BERITA UTAMA

Media74.id

Jabar

Wakil Gubernur Jawa Barat H. Erwan Setiawan, S.E. melontarkan pernyataan tegas saat memberikan sambutan dalam sebuah acara pemerintahan yang dihadiri ratusan aparatur sipil negara (ASN). Di hadapan forum resmi tersebut, Erwan mengingatkan bahwa mentalitas ASN harus bersih, profesional, dan berintegritas—bukan justru berlomba mencari muka demi jabatan.

Dalam pidatonya, Erwan menyoroti fenomena ASN yang hanya sibuk menyenangkan pimpinan tanpa bekerja maksimal. Ia menyebut praktik “menjilat” bukan hanya merusak etika birokrasi, tetapi juga menghambat terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

“ASN jangan menjilat demi jabatan. Kerja saja yang benar, tunjukkan kinerja, tunjukkan kemampuan,” tegas Erwan dalam pidatonya.

Ia menekankan bahwa jabatan bukanlah hadiah karena kedekatan, melainkan amanah yang diberikan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak. Menurutnya, budaya tidak sehat tersebut harus dihentikan jika Jawa Barat ingin memiliki birokrasi yang kuat dan dipercaya masyarakat.

Erwan juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kembali pada prinsip dasar pengabdian: melayani rakyat, bukan melayani kepentingan pribadi atau pimpinan tertentu.

Seruan tegas ini mendapat perhatian publik setelah cuplikan video pidato Erwan beredar di media sosial. Banyak warga yang mendukung pernyataannya, menilai langkah tersebut sebagai bentuk koreksi penting bagi birokrasi agar lebih transparan dan bebas dari budaya feodal.

Dengan pernyataan ini, Wagub Erwan Setiawan menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Gun’S - Red

Media74.id

Jabar

Selebgram Lisa Mariana akhirnya dijemput paksa penyidik Ditsiber Polda Jabar soal kasus video syur yang menjeratnya, Kamis (4/12/2025). Lisa yang diduga terlibat terlibat kasus video syur tersebut telah lama ditetapkan jadi tersangka

Jemput paksa terhadap Lisa dilakukan karena mangkir untuk diperiksa. Sebelumnya Polda Jabar telah memanggil Lisa Mariana dan lawan mainnya dalam video syur, namun tak hadir.
Ya, panggilan yang kedua ini disertai dengan upaya jemput paksa untuk,” kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, Bandung, Kamis (4/12/2025).

Menurut Hendra, status Lisa sendiri dalam kasus video syur ini sebagai tersangka. Hanya, sejauh ini polisi tidak melakukan penahanan terhadap Lisa. “Tidak dilakukan penahanan tehadap Lisa. Namun unsur penyidikannya sudah terpenuhi. Sudah ditetapkan tersangka,” katanya.

Untuk keputusan penahanan, penyidik masih melakukan penilaian. Tahapan saat ini adalah pemeriksaan lanjutan dan pendalaman materi kasusnya,” tandas Hendra.

Saat berita ini ditulis, Lisa masih menjalani pemeriksaan di Gedung Direktorat Siber Polda Jabar, Jalan Soekarna Hatta Bandung.*

Gun’S - Red

Media74.id

Bekasi Kota.

Kapolres Metro Bekasi Kota KBP Kusumo Wahyu Bintoro, SH., SIK., MH. melakukan pengecekan pelayanan pengaturan lalu lintas di Exit Tol Jatiwaringin serta peninjauan langsung kondisi Polsubsektor Jatiwaringin, Senin (1/12/2025) pukul 07.30 WIB.

Kunjungan kerja ini turut didampingi oleh Wakapolres AKBP Bayu Pratama Gubunagi, SH., SIK., M.Si., Kabag Ops KOMPOL Agus Rohmat, SH., MH, Kasat Lantas KOMPOL Gefri Gefri Agitia, SIK., M.Si., serta jajaran pimpinan di tingkat Polsek Pondok Gede, yakni Kapolsek KOMPOL Bambang Sugiharto, S.H., M.H., Wakapolsek AKP Sri Kusnandar, dan para Kanit terkait.

