BERITA UTAMA

Media 74

Lambar - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengutarakan kebahagiaannya karna beberapa kerabat, sahabat yang di angkat menjadi saudara dan juga di berikan piagam penghargaan oleh pangeran Edwarsyah pernong, SH,MH Sultan sekala brak yang di pertuankan ke-23.

Penganugerahan gelar dan sekaligus pemberian piagam kepada, Letkol Inf Rinto Wijaya, S.A.P., M.I.Pol., M.Han., Letkol Inf Rizki Kurniawan, S.HUB, IN, dan Letkol Armed Roni Hermawan, SH.MM. di Lamban Dalom Kepaksian Pernong Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak, Senin 29 Juni 2025 Malam.

“tentu ini merupakan sebuah rangkaian acara yang sangat luar biasa dan ini berjalan dengan lancar dari pagi tadi hingga malam ini, juga menunjukkan sebuah indentitas dari adat istiadat, adat istiadat itu adalah sebuah konsistensi terus menerus dan berkelanjutan”ungkapnya

“Parosil berharap kepada keluarga yang telah di angkat menjadi saudara tidak hanya sampai malam hari ini, tetapi tentu kekerabatan ini akan semakin erat”harapnya

ini merupakan bentuk bahwa Kepaksian Pernong ini mempunyai sebuah tanggung jawab besar untuk mempertahankan keutuhan negera kesatuan Republik Indonesia.

“hari ini tentu bapak merasa bahagia senang dan bersyukur karena mendapat penghargaan dan penghormatan, tetapi tentu kedepan memiliki tanggung jawab bagaimana memberikan kontribusi yang nyata bahwa kepaksian pernong ini bisa diterima di lapisan masyarakat dan akan menjadi perekat dan pererat, persaudaraan dan kekeluargaan masyarakat”tutupnya.

Gun's-Red

Media 74

Jakarta - Hari Bhayangkara ke-79 yang dirayakan di tanggal 01 Juli 2025 menjadi momentum bagi POKDAR Kamtibmas Bhayangkara untuk menyuarakan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam pandangannya, Ketua Umum POKDAR Kamtibmas Bhayangkara, Agenda Djatmika menilai Kepolisian RI telah menunjukkan nilai-nilai pelayanan dan pengayoman yang tinggi kepada masyarakat Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia yang terus menjadi pelayan, pengayom dan penjaga masyarakat Indonesia sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat selalu terjaga". Kata Agenanda Djatmika selaku Ketua Umum POKDAR Kamtibmas Bhayangkara. Senin (30/6/2025)

Ketua Umum POKDAR Kamtibmas Bhayangkara juga mengapresiasi dan mendoakan anggota Kepolisian RI yang rela mengorbankan waktu, tenaga hingga nyawa untuk Republik Indonesia.

"Kita tau bersama ada anggota-anggota Polri yang telah mengorbankan waktu, tenaga hingga nyawa mereka demi ketertiban dan keamanan masyarakat, kita doakan dan ucapkan terima kasih kepada anggota Polri yang telah mengorbankan nyawa demi Republik Indonesia"

Ketua Umum Pokdar Kamtibmas Bhayangkara juga menyampaikan bahwa pelayanan, tugas dan tanggung jawab Kepolisian RI harus lebih terus ditingkatkan demi melayani masyarakat.

"Kami terus mendorong agar Kepolisian RI lebih giat dalam tugas dan tanggung jawab nya dalam melayani masyarakat".

Ketua Umum POKDAR Kamtibmas Bhayangkara menyampaikan kesiapan dan komitmen sinergis dengan Kepolisian RI dalam setiap momen dan peristiwa di masa-masa ke depan.

"Pokdar Kamtibmas Bhayangkara siap berkomitmen dan siap bersinergis kapanpun serta dimanapun dengan Kepolisian RI".

Ketua Umum POKDAR Kamtibmas Bhayangkara, Agenanda Djatmika, mengucapkan Dirgahayu ke-79 bagi Kepolisian Republik Indonesia.

"Semoga Polri selalu Jaya dan semakin dicintai oleh rakyat Indonesia".

