BERITA UTAMA

Media74.id

Kejaksaan RI terus memperkuat kerja sama hukum internasional, khususnya di kawasan ASEAN. Pada tanggal 21 Juli 2025, telah berlangsung courtesy call antara Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan R. Narendra Jatna dengan Jaksa Agung Kerajaan Thailand Phairach Pornsomboonsiri di Bangkok.

Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral di bidang hukum serta rencana strategis dalam pembentukan forum tetap antar-lembaga kejaksaan negara-negara ASEAN melalui ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting (APAGM). Salah satu pokok bahasan utama adalah rencana penandatanganan Deklarasi Pembentukan APAGM yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2025 di Bali, Indonesia.

Deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama Para Jaksa Agung se-ASEAN untuk meningkatkan kerja sama hukum lintas negara, serta memperkuat koordinasi dan dialog kebijakan antar-lembaga kejaksaan dalam menghadapi tantangan hukum yang bersifat transnasional. Penyusunan deklarasi ini dilakukan dengan dukungan penuh dari ASEAN Secretariat dan dirancang sejalan dengan semangat serta prinsip dalam Piagam ASEAN.

Inisiatif pembentukan APAGM merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dimulai sejak tahun 1995, ketika Para Jaksa Agung negara anggota ASEAN pertama kali berkumpul dalam pertemuan di Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan penting yang dikenal dengan nama Jakarta Consensus on Cooperation in the Legal Field, yang menjadi tonggak awal kerja sama hukum formal antar-lembaga kejaksaan di tingkat ASEAN.

Pembentukan APAGM diharapkan akan menjadi forum permanen dan strategis dalam mendorong sinergi, pertukaran informasi, serta kerja sama lintas yurisdiksi dalam penegakan hukum di kawasan ASEAN. Dengan semakin kompleksnya tantangan hukum lintas negara, APAGM diharapkan dapat menjadi wadah koordinatif yang memperkuat posisi institusi kejaksaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban hukum di kawasan regional.

Jakarta, 22 Juli 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Gun'S

Media74.id

Jabar

Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan pengaturan dan pemantauan arus lalu lintas di kawasan Gerbang Tol (GT) Pasteur – Gunung Batu, Rabu (16/07/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2025, yang difokuskan untuk menekan tingkat kemacetan di titik-titik rawan lalu lintas Kota Bandung.

Personel Ditlantas Polda Jabar diterjunkan untuk mengatur kelancaran arus kendaraan, serta memberikan imbauan langsung kepada pengguna jalan agar tertib berlalu lintas. Selain itu, petugas juga melakukan peneguran terhadap pengendara yang melanggar, seperti tidak memakai helm, melawan arus, atau menggunakan ponsel saat berkendara.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi potensi kemacetan dan menciptakan kondisi lalu lintas tertib, aman dan lancar, khususnya di jalur strategis GT Pasteur – Gunung Batu yang menjadi salah satu pintu masuk Kota Bandung.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa Operasi Patuh Lodaya tahun ini lebih menitikberatkan pada pendekatan persuasif dan edukatif, seiring dengan kebutuhan menata lalu lintas di wilayah perkotaan.

“Kemacetan sudah menjadi tantangan utama di Kota Bandung. Operasi ini bukan hanya menindak pelanggaran, tapi juga bagian dari upaya preventif untuk mengurai kepadatan dan mendidik masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas,” tegas Kombes Hendra.

Operasi Patuh Lodaya 2025 mengusung tema “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas”. Kegiatan ini akan berlangsung hingga akhir Juli dan menyasar berbagai titik kemacetan di wilayah hukum Polda Jabar.

Yanto/Parno

Media74.id

Jakarta,

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa Indonesia di masa mendatang. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Presiden Prabowo Subianto menggulirkan Sekolah Rakyat untuk mengakselerasi kualitas SDM Indonesia sekaligus mengentaskan dan memutus mata rantai kemiskinan. Program ini sangat strategis untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di tengah ketidakpastian global.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, tetapi merupakan benteng pertahanan ideologi Pancasila yang harus kita jaga bersama,” ujar Menko Polkam. “Melalui pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai kebangsaan, kita membangun generasi yang tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa.” jelasnya.
Menko Polkam menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Program ini dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, termasuk ancaman radikalisme, ekstremisme, dan perpecahan sosial.