Setibanya di Exit Tol Jatiwaringin, Kapolres disambut Kapolsek Pondok Gede dan jajaran, termasuk IPTU Wawan Kuswanto selaku Kapolsubsektor Jatiwaringin. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres meninjau langsung pelaksanaan tugas personel dalam pengaturan lalu lintas pada jam sibuk pagi, memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal

Usai melakukan pengecekan di lapangan, rombongan melanjutkan peninjauan ke Polsubsektor Jatiwaringin. Kapolres memeriksa secara detail kondisi bangunan, kebersihan lingkungan, kelengkapan sarana prasarana, serta kesiapan operasional dalam mendukung tugas kepolisian di wilayah Pondok Gede.

KBP Kusumo menegaskan pentingnya kesiapsiagaan personel dan kualitas pelayanan publik, khususnya di jalur padat seperti kawasan Exit Tol Jatiwaringin. Menurutnya, kenyamanan dan keamanan masyarakat merupakan prioritas yang harus dijaga secara konsisten.

Yusup Bahtiar

Media74.id

Jabar

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, menyerukan kesiapsiagaan penuh kepada seluruh jajaran saat memimpin apel pagi gabungan Polda Jawa Barat pada Senin, 1 Desember 2025, di Bandung.

Dalam amanatnya, Kapolda menekankan bahwa situasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan kondisi darurat kemanusiaan yang harus segera mendapat dukungan nyata dari kepolisian.

Apel pagi diawali dengan doa bersama untuk para korban bencana. Kapolda mengatakan bahwa masyarakat di kawasan terdampak membutuhkan perhatian serius seluruh elemen bangsa. Ia menyampaikan harapannya agar masyarakat yang tengah berjuang menghadapi bencana diberi keselamatan dan kekuatan.

Dalam arahannya, Kapolda Jabar menjelaskan bahwa Polda Jawa Barat sudah mengirimkan bantuan sosial dengan nilai total hampir lima ratus juta rupiah. Bantuan tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat di wilayah terdampak serta mendukung penanganan bencana di lapangan.

Selain itu, Polda Jawa Barat juga menyiapkan dukungan tambahan berupa kantong jenazah dan obat-obatan sesuai permintaan dari kepolisian daerah yang terdampak bencana.

“Bantuan kita adalah bentuk empati dan solidaritas Polri kepada masyarakat,” tegas Kapolda Jabar dalam amanatnya. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan wujud kepedulian nyata yang harus terus dijaga oleh seluruh anggota Polri.

Lebih lanjut, Kapolda Jabar meminta seluruh jajaran untuk tetap siaga dan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Ia mengingatkan bahwa kecepatan bertindak sangat menentukan dalam upaya penyelamatan dan bantuan kemanusiaan di daerah terdampak.
“Saya meminta seluruh jajaran tetap siaga, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, dan memastikan bahwa setiap upaya dilakukan dengan cepat dan tepat,” ujarnya.

Kapolda Jabar juga menekankan perlunya pengawasan yang terarah agar bantuan sampai kepada orang yang tepat dan sesuai kebutuhan di lapangan. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap langkah penanganan bencana. Ia menekankan bahwa polisi harus selalu hadir memberikan pertolongan, ketenangan, dan keselamatan bagi warga yang membutuhkan.

Menutup amanatnya, Kapolda Jabar menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel yang telah berkontribusi dalam misi kemanusiaan tersebut. Ia berharap dukungan kepolisian dapat mempercepat pemulihan masyarakat di kawasan terdampak.

"Terima kasih atas dedikasi seluruh personel. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kemudahan bagi kita dalam menjalankan tugas pengabdian,” ucapnya.

Upaya penanganan dan pemberian bantuan bagi wilayah terdampak diharapkan dapat terus berjalan efektif. Kepolisian Daerah Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menjaga kesiapan dalam menghadapi setiap situasi darurat kemanusiaan yang memerlukan kehadiran negara di tengah masyarakat

Gun’S - Red

Media74.id

https://media74.id/pada-rakernis-2025-kapolda-jabar-dukung-transformasi-penyidikan-dan-fungsi-reskrim-2025-di-aula-dit-lantas-polda-jabar/Polda Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Kriminal Tahun Anggaran 2025 pada Selasa, 02 Desember 2025, bertempat di Aula Dit Lantas Polda Jabar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., dan dihadiri para pejabat utama beserta jajaran penyidik dari Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, dan Ditresriber Polda Jabar

Rakernis tahun ini mengusung tema “Transformasi SDM Reskrim: Pedomani Manfaat, Keadilan, dan Kepastian Hukum”. Tema tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan penegakan hukum modern yang responsif, profesional, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolda Jabar menegaskan perlunya perubahan paradigma penyidik dari orientasi “pengamanan” menjadi “pelayanan”. Ia menekankan bahwa penyidikan adalah ruang pelayanan publik sehingga harus berjalan secara transparan dan akuntabel, Kapolda Jabar mengingatkan seluruh jajaran bahwa kepercayaan masyarakat dapat tumbuh apabila proses penegakan hukum benar-benar dilakukan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum etika, maupun moral.