Gun's-Red

Media74.id

Garut,

Objek wisata Situ Bagendit yang terletak di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini menghadapi tantangan serius akibat pertumbuhan eceng gondok (Eichhornia crassipes) yang cepat dan invasif di perairannya. Tanaman ini tidak hanya mengurangi keindahan alam Situ Bagendit tetapi juga menghambat upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan destinasi wisata tersebut menuju Go Internasional.

Situ Bagendit yang memiliki luas sekitar 124 hektar, merupakan salah satu andalan pariwisata Kabupaten Garut yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sewaktu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah mencanangkan Situ Bagendit sebagai destinasi wisata go internasional. Namun, realisasi rencana ini menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah masalah eceng gondok yang tumbuh subur di perairan Situ Bagendit, dan kurangnya wahana-wahana permainan modernisasi.

Menurut Wawan Kulnaedin Kepala Pelaksana Unit (UPT) Situ Bagendit, eceng gondok yang tumbuh di perairan situ ini bukan hanya mengurangi keindahan alam tetapi juga menjadi tantangan besar dalam perawatan dan pengelolaan objek wisata. Meskipun telah dilakukan upaya pembersihan dengan alat manual, hasilnya tidak maksimal karena eceng gondok tumbuh kembali dengan cepat.

“Kami telah mengajukan proposal untuk mendapatkan alat yang lebih efektif dan efisien untuk menghancurkan eceng gondok ini. Kami berharap tahun 2026 nanti proposal kami dapat terealisasi,” ungkap Wawan Kulnaedin Kepala Pelaksana Unit (UPT) Situ Bagendit.

Selain masalah eceng gondok, kata Wawan, Situ Bagendit juga menghadapi tantangan lain dalam upayanya menjadi destinasi wisata go internasional. Salah satu kendala utama adalah kurangnya daya tarik atau magnet yang dapat menarik pengunjung. Pengelola Situ Bagendit berencana untuk menambah wahana-wahana permainan modernisasi, seperti waterboom dan kereta gantung untuk meningkatkan daya tarik objek wisata ini.

“Kami ingin Situ Bagendit menjadi destinasi wisata yang dapat bersaing dengan objek wisata lain yang dikelola oleh pihak swasta. Untuk itu, kita perlu penambahan wahana-wahana yang dapat menarik pengunjung,” ujarnya.

Dengan demikian, upaya untuk menjadikan Situ Bagendit sebagai destinasi wisata go internasional tidak hanya memerlukan perawatan dan pengelolaan yang baik tetapi juga penambahan fasilitas dan wahana yang dapat meningkatkan daya tarik objek wisata ini.

BG

Media74.id

Serang-

Program bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP), idealnya di alokasikan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

Namun tidak demikian hal nya yang terjadi di SMK Nurul Huda, tepatnya di Jalan Pandeglang, Kampung Sawah Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Berdasarkan penelusuran awak media di lapangan menyebutkan bahwa di SMK Nurul Huda tidak terpampang papan informasi alokasi dana BOSP maupun aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS).

Selain itu, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana (Sarpras) SMK Nurul Huda pada situs resmi Kemendikbud untuk setiap tahunnya boleh di bilang cukup fantastis, yaitu pada tahun anggaran (T.A) 2023 senilai 259.848.600 rupiah dan untuk T.A 2024 senilai 376.044.600.

Namun, Kepala Sekolah SMK Nurul Huda, Aep Safullah, berulang kali di temui awak media belum berhasil di temui.

Menanggapi hal itu, pegiat pemerhati anggaran pemerintah, Ilyas, pihaknya sangat menyayangkan terhadap kurangnya transparansi alokasi anggaran di lingkungan sekolah.

" Padahal, semestinya pihak sekolah SMK Nurul Huda memasang papan informasi alokasi BOSP agar penggunaan anggaran setiap komponen nya di ketahui oleh publik. Dan prilaku tertutup bisa saja menimbulkan asumsi adanya indikasi penyimpangan anggaran " tandasnya.

Sesep

Media74.id

Jawa Barat

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Laode Aries El Fathar, S.I.K., secara resmi membuka kegiatan Latihan Pra Operasi (Latpraops) Garuda Lodaya-2025 yang diselenggarakan di GOR Voli Stadion Jalak Harupat. Kamis (03/07/2025).

