BERITA UTAMA

Media74.id

Jawa Barat

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H menyatakan bahwa Polda Jabar melalui jajaran personelnya kembali melaksanakan kegiatan Operasi Patuh Lodaya 2025 yang kali ini difokuskan di sepanjang ruas jalan Cileunyi – Cinunuk hingga Tugu batas Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, pada Selasa (22/7/2025).

Dalam pelaksanaan kegiatan dipimpin langsung oleh Pamendal Kompol Pipit Witianingsih, S.H., S.I.K., M.H., dengan Padal AKP Ade Suhendi, S.E., M.M., AKP Lina M., S.IP., M.M. dan AKP Triyono, S.H. serta didukung tiga regu personel yang berjumlah total 12 anggota.

Kegiatan diawali dengan apel persiapan di depan Pos Laka Cileunyi untuk memastikan kesiapan seluruh personel. Para personel kemudian melaksanakan pengaturan arus lalu lintas, pemantauan situasi jalan, serta memberikan himbauan kepada masyarakat pengguna jalan agar selalu tertib berlalu lintas.

Selain itu, petugas juga melakukan sosialisasi dan pendidikan masyarakat (dikmas) tentang larangan parkir sembarangan dan kegiatan menaik-turunkan penumpang (ngetem) di badan jalan. Tindakan penertiban juga dilakukan terhadap parkir liar, khususnya angkutan kota yang sering memanfaatkan tikungan di bawah flyover Cileunyi sebagai terminal bayangan.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Arus lalu lintas di sepanjang jalur pengamanan terpantau ramai lancar dan terkendali.

Polda Jawa Barat mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk terus mendukung terciptanya budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama.

Bandung 22 Juli 2025

Gun'S - Red

Media74.id

Jakarta

Kejaksaan Republik Indonesia secara resmi melanjutkan proses pengalihan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahap kedua, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025 di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung.

Acara dihadiri oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N Mulyana, Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Sekretaris Jenderal Kemenimipas Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pemulihan Aset, serta jajaran pimpinan tinggi dari kedua institusi.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kemenimipas dan Kementerian Hukum atas kerja sama intensif dan sinergi yang telah terjalin selama proses pengalihan, menekankan bahwa proses pengalihan ini merupakan bagian dari transformasi strategis yang mencakup seluruh aspek pengelolaan Rupbasan secara menyeluruh, mulai dari sumber daya manusia, peralatan, aset, hingga dokumen dan anggaran, dengan tujuan membangun sistem pengelolaan benda sitaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Pengalihan ini bukan sekadar proses administratif biasa, melainkan titik tolak transformasi penegakan hukum yang lebih integratif, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif,” tegas Jaksa Agung.

Pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan oleh Kejaksaan RI dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat integritas sistem hukum. Melalui kewenangan baru ini, Kejaksaan akan memastikan bahwa setiap benda sitaan dikelola secara profesional, mulai dari penyimpanan hingga pemanfaatannya untuk kepentingan hukum dan negara.

“Bergabungnya para pegawai Rupbasan ke dalam lingkungan Kejaksaan bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi bagian dari transformasi kelembagaan dalam mendukung penguatan fungsi manajemen aset negara,” ujar Jaksa Agung.

Dalam acara tersebut juga dilakukan secara simbolis Penyematan Tanda Pangkat Kejaksaan RI kepada para pegawai Rupbasan yang telah memilih bergabung dalam Korps Adhyaksa. Jaksa Agung mengajak para pegawai baru untuk berkontribusi aktif dalam membangun budaya kerja yang berintegritas serta memperkuat profesionalisme dalam pengelolaan barang sitaan negara.

Pengalihan tahap II ini menandai langkah lanjut menuju target penyelesaian penuh pengambilalihan Rupbasan yang direncanakan tuntas pada 1 November 2025, sesuai amanat regulasi.

