DPRD

Buser Bhayangkara74

Pangkalpinang -

Mewakili Pj Walikota Pangkalpinang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Juhaini menyiapkan bahwa pihaknya tela melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai sinergi di bidang pertahanan dan menandatangani nota kesepakatan terkait sinergi tugas dan fungsi di bidang agar agaria/ pertanahan, pemerintahan dalam negeri dan sebagainya

Hal tersebut bsi sampaikan saat mengikuti kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bertempat di Ruang Semat Room Center ( RSC) Kantor Walikota Pangkalpinang Senin. ( 17 / 3/2025).

" Kami sudah menyampaikan potensi permasahalahan tata ruang di kota Pangkalpinang ke Kementrian Argaria. Selain itu, dalam hal ke pengurasan kesehatan, pelayanan di puskesmas sudah berjalan dengan baik. Sedangkan terkaitan kebijakan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kamiasih berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai petunjuk teknisnya, " ujar Juhaini.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan pusat terkait penghilangan Bea Perolehhan Hal atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) untuk rumah subsidi harus berkumunikasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan ini dapat segera diimplementasikan demi kesejahteraan masyarakat, " tambahnya.

Rapat koordinasi ini diharapakan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam berbagai sektor, khususnya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pangkalpinang. tuturnya.

YNT BBL

Bulukumba | Media74.id

Komisi III DPRD Kabupaten Bulukumba melakukan inspeksi, setelah menerima aspirasi dari Lembaga Pemuda Afiliasi Toleransi Indonesia PATI.

Kunjungan keproyek yang diduga bermasalah, lantaran tidak sesuai penggunaan anggaran dengan pengerjaan proyek. Proyek Pembangunan Pagar Mall Pelayanan Publik (MPP), yang menelan anggaran sebesar Rp. 422.990.947 Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bulukumba Drs. H.A. Pangeran Hakim, didampingi oleh H. Bahtiar dan Drs. H. Syarifuddin,
Rabu 5 Februari 2025

Beberapa orang dari Lembaga Pemuda Afiliasi Toleransi Indonesia, juga hadir bersama Ketua Umumnya, dan menunjukkan bukti-bukti yang diduga tidak sesuai.

Ketua komisi III Andi Pangeran Hakim, "Kami menganggap bahwa aspirasi masyarakat ini membantu kita dalam fungsi pengawasan, bukan menjadi tantangan bahwa kita di koreksi, tetapi bagaimana pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan dengan baik sehingga bisa berdaya guna dan berhasil guna,

untuk melihat Bulukumba lebih baik kedepan ada beberapa pembangunan yang lain, dan kita sama-sama ingin yang terbaik."

"Terkait dengan fungsi pengawasan DPRD Komisi lll akan segera memanggil Inspektorat,." Tutur, Agus Salim, yang akrab disapa Jihank,

H. Bahtiar, didepan teman-teman Lembaga Pemuda Afiliasi Toleransi Indonesia (PATI), "kemarin saya sampaikan paling lambat tiga hari akan saya sampaikan, namun belum tiga hari kita bersama-sama dan itu menyatakan bahwa kita di DPRD peduli dengan apa yang menjadi harapan adik-adik apa yang menjadi niat baik kita semua, saya kira kita sama semua ingin yang terbaik, dan kita akan bersama-sama mengawal semua kegiatan fisik yang ada di Kabupaten Bulukumba. Kita tidak bisa menutup mata, apa yang menjadi persoalan-persoalan yang dianggap tidak sesuai sampaikan ke kami, dan kami akan jalankan fungsi pengawasan kami sebagai Anggota DPRD." Tutup, H. Bahtiar,

Heril Sul-sel