Latpraops ini digelar sebagai langkah awal dalam rangka mengamankan turnamen sepak bola berskala nasional yaitu Piala Presiden 2025, yang akan berlangsung pada tanggal 4 hingga 14 Juli 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh para Pejabat Utama Polda Jabar, Kapolresta Bandung, serta personel yang akan terlibat langsung dalam operasi pengamanan.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Laode Aries El Fathar menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan penting ini serta menekankan urgensi kesiapan aparat dalam menghadapi potensi kerawanan selama berlangsungnya event.

Karo Ops menegaskan bahwa Piala Presiden merupakan turnamen dengan daya tarik luar biasa, yang melibatkan banyak pihak dan mengundang kedatangan massa dari berbagai daerah. Maka dari itu, pengamanan yang dilakukan tidak hanya harus solid, namun juga terkoordinasi, terlatih, dan profesional.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H juga menyampaikan bahwa Latpraops Garuda Lodaya-2025 bertujuan mempersiapkan strategi komprehensif serta meningkatkan kesiapsiagaan aparat, baik secara teknis maupun taktis. Hal ini penting mengingat kerawanan yang berpotensi muncul tidak hanya dari kerusuhan suporter, tetapi juga ancaman-ancaman lain yang bersifat dinamis.

Sedangkan dalam arahannya, Laode Aries menekankan empat fokus utama dalam pelaksanaan latihan yaitu pertama Penyusunan rencana operasi terperinci, mulai dari pengamanan stadion, jalur distribusi suporter, hingga titik rawan di luar area pertandingan Kedua Peningkatan koordinasi antar satuan tugas, termasuk kerja sama dengan TNI, Pemda, panitia pelaksana, dan elemen masyarakat lainnya.

"Ketiga Manajemen lalu lintas dan antisipasi kemacetan, dengan perencanaan rekayasa lalu lintas yang matang serta
Keempat Kesiapsiagaan darurat, termasuk pemanfaatan teknologi seperti CCTV, drone, dan posko center sebagai sistem kontrol dan monitoring." ujarnya.

Kombes Hendra mengungkapkan bahwa Pengamanan yang dirancang tidak hanya bersifat reaktif, namun juga harus prediktif dan proaktif. "Kita harus siap dengan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi selama Piala Presiden berlangsung,” tegasnya.

Karo Ops Polda Jabar menyampaikan sejumlah penekanan penting kepada seluruh peserta latihan yaitu pahami dan kuasai SOP sebagai acuan utama dalam pelaksanaan operasi,
Tingkatkan kewaspadaan juga kesiapan mental dalam menghadapi berbagai situasi serta tampilkan sikap dan etika sebagai anggota Polri di tengah masyarakat.

Yanto/Parno

Media74. Id

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin secara resmi meluncurkan program “Jaksa Mandiri Pangan” dalam sebuah acara seremonial yang diselenggarakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, 22 Mei 2025. Program ini merupakan inisiatif strategis Kejaksaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi aset negara, khususnya tanah-tanah hasil sitaan yang selama ini terbengkalai.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hasil penegakan hukum dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program “Jaksa Mandiri Pangan” menjadi manifestasi nyata dari semangat tersebut.

“Kita ingin membuktikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindak, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan. Ini adalah bentuk nyata dari penegakan hukum yang berpihak pada rakyat,” tegas Jaksa Agung.

Melalui program ini, Kejaksaan berkomitmen untuk mentransformasikan lahan-lahan sitaan menjadi lahan pertanian produktif. Langkah ini selaras dengan visi Pemerintah Prabowo-Gibran yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita ke-2.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun pada tahun 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan.

Menurut Jaksa Agung, salah satu kebijakan penting adalah pengalihan anggaran bantuan pangan sementara ke Perum BULOG untuk menyerap 3 juta ton beras dari petani. Meskipun kebijakan ini berdampak pada penghentian sementara distribusi beras kepada masyarakat rentan, Kejaksaan memandang perlu adanya langkah antisipatif agar tidak terjadi ketimpangan sosial.

“Kami tidak bisa berdiam diri. Kejaksaan hadir untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang terlantar akibat transisi kebijakan yang berpotensi menjadi ancaman nyata bagi stabilitas nasional,” ujar Jaksa Agung.