“Di era digital ini, anak-anak kita terpapar berbagai informasi dari berbagai sumber. Sekolah Rakyat hadir untuk memfilter dan memberikan pemahaman yang benar tentang jati diri bangsa Indonesia,” tambahnya.

Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat akan mengintegrasikan kurikulum bela negara dengan mata pelajaran regular. Siswa akan dibekali dengan pemahaman mendalam tentang sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, dan semangat nasionalisme yang adaptif dengan perkembangan zaman.

Kemenko Polkam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program ini. Targetnya, setiap daerah di Indonesia memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang menjadi percontohan penguatan ketahanan ideologi di tingkat grassroot.

“Ketahanan ideologi bangsa tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan top-down, tetapi harus dimulai dari akar rumput. Dukungan atas Sekolah Rakyat adalah jawaban konkret untuk kebutuhan tersebut,” pungkas Menko Polkam.

Gun'S - Red

Media74.id

Jawa Barat

Polda Jawa Barat berhasil membongkar sindikat perdagangan bayi jaringan internasional yang telah beroperasi sejak tahun 2023. Sebanyak 12 tersangka berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus ini, yang diperkirakan telah memperdagangkan sekitar 24 bayi. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan S.I.K, M.H , dalam sebuah doorstop malam hari ini, Jum’at (14/7/2025) mengungkapkan bahwa pihaknya juga berhasil menyelamatkan enam balita korban. Lima balita di antaranya baru saja tiba di Mapolda Jabar dari Pontianak setelah menempuh perjalanan via Cengkareng, sementara satu balita lainnya diamankan dari wilayah Jabodetabek.

Kombes Pol Hendra Rochmawan menjelaskan bahwa para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda dalam sindikat ini. “Ada yang berperan sebagai perekrut awal bayi, bahkan sejak masih dalam kandungan, ada juga yang bertugas merawat bayi, menampung, hingga membuat surat-surat identitas palsu seperti akta lahir dan paspor. Mereka juga terlibat dalam proses pengiriman bayi yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura,” terangnya.

Barang bukti berupa surat-surat identitas, paspor, serta dokumen kepemilikan identitas korban juga telah disita.” ujarnya.

Lebih lanjut, Dirreskrimum Polda Jabar menambahkan, bahwa Polda Jabar berhasil mengamankan sindikat perdagangan bayi internasional. “Kita mengamankan 12 tersangka, di antaranya berinisial SH/LSH dan kawan-kawan.” Ia merinci bahwa dari para tersangka, lima bayi berhasil diamankan di Pontianak yang rencananya akan dikirim ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen palsu.” Kemudian, satu korban bayi juga kita amankan di Tangerang empat hari lalu,” tambahnya.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar menekankan bahwa pihaknya masih terus melakukan pengembangan terkait bayi-bayi yang akan dikirim ke Singapura, dengan rencana akan bekerja sama dengan Divhubinter. “Bayi-bayi tersebut kebanyakan berasal dari daerah Jawa Barat. Kasus ini sendiri berawal dari laporan salah satu orang tua yang melaporkan kasus penculikan anak, kemudian kita kembangkan. Dari keterangan tersangka, ada 24 bayi yang diduga terlibat, dan sejauh ini kita sudah mendapatkan 1 di Tangerang dan 5 di Pontianak yang rencananya akan dikirim ke Singapura. Kita masih terus melakukan pengembangan untuk menemukan bayi-bayi lainnya,” jelas Dirreskrimum.

Pengungkapan ini menjadi bukti nyata komitmen Polda Jabar dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan anak-anak. Para tersangka akan dijerat dengan undang-undang yang berlaku terkait penculikan anak di bawah umur dan perdagangan orang, dengan ancaman hukuman pidana berat. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus-modus adopsi ilegal yang marak terjadi melalui media sosial.

Bandung, 14 Juli 2025

Sony/Deni

Media74.id

Jawa Barat

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat mencetak prestasi besar dengan membongkar sebuah laboratorium rahasia (clandestine lab) pembuatan narkotika jenis sabu di kawasan Meruya Selatan, Jakarta Barat. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Jabar Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar S.I.K., M.Hum., M.Sm dan merupakan bagian dari operasi besar menindak jaringan internasional ‘Golden Crescent’, yang dikenal luas sebagai sindikat narkoba dari kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan, termasuk Iran, Afghanistan, dan Pakistan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Laboratorium ini terletak di sebuah rumah kontrakan di Jl. Swakarya Meruya Selatan, dan diketahui telah memproduksi sabu berbasis methamphetamine. Operasi ini bermula dari penyelidikan terhadap seorang warga negara asing yang terindikasi sebagai bagian dari jaringan tersebut. Setelah dilakukan pengintaian sejak 5 Juli 2025, aparat berhasil menemukan lokasi produksi dan melakukan penggerebekan pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 07.30 WIB.