Selain itu, Kapolda Jabar meminta agar penegakan hukum terus mengedepankan prinsip ultimum remedium. Ia menegaskan bahwa langkah represif tidak selalu harus menjadi pilihan pertama. Pendekatan Restorative Justice, terutama pada perkara yang melibatkan masyarakat kecil, perlu diutamakan untuk menghindari dampak sosial yang lebih luas. Walaupun demikian, Kapolda Jabar menekankan bahwa ketegasan tetap diperlukan pada perkara-perkara yang berpotensi menimbulkan kerugian besar atau mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jabar memberikan sejumlah penegasan penting kepada seluruh peserta Rakernis. Ia menyoroti pentingnya penguasaan hukum secara mendalam, terutama terkait KUHAP dan KUHP baru yang akan berlaku pada Januari 2026. Para penyidik diminta benar-benar memahami setiap perkembangan regulasi sehingga proses penyidikan dapat berjalan tepat, sah, dan berkualitas. Kapolda Jabar juga menekankan bahwa pemanfaatan teknologi tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi kebutuhan utama dalam setiap pengungkapan perkara. Mulai dari pengelolaan data, analisis informasi, pelacakan digital, hingga pembuktian berbasis teknologi, semuanya harus dioptimalkan untuk mendukung proses penyidikan yang lebih cepat dan akurat.

Lebih jauh, Kapolda Jabar mengingatkan kembali bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polri harus berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyidikan tidak diukur dari seberapa banyak kasus ditangani, melainkan dari bagaimana penyidik mampu menghadirkan keadilan dan kepastian hukum tanpa hanya mengejar penyelesaian administratif.

Di akhir arahannya, Kapolda Jabar menekankan pentingnya menjaga integritas melalui pelaksanaan penyidikan yang transparan dan akuntabel. Setiap tindakan penyidik, ujar Kapolda, harus bebas dari penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau praktik yang berpotensi merusak citra Polri. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan wajib dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan moral sebagai bentuk nyata menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Rakernis Fungsi Reskrim Polda Jabar 2025 diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Reskrim, termasuk Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, dan Ditresriber, untuk memperkuat komitmen dalam membangun kualitas penyidikan yang adaptif, humanis, dan berintegritas. Dengan transformasi SDM serta pemanfaatan teknologi yang optimal, Polda Jabar bertekad mewujudkan penegakan hukum yang semakin profesional dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.

Gun’S - Red

Media74.id

BANTEN –

Kuasa hukum AAW, Mony, mempertanyakan langkah penyidik Kejaksaan Tinggi Banten yang menetapkan kliennya sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan dalam perkara dugaan korupsi jual beli minyak goreng curah antara PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) dan PT Karyacipta Agromandiri Nusantara (KAN).

Dia menyebut sejumlah aspek penting belum terpenuhi untuk mengambil tindakan hukum pemidanaan
Mony menjelaskan bahwa hingga kini penyidik belum mengantongi hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Padahal, audit tersebut menjadi dasar utama dalam memastikan ada atau tidaknya kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Sementara nilai kerugian negara sebesar Rp20,48 miliar yang disebutkan penyidik disebutnya masih sebatas perhitungan sementara.

“Dalam perkara tipikor, kerugian negara harus dipastikan melalui audit resmi. Tanpa itu, unsur kerugian belum dapat dianggap terpenuhi secara final,” papar Mony.

Dua juga menekankan bahwa selama proses penyidikan, AAW selalu bersikap kooperatif. Kliennya hadir dalam setiap panggilan, menyerahkan dokumen yang diminta, serta tidak menunjukkan gelagat menghilangkan barang bukti ataupun hendak melarikan diri. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa alasan subjektif untuk melakukan penahanan seharusnya dapat dipertimbangkan kembali.