Menutup sambutannya, Jaksa Agung menekankan pentingnya kolaborasi antara Kejaksaan RI dan Kemenimipas dalam masa transisi. Beberapa Rupbasan saat ini masih digunakan bersama sebagai bentuk solusi sementara untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik.

Lebih lanjut Jaksa Agung menekankan pentingnya koordinasi lapangan dan komunikasi harmonis antara kedua lembaga dalam penggunaan bersama tersebut, sembari menyelesaikan proses pengalihan secara menyeluruh.

“Mari kita jadikan tantangan ini sebagai peluang untuk membuktikan bahwa sinergi antar lembaga dapat menjadi kekuatan dalam mewujudkan pengelolaan Basan dan Baran, demi kepentingan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan hukum di Indonesia.” tutup Jaksa Agung.

Untuk diketahui, pengalihan pengelolaan Rupbasan ke Kejaksaan RI yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 59 (lima puluh sembilan) dan daftar Rupbasan yang digunakan Bersama Kejaksaan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berjumlah 24 (dua puluh empat), dengan daftar pegawai yang telah menerima penugasan di Rupbasan tersebut berjumlah 709 (tujuh ratus sembilan) pegawai.

Jakarta, 22 Juli 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Gun'S

Media74.id

Kejaksaan RI terus memperkuat kerja sama hukum internasional, khususnya di kawasan ASEAN. Pada tanggal 21 Juli 2025, telah berlangsung courtesy call antara Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan R. Narendra Jatna dengan Jaksa Agung Kerajaan Thailand Phairach Pornsomboonsiri di Bangkok.

Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral di bidang hukum serta rencana strategis dalam pembentukan forum tetap antar-lembaga kejaksaan negara-negara ASEAN melalui ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting (APAGM). Salah satu pokok bahasan utama adalah rencana penandatanganan Deklarasi Pembentukan APAGM yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2025 di Bali, Indonesia.

Deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama Para Jaksa Agung se-ASEAN untuk meningkatkan kerja sama hukum lintas negara, serta memperkuat koordinasi dan dialog kebijakan antar-lembaga kejaksaan dalam menghadapi tantangan hukum yang bersifat transnasional. Penyusunan deklarasi ini dilakukan dengan dukungan penuh dari ASEAN Secretariat dan dirancang sejalan dengan semangat serta prinsip dalam Piagam ASEAN.

Inisiatif pembentukan APAGM merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dimulai sejak tahun 1995, ketika Para Jaksa Agung negara anggota ASEAN pertama kali berkumpul dalam pertemuan di Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan penting yang dikenal dengan nama Jakarta Consensus on Cooperation in the Legal Field, yang menjadi tonggak awal kerja sama hukum formal antar-lembaga kejaksaan di tingkat ASEAN.

Pembentukan APAGM diharapkan akan menjadi forum permanen dan strategis dalam mendorong sinergi, pertukaran informasi, serta kerja sama lintas yurisdiksi dalam penegakan hukum di kawasan ASEAN. Dengan semakin kompleksnya tantangan hukum lintas negara, APAGM diharapkan dapat menjadi wadah koordinatif yang memperkuat posisi institusi kejaksaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban hukum di kawasan regional.

Jakarta, 22 Juli 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Gun'S

Media74.id

Jabar

Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan pengaturan dan pemantauan arus lalu lintas di kawasan Gerbang Tol (GT) Pasteur – Gunung Batu, Rabu (16/07/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2025, yang difokuskan untuk menekan tingkat kemacetan di titik-titik rawan lalu lintas Kota Bandung.

