368 peserta didik, yang terdiri dari Sespimti Angkatan 34 Gelombang 2 sebanyak 60 peserta, Sespimmen Angkatan 65 Gelombang 2 sebanyak 141 peserta, SPPK Angkatan 2 sebanyak 63 peserta, dan Sespimma Angkatan 74 sebanyak 104 peserta.

Penutupan pendidikan ini menandai lahirnya para pemimpin strategis Polri yang diharapkan mampu menjawab tantangan keamanan nasional ke depan, termasuk ancaman kejahatan digital dan keuangan yang semakin kompleks. Dengan raihan NASTRAP terbaik ini, Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban dinilai berhasil menghadirkan perspektif baru tentang peran Polri dalam menjaga stabilitas keuangan negara di tengah akselerasi teknologi global.

Gun'S - Red

Media74.id

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Usep Saiful Muchtar, M.M., menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Barat atas inisiatif dan komitmennya dalam membentuk Satgas Desk Stop Bullying Lodaya 2025 sebagai langkah konkret mencegah dan menanggulangi praktik perundungan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan Desk Stop Bullying Lodaya 2025 yang digelar di Aula Moeryono Polda Jabar, Selasa (16/12/2025). Menurut Usep, pembentukan satgas ini menunjukkan kepedulian dan keseriusan Polda Jabar dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif bullying yang dapat merusak karakter, kesehatan mental, serta masa depan anak-anak dan pelajar.Beli vitamin dan suplemen

Usep menilai, kehadiran Satgas Desk Stop Bullying Lodaya 2025 menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya antara kepolisian, dunia pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Dengan adanya satgas ini, penanganan kasus perundungan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan humanis, sekaligus berorientasi pada pencegahan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya Polda Jabar tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) yang menanamkan nilai-nilai kasih sayang, empati, dan saling menghargai di madrasah. Menurutnya, kolaborasi antara program kepolisian dan kebijakan pendidikan akan memperkuat pembentukan karakter peserta didik yang berakhlak dan berkepribadian luhur.
“Kami sangat mengapresiasi Polda Jawa Barat yang telah membentuk Satgas Desk Stop Bullying Lodaya 2025. Ini merupakan langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak kita, baik di sekolah maupun di masyarakat,” ujarnya.

Usep berharap, keberadaan satgas tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain serta mendorong meningkatnya kesadaran bersama untuk tidak mentolerir segala bentuk perundungan. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program Desk Stop Bullying Lodaya 2025 demi terwujudnya Jawa Barat yang aman, berkarakter, dan bebas dari bullying.

Bandung 16 Desember 2025

Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar

Gun'S - Red

Media74.id

Polri menempatkan penerapan KUHP dan KUHAP baru sebagai momentum untuk memastikan penanganan perkara pidana berjalan lebih rapi, efisien, dan memberi kepastian hukum. Kunci transisi ini bukan hanya soal penyesuaian aturan, tetapi bagaimana penyidikan dan penuntutan bergerak dalam pemahaman yang sama sejak awal, sehingga perkara tidak tersendat karena perbedaan tafsir maupun hambatan teknis di tahap berikutnya.

Penguatan itu ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis antara Polri dan Kejaksaan RI di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa rangkaian kerja sama ini langsung mengikat pada praktik pelaksanaan, “Hari ini kita melaksanakan kegiatan MoU, dilanjutkan dengan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) terkait sinergitas, pemahaman dalam hal pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang baru.”

Bagi Polri, penyamaan persepsi tersebut penting agar proses penanganan perkara tidak bergerak “sendiri-sendiri” antarlembaga. Kapolri menekankan spirit kerja bersama agar aparat penegak hukum selaras dalam satu arah - atau dalam istilah beliau, “berjalan selaras, satu frekuensi, satu pikiran.” Dengan cara itu, standar penerapan pasal, pemenuhan administrasi perkara, hingga kualitas pembuktian sejak penyidikan diharapkan lebih konsisten dan tidak menimbulkan friksi teknis pada tahapan lanjutan.