“Dua orang tersangka berinisial “MT” dan “RA” ditangkap di lokasi kejadian. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita puluhan barang bukti yang digunakan dalam proses produksi sabu, termasuk drum, cairan kimia, timbangan digital, plastik klip, dan peralatan laboratorium lainnya.” ujarnya.

Para pelaku kini dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsider Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) lebih subsider Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, serta denda hingga Rp10 miliar.

Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Asta Cita ke-7, yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.” Hal ini menjadi komitmen Polda Jawa Barat dalam memperkuat integritas hukum nasional dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari ancaman peredaran gelap narkotika.

Dalam upaya mendukung program pembangunan nasional, Polda Jawa Barat di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. menyelaraskan kebijakan strategisnya dengan visi-misi Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang tertuang dalam Asta Cita.

Sejalan dengan hal itu, Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan menggulirkan 8 Kebijakan Kapolda Jabar sebagai bentuk komitmen kepolisian daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional dan terpercaya. Kebijakan tersebut antara lain peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan SDM secara profesional, penguatan rasa memiliki terhadap sarana-prasarana, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku, mewujudkan sistem pengawasan yang nyaman namun tetap tegas dan efektif, transformasi digital guna efisiensi pelayanan prima serta jeli dalam melihat peluang dan menghadapi tantangan.

Gun'S  - Red

Media74.id

Sumbawa Barat NTB-

Sejumlah penumpang yang menggunakan Kapal Ferry sebagai Jasa Penyebrangan dari Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat ke Pelabuhan Khayangan Lombok Timur atau sebaliknya mengeluhkan beberapa kondisi Fasilitas kapal yang dinilai tidak nyaman dan tidak sesuai harapan diantaranya adanya beberapa kapal- kapal kecil bahkan sudah tua masih diperbolehkan berlayar dengan tidak melihat keselamatan penumpang, hanya mementingkan keuntungan bisnis dengan mengabaikan keselamatan penumpang.

Bahwa ada beberapa kapal ferry yang tidak layak jalan dipaksakan beroperasi oleh pihak yang mengeluarkan ijin berlayar yaitu Otoritas Syahbandar maupun pihak Dishub NTB, hal ini dapat diinterpesikan sebagai dugaan pelanggaran keselamatan dan standar operasional. Dugaan tersebut mungkin terkait dengan kasus-kasus sebelumnya yaitu terjadinya musibah Kapal Tenggelam di selat Bali baru- baru ini yaitu KMP TUNU PRATAMA JAYA yang telah merenggut puluhan korban jiwa, di mana kapal-kapal yang seharusnya tidak layak digunakan masih dapat beroperasi, hal ini menyebabkan potensi berbahaya bagi penumpang lainnya serta merugikan negara.

Teguran keras ini juga datang dari Komisi IV Bidang Perhubungan DPRD Provinsi NTB kelayakan kapal penyeberangan yang beroperasi di Pelabuhan Poto Tano-Kayangan dan sebaliknya. Pasalnya, kondisi sebagian kapal penumpang penyeberangan rute tersebut dinilai sudah tidak layak.
Atas kondisi tersebut, Anggota komisi IV DPRD NTB Abdul Rahim meminta Dinas Perhubungan (Dishub) NTB bersikap. Dengan segera melakukan pengecekan kondisi kapal-kapal tersebut.

“Penting untuk diperhatikan. Karena menyangkut kenyamanan, keamanan dan keselamatan para penumpang,” kata politisi PDIP, Sabtu (5/7), yang dikutip dari salah satu media online

Dia mengaku, kerap mendapat pengaduan atau keluhan dari masyarakat soal kelayakan kapal-kapal penyeberangan Pelabuhan Tano – Kayangan dan sebaliknya. Sehingga Dishub NTB tidak menutup mata terkait hal tersebut. “Banyak pengaduan dan keluhan masyarakat terkait kelayakan kapal-kapal beroperasi itu,” ungkap politisi PDIP tersebut.