Personel Ditlantas Polda Jabar diterjunkan untuk mengatur kelancaran arus kendaraan, serta memberikan imbauan langsung kepada pengguna jalan agar tertib berlalu lintas. Selain itu, petugas juga melakukan peneguran terhadap pengendara yang melanggar, seperti tidak memakai helm, melawan arus, atau menggunakan ponsel saat berkendara.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi potensi kemacetan dan menciptakan kondisi lalu lintas tertib, aman dan lancar, khususnya di jalur strategis GT Pasteur – Gunung Batu yang menjadi salah satu pintu masuk Kota Bandung.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa Operasi Patuh Lodaya tahun ini lebih menitikberatkan pada pendekatan persuasif dan edukatif, seiring dengan kebutuhan menata lalu lintas di wilayah perkotaan.

“Kemacetan sudah menjadi tantangan utama di Kota Bandung. Operasi ini bukan hanya menindak pelanggaran, tapi juga bagian dari upaya preventif untuk mengurai kepadatan dan mendidik masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas,” tegas Kombes Hendra.

Operasi Patuh Lodaya 2025 mengusung tema “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas”. Kegiatan ini akan berlangsung hingga akhir Juli dan menyasar berbagai titik kemacetan di wilayah hukum Polda Jabar.

Yanto/Parno

Media74.id

Jakarta,

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa Indonesia di masa mendatang. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Presiden Prabowo Subianto menggulirkan Sekolah Rakyat untuk mengakselerasi kualitas SDM Indonesia sekaligus mengentaskan dan memutus mata rantai kemiskinan. Program ini sangat strategis untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di tengah ketidakpastian global.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, tetapi merupakan benteng pertahanan ideologi Pancasila yang harus kita jaga bersama,” ujar Menko Polkam. “Melalui pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai kebangsaan, kita membangun generasi yang tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa.” jelasnya.
Menko Polkam menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Program ini dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, termasuk ancaman radikalisme, ekstremisme, dan perpecahan sosial.

“Di era digital ini, anak-anak kita terpapar berbagai informasi dari berbagai sumber. Sekolah Rakyat hadir untuk memfilter dan memberikan pemahaman yang benar tentang jati diri bangsa Indonesia,” tambahnya.

Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat akan mengintegrasikan kurikulum bela negara dengan mata pelajaran regular. Siswa akan dibekali dengan pemahaman mendalam tentang sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, dan semangat nasionalisme yang adaptif dengan perkembangan zaman.

Kemenko Polkam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program ini. Targetnya, setiap daerah di Indonesia memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang menjadi percontohan penguatan ketahanan ideologi di tingkat grassroot.

“Ketahanan ideologi bangsa tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan top-down, tetapi harus dimulai dari akar rumput. Dukungan atas Sekolah Rakyat adalah jawaban konkret untuk kebutuhan tersebut,” pungkas Menko Polkam.

Gun'S - Red

Media74.id

Jawa Barat

Polda Jawa Barat berhasil membongkar sindikat perdagangan bayi jaringan internasional yang telah beroperasi sejak tahun 2023. Sebanyak 12 tersangka berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus ini, yang diperkirakan telah memperdagangkan sekitar 24 bayi. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan S.I.K, M.H , dalam sebuah doorstop malam hari ini, Jum’at (14/7/2025) mengungkapkan bahwa pihaknya juga berhasil menyelamatkan enam balita korban. Lima balita di antaranya baru saja tiba di Mapolda Jabar dari Pontianak setelah menempuh perjalanan via Cengkareng, sementara satu balita lainnya diamankan dari wilayah Jabodetabek.

Kombes Pol Hendra Rochmawan menjelaskan bahwa para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda dalam sindikat ini. “Ada yang berperan sebagai perekrut awal bayi, bahkan sejak masih dalam kandungan, ada juga yang bertugas merawat bayi, menampung, hingga membuat surat-surat identitas palsu seperti akta lahir dan paspor. Mereka juga terlibat dalam proses pengiriman bayi yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura,” terangnya.

Barang bukti berupa surat-surat identitas, paspor, serta dokumen kepemilikan identitas korban juga telah disita.” ujarnya.