Kapolri juga mengaitkan sinergi ini dengan tujuan besar penegakan hukum yang dirasakan langsung masyarakat - yakni keadilan. Ia menegaskan harapan agar aturan baru benar-benar menghasilkan dampak substantif, “Untuk betul-betul bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.” Dalam penjelasannya, Kapolri turut menyoroti bahwa KUHP - KUHAP baru memuat banyak hal yang selama ini menjadi harapan publik, termasuk ruang penyelesaian yang mempertimbangkan kearifan lokal, situasi dan kondisi, serta tetap menjaga komitmen penegakan hukum yang tegas.

Untuk memastikan pesan itu tidak berhenti di tingkat pusat, Polri menekankan penguatan teknis melalui sosialisasi dan diskusi panel yang melibatkan jajaran kewilayahan, dari Kapolda hingga unsur reserse lintas fungsi, serta melibatkan partisipasi jajaran Polres - Polsek secara daring. Polri memandang pelibatan lini terdepan ini penting agar implementasi KUHP - KUHAP baru tidak menimbulkan disparitas praktik antarwilayah ketika mulai diterapkan di lapangan.
detiknews

Sebagai landasan kerja, ruang lingkup MoU juga mencakup enam area strategis - mulai dari pertukaran data/informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan sarpras, hingga kerja sama lain yang disepakati. Dari sisi kepolisian, poin-poin ini menjadi “alat kerja” untuk memperkuat koordinasi teknis, memperlancar alur penanganan perkara, dan mempercepat kepastian hukum bagi masyarakat dalam era aturan pidana nasional yang baru.

Gun'S - Red

Media74.id

Jakarta —

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antarpenegak hukum dalam pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepolisian dan Kejaksaan.

“Hari ini kita melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), berkaitan dengan sinergi dan penyamaan pemahaman dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri menekankan bahwa penandatanganan MoU dan PKS tersebut mencerminkan semangat kebersamaan seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan amanah undang-undang yang baru, sehingga mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.

“Ini menunjukkan semangat sinergisitas dan soliditas kita semua untuk bersama-sama melaksanakan amanah dan harapan dari KUHP dan KUHAP yang baru, agar benar-benar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam KUHP maupun KUHAP yang baru, diatur banyak hal yang selama ini diharapkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana membuka ruang bagi penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat, tanpa mengesampingkan prinsip ketegasan hukum.

“Mulai dari pencarian keadilan yang membutuhkan proses penyesuaian hukum, sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kearifan lokal, situasi, dan kondisi yang ada, namun tetap dengan komitmen penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggaran hukum oleh siapa pun,” tegas Kapolri.

Menurut Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, MoU dan PKS ini menjadi wujud nyata komitmen Kepolisian dan Kejaksaan, dengan dukungan Komisi III DPR RI serta seluruh mitra terkait, untuk memastikan implementasi KUHP dan KUHAP yang baru dapat berjalan secara optimal dan selaras.

“MoU dan PKS ini merupakan bentuk komitmen Kepolisian dan Kejaksaan, dengan dukungan Komisi III DPR RI dan seluruh mitra terkait, agar aparat penegak hukum memiliki satu pandangan, satu frekuensi, dan satu semangat dalam melaksanakan KUHP dan KUHAP yang baru secara optimal, demi terpenuhinya rasa keadilan masyarakat,” pungkas Kapolri.

Gun'S - Red

Media74.id

Jakarta –

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meraih peringkat pertama nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) RI. Polri memperoleh nilai 98,90 dengan predikat Informatif, tertinggi pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK).

Capaian tersebut menjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, ketika Polri berada di peringkat kedua. Hasil ini juga menempatkan Polri sebagai badan publik dengan tingkat keterbukaan informasi yang paling unggul dibandingkan lembaga negara nonkementerian lainnya.