Di sisi lain, Mony mengungkapkan bahwa hubungan kontraktual antara PT KAN dan PT ABM hingga kini masih berlaku. Kontrak kerja sama yang belum berakhir, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi masih berada dalam ruang lingkup hubungan bisnis. PT KAN, lanjutnya, sejak awal kontrak hingga sekarang tetap berkomitmen menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian.
Bahkan, perusahaan tersebut telah menyatakan iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian dana kepada PT ABM melalui mekanisme addendum, karena kedua belah pihak masih terikat perjanjian yang sah.

“Ketika kontrak masih berjalan dan para pihak masih berproses dalam mekanisme penyelesaian yang sah, mestinya langkah pidana tidak serta-merta ditempuh. Masih ada ruang penyelesaian secara perdata atau mekanisme bisnis yang dapat digunakan,” jelas Mony.

Dia berharap seluruh proses hukum dapat berjalan secara objektif dan proporsional, terutama mengingat masih berlangsungnya hubungan kerja sama antara kedua perusahaan serta adanya iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban sesuai perjanjian.
Saat ini, tim kuasa hukum masih menunggu dan mempelajari dokumen tambahan sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut berdasarkan perkembangan penyidikan.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Banten telah menahan Plt Direktur PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), Yoga Utama, serta Direktur PT Karyacipta Agromandiri Nusantara (KAN), A.A.W, pada Senin (24/11/2025). Penahanan dilakukan terkait penyidikan dugaan kerugian negara dalam pengadaan minyak goreng curah yang ditaksir sebesar Rp20,4 miliar. (*)

Gun’S - Red

Media74.id

Sumut -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Presiden melakukan pengecekan langsung ke tempat pengungsian. Ia melihat tempat tidur sementara warga, mengecek posko kesehatan dan menyapa serta berdialog dengan masyarakat.

Usai mendampingi, Sigit mengungkapkan sejumlah instruksi tegas dari Presiden Prabowo. Di antaranya untuk segera dilakukan perbaikan jalur terputus akibat bencana alam.

"Ada beberapa hal menjadi perhatian kaitannya dengan beberapa jalur yang terputus tadi arahan beliau untuk segera dilakukan perbaikan," kata Sigit.

Selain itu, Sigit menyebut, Presiden juga meminta agar memenuhi kebutuhan dasar warga. Serta, hal yang diperlukan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti Bahan Bakar Bersubsidi (BBM).

"Intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam betul-betyl dimaksimalkan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit.

Sigit menyebut, instruksi Presiden juga telah disampaikan ke seluruh instansi terkait, kementerian, lembaga, TNI, Polri dan forkopimda. Dalam menangani bencana alam memang diperlukan sinergisitas seluruh pihak.

"Saya kira seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, BNPB Kementerian PU, Kementerian PMK, gubernur, bupati, wali kota, semuanya sudah mendengar arahan tersebut tentunya akan segera ditindaklanjuti," ucap Sigit.

Dalam kesempatan ini, Kapolri juga bakal menyerahkan secara simbolik bantuan 'Polri untuk Masyarakat' sebanyak tujuh truk yang berisikan bahan makanan, pakaian dan kebutuhan sehari-hari.

Gun'S

Media74.id

Tapanuli Utara, Sumut —

Kapolri memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Provinsi Sumut pada tanggal 30 November 2025 di Pos Pendukung Nasional Prov. Sumatera Utara.

Rapat yang turut dihadiri Kepala Basarnas Sumut dan Kepala BPBD Sumut serta jajaran Kapolda baik secara langsung maupun virtual ini digelar untuk memetakan penanganan darurat terhadap bencana alam yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa seluruh pihak harus turun tangan membantu penanganan bencana.

“Dalam situasi seperti ini tidak ada yang boleh berjalan sendiri. Semua unsur harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” tegas Kapolri.

Beberapa keputusan strategis pun diambil, di antaranya mobilisasi logistik via udara dan darat, penyiapan posko penyelamatan dan pelayanan darurat, serta pendirian dapur lapangan dan layanan medis. Selain itu, sistem rayonisasi kembali diaktifkan untuk memastikan kesiapan personel di seluruh wilayah.

“Kita pastikan respons cepat. Warga tidak boleh menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan,” ujar Kapolri.

Polda jajaran diperintahkan mendirikan posko gabungan di tiap kabupaten terdampak, memastikan jalur komunikasi aktif, dan mendata wilayah yang masih terisolir.