Untuk memastikan keberhasilan program, Kejaksaan telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum BULOG, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta kelompok tani. Sinergi ini tidak hanya akan memperkuat pengelolaan lahan secara profesional, tetapi juga menjadi role model pemberdayaan masyarakat berbasis aset negara yang berkelanjutan.

Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan RI juga memperkuat fungsi pengawasan dalam konteks ketahanan pangan. Tiga fokus utama dalam pengawasan tersebut adalah:
Pencegahan penimbunan, spekulasi harga, dan praktik mafia pangan yang dapat mengganggu stabilitas pasokan.

Menjaga distribusi beras oleh Perum BULOG agar tepat sasaran dan sesuai standar mutu.
Penindakan terhadap praktik illegal farming dan alih fungsi lahan tanpa izin yang mengancam ketahanan pangan.

“Inilah esensi dari hukum yang hidup dan menghidupi, yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substantif bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Jaksa Agung.

Program “Jaksa Mandiri Pangan” dibangun atas dasar pemikiran bahwa hasil penegakan hukum harus mampu menciptakan nilai tambah yang luas bagi masyarakat. Dengan mengalihfungsikan lahan sitaan menjadi produktif, program ini tidak hanya mencegah kerugian negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada stok pangan nasional.

Kejaksaan berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program ini, termasuk dalam penggunaan barang sitaan untuk dimanfaatkan dalam mendukung misi pemerintah dalam kedaulatan pangan.
“Mari bersama kita wujudkan kedaulatan pangan dari tanah-tanah yang telah kita rebut kembali untuk rakyat!” seru Jaksa Agung menutup sambutannya.

Dalam laporannya, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani menyampaikan bahwa program ini rencananya akan menyasar seluruh aset barang rampasan negara di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

“Untuk lokasi lahan seremonial program “Jaksa Mandiri Pangan” ini berada di Perum Griya Asri Desa Srimahi Kecamatan tambun Utara Kabupaten Bekasi dengan luas lahan garap kurang lebih 337.543 m² atau 33.754 Ha yang tersebar kedalam beberapa bidang, dimana petani penggarap yang telah disiapkan sekitar 76 orang,” ujar JAM-Intel.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman dan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi mengapresiasi Kejaksaan RI terkait inisiasi program “Jaksa Mandiri Pangan” yang mendukung kebijakan pemerintah yaitu swasembada pangan.

Acara peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pemulihan Aset Amir Yanto, Dirut Perum BULOG Letjen TNI Novi Helmy Prasetya, Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Katarina Endang Sarwestri serta para pejabat pemangku kepentingan lainnya.

Jakarta, 22 Mei 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

SUD

Media74. Id

Bogor Kejaksaan Agung melalui Tim Sub Direktorat Pelacakan Aset pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) melakukan penyitaan dan pemasangan plang sita pada aset berupa Rest Area Km 21 B Tol Jagorawi pada Rabu 21 Mei 2025 di Bogor.

Adapun aset tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada periode tahun 2018 s.d. 2020, yang disita dari Tersangka Korporasi CV Venus Inti Perkasa.

Penyitaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan pada JAM PIDSUS Nomor: PRIN-31/F.2/Fe.2/01/2025 tanggal 21 Januari 2025.

Objek penyitaan meliputi 3 (tiga) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), yang di dalamnya berdiri sejumlah bangunan dan unit usaha, antara lain:
1 (satu) SPBU Pertamina;
1 (satu) SPBU Shell;
2 (dua) bangunan food court;
1 (satu) bangunan di dekat jalan keluar rest area;
1 (satu) bangunan musala;
1 (satu) bangunan ATM;
28 (dua puluh delapan) unit usaha lainnya yang beroperasi di atas objek penyitaan.

Sertifikat hak guna bangunan (SHGB) kawasan rest area tersebut meliputi dua perusahaan, yakni PT Karya Surya Ide Gemilang dan PT Graha Tunas Selaras.

Kegiatan penyitaan turut dihadiri oleh Tim dari Badan Pemulihan Aset (BPA). Selanjutnya, aset sitaan tersebut akan segera diserahkan kepada BPA guna dilakukan langkah pemeliharaan dan pengelolaan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penyidik menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Jakarta, 22 Mei 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

SUD