Pada acara penganugerahan Anugerah KIP 2025, penghargaan tertinggi Arkana Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional diterima oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diwakili oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho beserta jajaran Divhumas Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh jajaran dan dukungan berbagai pihak terhadap peningkatan layanan informasi publik di lingkungan Polri. “Alhamdulillah Polri meraih peringkat 1 setelah sebelumnya peringkat 2, terima kasih atas masukan dan koreksi yang terus diberikan; ini menjadi apresiasi sekaligus tantangan dan tanggung jawab bagi seluruh rekan-rekan untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik,” ujar Kapolri.

Penilaian Monev KIP 2025 dilakukan melalui rangkaian tahapan, mulai dari penilaian mandiri, verifikasi faktual, uji akses, presentasi publik, hingga penetapan hasil akhir. Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Dr. Donny Yoesgiantoro, menilai capaian Polri mencerminkan kinerja yang konsisten dan terukur dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, sekaligus menunjukkan penerapan prinsip transparansi secara menyeluruh.

Dengan hasil tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola layanan informasi publik yang akuntabel, mudah diakses, dan responsif, sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Gun'S - Red

Media74.id

SINTANG KALBAR

Polda Kalbar -

Polres Sintang menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Kapuas 2025 dalam rangka kesiapan pengamanan Perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 pada Selasa pagi, (16/12) di Aula BKPM Polres Sintang.

Rakorlinsek dipimpin langsung oleh Kapolres Sintang AKBP Sanny Handityo, S.H., S.I.K., dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta instansi terkait. Hadir di antaranya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sintang Drs. Subendi, M.Si., Wakapolres Sintang Kompol Sukma Pranata, S.I.K., M.H., Kabagops Polres Sintang Kompol Dedi F. Siregar, S.I.P., M.A.P., Danyon C Pelopor Sat Brimob Kompol Mujiono, S.H., M.H., perwakilan Kodim 1205/Sintang, para Kapolsek jajaran, PJU Polres Sintang, serta perwakilan Satpol PP, Kemenag, Jasa Raharja, Dishub, BPBD, Pertamina, FKUB, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolres Sintang AKBP Sanny Handityo menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor guna memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman, tertib, dan kondusif. Ia menyampaikan bahwa Operasi Lilin Kapuas 2025 akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan mengedepankan kegiatan preventif yang didukung preemtif serta penegakan hukum.

“Melalui Rakorlinsek ini, kami berharap seluruh unsur terkait dapat menyatukan langkah dan komitmen bersama dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kabupaten Sintang selama momentum Natal dan Tahun Baru,” ujar Kapolres.

Pada kesempatan tersebut, Kabagops Polres Sintang memaparkan rencana pengamanan, termasuk penempatan pos pengamanan dan pos pelayanan di sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Pos-pos tersebut meliputi Pos Terpadu Simpang 5 Jalan Lintas Melawi, Pos Pengamanan Tugu Jam Jalan MT Haryono, Pos Pelayanan Sungai Durian (Sintang Kota), Pos Pelayanan Simpang Pinoh (Sungai Tebelian), serta Pos Pelayanan Kelam (Kelam Permai).

Rakorlinsek juga diisi dengan paparan dari masing-masing instansi pendukung terkait peran dan kesiapan mereka dalam mendukung Operasi Lilin Kapuas 2025, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk mematangkan langkah pengamanan di lapangan.

Seluruh peserta rapat sepakat bahwa kolaborasi dan peran aktif seluruh pihak, baik aparat keamanan, pemerintah daerah, maupun masyarakat, menjadi kunci utama dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Santika Kalbar

Buser Bhayangkara74

Jakarta –

Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Badan Pengurus Daerah (BPD) Jakarta Raya resmi menggelar Pengukuhan Pengurus dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) periode 2025–2030 pada Selasa (16/12/2025), bertempat di Balai Tetap Setia PP Polri, Jakarta Selatan.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus BPD ABUJAPI Jaya periode 2025–2030, sebagaimana tertuang dalam surat undangan resmi bernomor B/012/553/UND/BPD JAYA/XII/2025.