Kapolda Sumut melaporkan terdapat 503 kejadian bencana yang tercatat sejak 24 November, dengan “titik terisolir” terbanyak berada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Kami sudah mengerahkan helikopter dan truk logistik untuk menjangkau 70 titik terisolir,” kata Kapolda Sumut.

Ia juga menambahkan bahwa “19 Polres telah mendirikan dapur lapangan, sementara 25 SPPG dialihkan untuk mendukung penyediaan kebutuhan dasar masyarakat.”

Koordinasi antara Polri, TNI, BPBD, dan Pemerintah Daerah terus dijalin, termasuk pelaksanaan airdrop logistik ke wilayah sulit dijangkau serta pemulihan fasilitas komunikasi, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya.

“Prioritas kita adalah memastikan tidak ada warga yang luput dari jangkauan bantuan,” tegas Sigit.

Dengan sinergisitas lintas sektor ini, diharapkan bantuan dapat lebih cepat sampai ke masyarakat terdampak, korban dapat tertangani secara baik, dan proses pemulihan dapat dimulai secepat mungkin. Masyarakat juga dihimbau tetap waspada terhadap potensi bencana susulan dan mengikuti arahan resmi dari instansi berwenang.

Gun'S - Red

Media74.id

Aceh -

Setelah empat hingga lima hari terputus dari jaringan komunikasi akibat bencana, masyarakat di wilayah terdampak akhirnya dapat kembali menghubungi keluarga mereka. Polri melalui Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) turun langsung ke lokasi bencana untuk memastikan akses komunikasi darurat dapat dipulihkan secepat mungkin.

Sebagai bagian dari respons cepat tersebut, Mabes Polri telah mengirimkan total 8 perangkat Starlink ke wilayah terdampak bencana dengan rincian yaitu 2 unit di Aceh, 4 unit di Sumatera Utara dan 2 unit di Sumatera Barat.

Salah satu unit di Aceh telah dioperasikan oleh Tim Bid TIK Polda Aceh yang dipimpin Ipda Edi Amran bersama dua personel lainnya di Desa Tingkem, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireun. Mereka memasang dan mengaktifkan akses WiFi Starlink, yang langsung dimanfaatkan warga untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka yang sebelumnya tidak dapat dihubungi selama beberapa hari.

“Alhamdulillah, masyarakat sekarang sudah bisa menghubungi keluarganya setelah empat hari tidak ada sinyal. Mereka sangat antusias memanfaatkan akses WiFi yang kita pasang,” ujar Ipda Edi Amran dari lokasi bencana.

Kehadiran layanan komunikasi ini disambut haru dan rasa syukur oleh para pengungsi. Salah satu warga Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, menyampaikan langsung testimoninya:

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Polri yang sudah menyediakan WiFi kepada kami warga Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen Aceh yang sedang mengungsi. Saya bisa menelpon seluruh keluarga saya yang beberapa hari tidak bisa dihubungi. Alhamdulillah hari ini saya sudah terkoneksi dengan keluarga kami di luar. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Polri. Semoga Polri semakin sukses ke depan. Terima kasih.”

Langkah cepat Polri dalam memulihkan konektivitas ini menjadi salah satu bentuk dukungan kemanusiaan yang krusial, membantu masyarakat tetap terhubung dengan keluarga dan mendapatkan informasi penting selama masa tanggap darurat. Akses WiFi Starlink ini akan terus dioperasikan hingga kondisi komunikasi di wilayah terdampak kembali pulih.

Gun’S - Red

Media74.id

Lombok Barat, NTB -

Kasus dugaan penipuan proyek pembangunan Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp1,2 miliar mencuat di Lombok Barat setelah salah satu pihak yang dirugikan, M. Husni Thamrin, melaporkan kehilangan dana sebesar Rp175 juta yang diserahkan untuk pengerjaan proyek tersebut. Husni menegaskan bahwa kasus ini telah merugikan dirinya secara finansial dan moril, serta meminta penegak hukum segera turun tangan.

Menurut penuturan Husni Thamrin, kasus ini bermula dari informasi mengenai proyek pembangunan dapur MBG yang disampaikan oleh dua rekannya, yaitu Nasruddin dan Ustad Ali, yang mengaku mendapat mandat dari pihak pemilik proyek, yakni Hariyanto, di wilayah Lembar, Lombok Barat. Disebutkan bahwa proyek senilai Rp1,2 miliar tersebut membutuhkan pendana atau kontraktor.