Lebih lanjut, Dirreskrimum Polda Jabar menambahkan, bahwa Polda Jabar berhasil mengamankan sindikat perdagangan bayi internasional. “Kita mengamankan 12 tersangka, di antaranya berinisial SH/LSH dan kawan-kawan.” Ia merinci bahwa dari para tersangka, lima bayi berhasil diamankan di Pontianak yang rencananya akan dikirim ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen palsu.” Kemudian, satu korban bayi juga kita amankan di Tangerang empat hari lalu,” tambahnya.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar menekankan bahwa pihaknya masih terus melakukan pengembangan terkait bayi-bayi yang akan dikirim ke Singapura, dengan rencana akan bekerja sama dengan Divhubinter. “Bayi-bayi tersebut kebanyakan berasal dari daerah Jawa Barat. Kasus ini sendiri berawal dari laporan salah satu orang tua yang melaporkan kasus penculikan anak, kemudian kita kembangkan. Dari keterangan tersangka, ada 24 bayi yang diduga terlibat, dan sejauh ini kita sudah mendapatkan 1 di Tangerang dan 5 di Pontianak yang rencananya akan dikirim ke Singapura. Kita masih terus melakukan pengembangan untuk menemukan bayi-bayi lainnya,” jelas Dirreskrimum.

Pengungkapan ini menjadi bukti nyata komitmen Polda Jabar dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan anak-anak. Para tersangka akan dijerat dengan undang-undang yang berlaku terkait penculikan anak di bawah umur dan perdagangan orang, dengan ancaman hukuman pidana berat. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus-modus adopsi ilegal yang marak terjadi melalui media sosial.

Bandung, 14 Juli 2025

Sony/Deni

Media74.id

Jawa Barat

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat mencetak prestasi besar dengan membongkar sebuah laboratorium rahasia (clandestine lab) pembuatan narkotika jenis sabu di kawasan Meruya Selatan, Jakarta Barat. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Jabar Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar S.I.K., M.Hum., M.Sm dan merupakan bagian dari operasi besar menindak jaringan internasional ‘Golden Crescent’, yang dikenal luas sebagai sindikat narkoba dari kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan, termasuk Iran, Afghanistan, dan Pakistan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Laboratorium ini terletak di sebuah rumah kontrakan di Jl. Swakarya Meruya Selatan, dan diketahui telah memproduksi sabu berbasis methamphetamine. Operasi ini bermula dari penyelidikan terhadap seorang warga negara asing yang terindikasi sebagai bagian dari jaringan tersebut. Setelah dilakukan pengintaian sejak 5 Juli 2025, aparat berhasil menemukan lokasi produksi dan melakukan penggerebekan pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 07.30 WIB.

“Dua orang tersangka berinisial “MT” dan “RA” ditangkap di lokasi kejadian. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita puluhan barang bukti yang digunakan dalam proses produksi sabu, termasuk drum, cairan kimia, timbangan digital, plastik klip, dan peralatan laboratorium lainnya.” ujarnya.

Para pelaku kini dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsider Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) lebih subsider Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, serta denda hingga Rp10 miliar.

Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Asta Cita ke-7, yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.” Hal ini menjadi komitmen Polda Jawa Barat dalam memperkuat integritas hukum nasional dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari ancaman peredaran gelap narkotika.

Dalam upaya mendukung program pembangunan nasional, Polda Jawa Barat di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. menyelaraskan kebijakan strategisnya dengan visi-misi Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang tertuang dalam Asta Cita.

Sejalan dengan hal itu, Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan menggulirkan 8 Kebijakan Kapolda Jabar sebagai bentuk komitmen kepolisian daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional dan terpercaya. Kebijakan tersebut antara lain peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan SDM secara profesional, penguatan rasa memiliki terhadap sarana-prasarana, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku, mewujudkan sistem pengawasan yang nyaman namun tetap tegas dan efektif, transformasi digital guna efisiensi pelayanan prima serta jeli dalam melihat peluang dan menghadapi tantangan.

Gun'S  - Red