Rakerda mengusung tema “Menjadikan BPD ABUJAPI Jaya sebagai Rumah Bersama/Rumah Besar BUJP Jaya, menuju BUJP yang Kuat, Sehat, Profesional, dan Bermartabat.” Tema ini menegaskan komitmen ABUJAPI Jaya dalam memperkuat peran Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

Rangkaian acara diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan upacara pembukaan yang meliputi menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars ABUJAPI, laporan Ketua Panitia, serta sambutan Ketua Umum BPD ABUJAPI Jaya dan Ketua Umum BPP ABUJAPI. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kapolda Metro Jaya yang diwakili Direktur Binmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Harry Muharram, sekaligus menandai dimulainya Pengukuhan Pengurus dan Rakerda BPD ABUJAPI Jaya.

Usai pengukuhan pengurus periode 2025–2030, kegiatan dilanjutkan dengan Sidang Pleno I hingga III yang membahas penetapan kuorum, tata tertib Rakerda, pimpinan sidang, serta pemaparan dan penetapan Program Kerja Jangka Panjang 2025–2030 dan Program Kerja Jangka Pendek Tahun 2026.

Kabid Diklat dan Sertifikasi BPD ABUJAPI Jaya, Supatmo, menyampaikan harapannya agar kepengurusan di bawah kepemimpinan Irjen Pol (Purn) Edward Aritonang dapat terus menjadi penyemangat dan membawa organisasi semakin maju.

“Kami selaku anggota dan bagian dari pengurus BPD ABUJAPI Jaya berharap kepemimpinan ini dapat terus mendorong kemajuan organisasi ke depan,” ujarnya.

Rakerda ditutup dengan upacara penutupan, menyanyikan Hymne ABUJAPI, serta foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan soliditas organisasi.

Sementara itu, salah satu pengurus BPD ABUJAPI Jaya, Adi Kurniawan Saputra, menyatakan optimisme terhadap masa depan ABUJAPI Jaya.

“Saya meyakini ABUJAPI Jaya akan semakin maju dan menjadi pilar percontohan bagi BPD ABUJAPI lainnya. Koordinasi dan arahan pimpinan sangat jelas dan harus dijalankan selama lima tahun ke depan. Saya sangat mendukung serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Ketua BPD ABUJAPI Jaya, Drs. Edward Aritonang, MM, menegaskan bahwa Rakerda ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan sinergi dengan Polri, serta memastikan arah kebijakan organisasi sejalan dengan regulasi dan kebutuhan industri jasa pengamanan nasional.

Gun'S - Red

Media74.id

Bandung -

Humas Polda Jawa Barat yang diwakili oleh AKBP Boni menerima kunjungan pengurus Jurnalis Polda Jabar dalam rangka penyerahan data terbaru anggota Jurnalis Polda Jabar di kantor Humas Polda Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, AKBP Boni menjelaskan bahwa data JPJ ia terima dan akan diserahkan ke pihak Penmas.
" Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan, data ini saya terima dan akan kami serahkan ke pihak Penmas, " Demikian jelasnya.
Di tempat yang sama, Yusman Andrian selaku Wakil Ketua Jurnalis Polda Jabar juga menuturkan jika kunjungan kali ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan bersama Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K.,M.H pada jumat (12/12/2025) di Aula Masjid Polda Jabar. Dimana Kabid Humas pada waktu itu mememinta pengurus JPJ untuk memberikan data keanggotaan JPJ ke pada pihak penmas. Pertemuan kali ini juga untuk menjelaskan kepada pihak humas Polda Jabar bahwa JPJ sedang mengadakan pembenahan organisasi dengan cara penertiban keanggotaan dan penertiban atribut.
" Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan kami pengurus JPJ bersama Kabid Humas di hari jumat tanggal 12/12/205. Dimana Kabid Humas meminta kami menyerahkan data keanggotaan JPJ kepada pihak Penmas. Selain itu, Kami juga menjelaskan kepada pihak humas bahwa kami sedang mengadakan pembenahan keanggotaan JPJ dan penertiban atribut JPJ yang saat ini menurut laporan yang kami terima, banyak dipakai oleh oknum-oknun yang sebenarnya tidak tergabung di JPJ, " Demikian tutur wakil ketua JPJ yang akrab di sapa Kang Yusman.