Disamping menerima banyaknya keluhan masyarakat, dia mengaku secara pribadi juga pernah memiliki pengalaman yang kurang mengenakan pada saat melakukan penyeberangan.
“Jadi menurut pandangan saya, memang (sebagian kapal) sudah tidak layak lagi untuk beroperasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya sebagian kapal dinilai sudah uzur atau tua dan kecil. karena itu, beberapa kapal dinilai sudah tidak layak untuk beroperasi. Ditambah lagi, dengan situasi dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat seperti sekarang ini.Sehingga dibutuhkan kapal-kapal penyeberangan yang betul-betul layak memenuhi standar dengan kondisi baik untuk beroperasi.
“Karena bagaimanapun teorinya, keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang yang utama diatas segala-galanya,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ka UPT Syahbandar Benete Ketut Gde Suardana.SH., saat dikonfirmasi media pada rabu ( 09/07) mengatakan bahwa pihak Syahbandar telah melakukan pengecekan fisik apakah kapal - kapal tersebut sudah melakukan Docking atau belum, termasuk melakukan pengecekan semua alat- alat Navigasi keselamatan penumpang kapal juga dicek diantara Liferaf ( kapsul skoci penolong ) apakah sudah kadaluarsa atau tidak, Alat navigasi keselamatan penumpang kapal laut mencakup berbagai perangkat yang dirancang untuk membantu pelayaran yang aman dan efisien. Beberapa alat utama termasuk kompas, radar, GPS, ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), AIS (Automatic Identification System), dan berbagai peralatan komunikasi seperti radio dan sistem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Selain itu, alat keselamatan seperti jaket pelampung, pelampung cincin, suar, dan alat pemadam kebakaran juga penting untuk situasi darurat.

" semua kapal - kapal yang beroperasi di Pelabuhan Tano - kayangan tim syahbandar sudah mengecek secara keseluruhan fisik kapal sebelum dikeluarkan SURAT IJIN BERLAYAR ( SIB ), tidak ada masalah kapal- kapal tersebut untuk dioperasikan " kata Ketut seolah - olah membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh Biro Klasifikasi Indonesia ( BKI ) .

APA ITU BKI

Banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan sebuah kapal. Hal ini guna memastikan pembangunan kapal berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Salah satu aspek penting yang harus dipenuhi sebelum kapal dapat beroperasi adalah laik laut, dibuktikan dengan adanya sertifikat klasifikasi yang akan menjadi dasar penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

Kewenangan untuk menerbitkan sertifikat klasifikasi kapal di Indonesia berada pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan BKI. BKI adalah badan klasifikasi nasional yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah RI untuk melakukan klasifikasi terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia ataupun kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah NKRI, serta melakukan survei periodik untuk kapal yang telah beroperasi guna mengevaluasi status laik laut kapal tersebut.

Ajeng-KSB

Media74.id

Jawa Barat

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan memimpin kegiatan penanaman jagung serentak kuartal tiga, yang dilaksanakan di Petak 72, Blok Bandrek, Desa Keboncau, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Rabu (9/7/2025).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang digagas Polri dan dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kasdam III Siliwangi, Gubernur Jabar (yang mewakili) sejumlah Pejabat Utama Polda Jabar, unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Forkopimda Kabupaten Sumedang, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Kelompok Tani, sejumlah undangan lainnya.
Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan mengatakan, penanaman ini merupakan bentuk dukungan konkret Polri terhadap program kemandirian pangan dan kesejahteraan petani.

Menurutnya, Polri hadir tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi masyarakat, termasuk di sektor pertanian. Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional.
“Tentunya kegiatan ini juga dilakukan dengan berkolaborasi, bersama unsur lainnya, seperti TNI, Kementerian Kehutanan, Dinas Pertanian, Bulog dan termasuk juga kelompok tani setempat,” katanya.
Irjen Rudi berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketersediaan pangan lokal, serta mendorong perekonomian desa.
“Di wilayah hukum Polda Jabar, hari ini penanaman jagung dilakukan serentak di 23 polres, dengan masing-masing luasannya 2 hektar,” katanya.
Kapolda Jabar juga menegaskan, petani tidak perlu khawatir dengan hasil panen, karena pemasarannya akan diserahkan oleh Bulog.
“Disamping itu, melalui Dinas Pertanian, mereka juga akan dibantu benih, pupuk dan juga alsintannya,” katanya.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, Selain meningkatkan produksi, juga membangkitkan semangat para petani untuk terus maju.

Gun'S  - Red