Guna memastikan kebenaran informasi, Husni dan Nasruddin kemudian diminta datang ke Mataram untuk bertemu tim penghubung yang terdiri dari Ali, Toni, Dani, dan Arif. Pertemuan dilakukan beberapa kali di Hotel Arianz Mataram, membahas dokumen teknis seperti RAB, gambar teknis, dan draft Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Dalam proses tersebut, tim penghubung meminta pihak Husni menunjukkan life saldo rekening sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam menggarap proyek. Husni pun menunjukkannya, namun diminta untuk terlebih dahulu mengeluarkan dana Rp175 juta yang disebut sebagai komitmen awal sebelum proyek dijalankan.

Selanjutnya, tim penghubung, melalui Saudara Dani, menyusun dan menyerahkan draft kontrak/SPK proyek pembangunan Dapur MBG. Dokumen itu diberikan kepada Husni dan Nasruddin untuk dipelajari sebelum dilakukan pertemuan final dengan pemilik proyek, Hariyanto.

Setelah beberapa hari mempelajari dokumen tersebut, Husni dan Nasruddin menyatakan kesediaannya mengerjakan proyek. Namun sebelum melanjutkan, mereka kembali memastikan kepada Ali, Toni, Dani, dan Arif mengenai tanggung jawab apabila terjadi inkonsistensi di kemudian hari. Para penghubung disebut memberikan jaminan bahwa mereka akan “pasang badan” jika terjadi masalah.

Dengan keyakinan tersebut, Husni bersama Nasruddin dan Haji Diros menuju Bank NTB Pusat Mataram untuk menarik uang tunai Rp175 juta yang sebelumnya ditransfer kepada Nasruddin. Dana tersebut kemudian diserahkan langsung kepada Hariyanto.

Usai penyerahan dana, rombongan yang terdiri dari Husni, Nasruddin, Ali, Toni, Dani, Arif, serta Haji Diros langsung menuju lokasi proyek dapur MBG di Lembar, Lombok Barat, untuk memastikan keberadaan lokasi pembangunan dan kesiapan memulai pekerjaan.

Sebelum kunjungan lokasi tersebut, SPK dengan tanggal 5 Mei 2025 telah ditandatangani antara Nasruddin selaku pemilik CV Arung Samudera dan Hariyanto sebagai pemilik Yayasan Agniya. Pada hari yang sama dana Rp175 juta diserahkan.

Namun beberapa hari kemudian, Hariyanto menyampaikan bahwa titik koordinat yang dikunjungi sebelumnya ternyata salah. Ia mengklaim bahwa BGN (Badan Gizi Nasional) melakukan perubahan lokasi sehingga perlu menunggu kepastian titik koordinat baru dari pusat. Kondisi ini membuat pengerjaan proyek kembali tertunda.

Seiring berjalannya waktu, dugaan kejanggalan mulai tampak. Menurut Husni, lokasi proyek yang dijanjikan tidak pernah dapat ditunjukkan secara jelas hingga berbulan-bulan, sementara dana Rp175 juta yang telah diserahkan tak kunjung dikembalikan meski telah berkali-kali ditagih.

“Setiap saya menagih, selalu ada alasan baru. Dijanjikan hari ini, besok, minggu depan, bulan depan—tapi tidak ada satu rupiah pun yang kembali,” ujar M. Husni Thamrin, dengan nada kecewa. Ia bahkan menyebut semua penjelasan Hariyanto dan timnya tidak masuk akal dan cenderung menghindar.

Lebih parah lagi, kata Husni, para penghubung seperti Ali, Toni, Dani, dan Arif akhirnya menghilang dan tidak bertanggung jawab atas pernyataan mereka sebelumnya yang menjamin keamanan proyek. Tidak ada satu pun yang memberikan solusi, itikad baik, maupun klarifikasi resmi.

Husni menghitung bahwa selain Rp175 juta yang hilang, ia juga mengalami kerugian lain berupa biaya akomodasi selama proses negosiasi yang ditaksir mencapai Rp35 juta. Waktu dan energi yang terbuang juga membuat pekerjaan lainnya terbengkalai dan menyebabkan kerugian lanjutan.

“Ini jelas bentuk penipuan. Kami hanya ingin dana kami dikembalikan. Kami sangat dirugikan,” tegas Husni. Ia berharap aparat penegak hukum segera memproses kasus ini karena unsur-unsur pidananya dinilai telah terpenuhi.

Hen-KSB