Adapun daftar resmi anggota Jurnalis Polda Jabar tertera di bawah ini :

1. Rudi Agus Mulyana (jurpolnews.com)
2. Yusman Andrian (infojawara.net)
3. Levi Arijal (ungkap.id)
4. Bram Kuswadi (mediajurnalpolri.com)
5. Asep Panji (mediapolisinasional.net)
6. Burhan (kompas86.com)
7. Mulyana (mata30news.com)
8. Asroh (suarapatrolinews.com)
9. Angga Kusuma (suarabhayangkara.com)
10. Zaenal Mutaqin (lensanusantara.com)
11. Dian Komalasari (buserekpos.com)
12. Hilman (baladpandawa.com)
13. Benson (mediapurnapolri.net)
14. Herman (mitratnipolri.com)
15. Sofyan Sugondo, S.H (medianuansasinarnews.com)
16. Cepi Saepuloh (jurnalpolisi.co.id)
17. Iwan Setiawan (mitrapolisinusantara.online)
18. Gunawan (mediatujuhempat.com)
19. Yudi (jejakinvestigasi.com)
20. Diki (zonakabar.com)
21. Ruli (laskarbhayangkaranews.com)
22. Novi (djitunews.com)
23. Ari Febriana (jurnal86.com)
24. Shandy Septiawan (harianpolri.com)

Yusman menambahkan, jika ada yang mengatasnamakan Jurnalis Polda Jabar (JPJ) tapi namanya tidak tercantun di daftar keanggota, akan diserahkan kepada pihak yang berwenang, tambah Yusman.

Yanto/Parno

Media74.id

Jabar

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Barat terus melakukan upaya identifikasi terhadap korban hilang dalam bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Arjasari, Soreang, Kabupaten Bandung. Kegiatan penanganan berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025, bertempat di Puskesmas Nambo Arjasari.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H menginformasikan bahwa dalam musibah tersebut, sebanyak tiga orang dinyatakan hilang, yakni Ny. Aisah (75), Nn. Citra (20), dan An. Arjuna (13). Tim DVI melakukan sejumlah langkah identifikasi awal, diawali dengan pengumpulan data ante mortemdari pihak keluarga guna memperkuat proses pencocokan identitas korban.

Selain itu, Tim DVI juga melakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga korban sebagai komponen penting dalam proses identifikasi ilmiah. Sampel DNA diambil dari Ny. Ai Sutinah, yang merupakan anak kandung dari Ny. Aisah sekaligus ibu kandung dari Nn. Citra, serta dari Ny. Eri Wartini, ibu kandung dari An. Arjuna.

“Hingga saat ini, Tim DVI Polda Jabar tetap berada di posko yang telah direkomendasikan oleh Kapolres Bandung di sekitar lokasi kejadian. Tim masih bersiaga penuh untuk memberikan dukungan maksimal dalam proses identifikasi, sesuai waktu yang ditetapkan oleh Tim SAR dan unit rescue yang melakukan pencarian di lapangan.” ungkap Kombes Hendra, Senin (8/12/2025).

Upaya terpadu ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan dan memberikan kepastian bagi keluarga korban yang terdampak bencana tanah longsor tersebut.

Bandung, 8 Desember 2025

Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar.

Gun’S - Red