BERITA UTAMA

IMG-20251220-WA0203

Kasus Penyebaran Data Lewat Aplikasi Go Matel R4, Polres Gresik Tetapkan 2 Tersangka

Media74.id

GRESIK – Satreskrim Polres Gresik menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dan penjualan data pribadi debitur melalui aplikasi Go Matel R4 yang kerap dimanfaatkan oleh debt collector ilegal.

Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial FEP dan MJK. Keduanya ditetapkan tersangka setelah penyidik memeriksa empat orang saksi, yakni F selaku komisaris, D selaku direktur, serta R dan K dari tim IT.

Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti kuat hasil penyidikan mendalam.

“Dari hasil penyidikan, kami telah menetapkan dua orang tersangka atas nama FEP dan MJK,” ujar AKP Arya Widjaya, Jumat (19/12/2025).

AKP Arya menjelaskan, para tersangka terbukti mengungkap dan memperjualbelikan data pribadi debitur yang mengalami tunggakan atau overdue

“FEP dan MJK memperjualbelikan data debitur yang mengalami overdue melalui aplikasi Go Matel R4,” jelasnya.

Aplikasi Go Matel R4 merupakan aplikasi yang bisa diunduh di Play Store dan berbasis langganan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Di dalam aplikasi tersebut, ditampilkan data nasabah atau debitur secara detail.

Pengguna aplikasi diberikan akses gratis sebanyak tiga kali. Setelah itu, mereka harus berlangganan dengan biaya bervariasi, mulai dari Rp15 ribu hingga ratusan ribu rupiah, tergantung durasi akses aplikasi.

“Variasi biaya langganan menentukan berapa lama pengguna dapat mengakses data debitur yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut,” tambah AKP Arya.

Ironisnya, data dalam aplikasi Go Matel R4 kerap digunakan oleh debt collector ilegal sebagai dasar untuk melakukan penarikan atau bahkan perampasan kendaraan di jalan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 32 ayat 2 jo Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.

Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 65 ayat 1 jo Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Kasatreskrim Polres Gresik mengimbau masyarakat agar tidak takut menghadapi debt collector ilegal yang kerap beraksi di jalanan.

“Jangan takut melawan begal berkedok debt collector. Jika ada oknum DC yang menghentikan di jalan, tanyakan legalitasnya,” tegas AKP Arya Widjaya.

Jika terjadi pemaksaan atau perampasan kendaraan, masyarakat diminta segera menghubungi layanan darurat 110.
Khusus warga Kabupaten Gresik, Polres Gresik juga membuka layanan pengaduan Lapor Cak Roma 0811-8800-2006 untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait praktik debt collector ilegal.

Chris-Jateng

IMG-20251220-WA0075

Protes Sekelompok Emak Emak Terkait Maraknya Peredaran Narkoba Di Desa Singkuang Kec.Muara Batang Gadis Kab.Mandailing Natal

Media74.id

 

Mandailing Natal —

Aksi nekat dilakukan oleh sekelompok emak-emak di Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Sabtu, 21 Desember 2025.

Emosi para ibu rumah tangga tersebut memuncak setelah laporan mereka terkait maraknya peredaran narkoba di wilayah itu merasa tidak ditanggapi secara serius oleh aparat yang berwenang.

Dalam aksi tersebut, puluhan emak-emak mendatangi sebuah rumah yang diduga kuat sebagai tempat bandar narkoba beroperasi.

Dengan jumlah massa yang cukup banyak, mereka merusak rumah tersebut hingga akhirnya membakarnya sebagai bentuk luapan kekecewaan dan keresahan yang telah lama mereka pendam.

Tidak berhenti sampai di situ, para emak-emak juga mendatangi Kantor Polsek Muara Batang Gadis.

Dalam kondisi emosi yang memuncak, mereka turut membakar teras kantor polisi tersebut sebagai simbol protes terhadap aparat penegak hukum yang dinilai lamban dan kurang responsif dalam menangani laporan masyarakat.

Para emak-emak mengaku sangat resah dan takut jika anak-anak serta keluarga mereka menjadi korban peredaran narkoba yang dinilai semakin bebas di Desa Singkuang. Mereka menilai kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam masa depan generasi muda di daerah tersebut.

“Kami hanya ingin anak-anak kami selamat. Jangan sampai narkoba merusak keluarga kami,” ungkap salah satu warga di lokasi kejadian.

Para emak-emak berharap aparat penegak hukum segera bertindak tegas dan menyelesaikan permasalahan narkoba hingga ke akar-akarnya. Mereka mendesak agar Desa Singkuang benar-benar dibersihkan dari peredaran narkoba demi keamanan dan ketenangan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait insiden tersebut dan langkah hukum yang akan diambil selanjutnya.

Gun'S - Red

IMG-20251220-WA0441-1536x1536

PWI Bekasi Raya Akan Kawal Terus Penetapan Bupati Bekasi Dan Ayah Kandung Sebagai Tersangka, Bentuk Watak Kekuasaan Tertutup, Antikritik Dan Jauh Dari Kontrol Publik

Media74.id

Bekasi,

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, SH, menyampaikan pernyataan keras menyikapi penetapan Bupati Bekasi dan ayah kandungnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ade Muksin menilai skandal tersebut sebagai titik nadir integritas kepemimpinan daerah yang tidak hanya mencoreng wajah pemerintahan Kabupaten Bekasi, tetapi juga memperlihatkan watak kekuasaan yang tertutup, antikritik, dan menjauh dari kontrol publik.

“Keterlibatan pucuk pimpinan daerah dalam praktik korupsi yang melibatkan keluarga inti merupakan bukti nyata dekadensi moral kekuasaan yang sudah berada pada tahap mengkhawatirkan,” tegas Ade Muksin dalam keterangan resminya, Sabtu (20/12/2025).

Ia mengungkapkan, sejak pencalonan dan awal menjabat, Bupati Bekasi dikenal memiliki relasi komunikasi yang buruk dengan insan pers.

PWI Bekasi Raya, sebagai organisasi profesi wartawan resmi, telah berulang kali mengajukan permohonan audiensi secara terbuka dan resmi, termasuk mengirimkan undangan kegiatan organisasi. Namun, seluruh upaya tersebut tidak pernah mendapat respons.

“Sikap menjauh dari pers dan menutup ruang dialog adalah ciri kekuasaan yang alergi terhadap kritik. Padahal, pers adalah bagian dari mekanisme kontrol demokrasi, bukan lawan yang harus dihindari,” ujarnya.

Menurut Ketua PWI Bekasi Raya, sikap antikritik dan minimnya keterbukaan informasi publik merupakan alarm awal runtuhnya akuntabilitas kekuasaan. Ketika pemimpin daerah enggan berhadapan dengan pertanyaan dan kritik wartawan, ruang gelap kekuasaan justru terbuka lebar.

Ironisnya, pejabat yang sulit ditemui wartawan justru akhirnya ‘ditemui’ oleh KPK. Bukan dalam forum audiensi atau dialog terbuka, melainkan melalui operasi tangkap tangan,” kata Ade Muksin.

Ia menegaskan, penetapan tersangka terhadap Bupati Bekasi dan ayah kandungnya bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan kehancuran etika jabatan publik. Praktik suap ijon proyek disebutnya sebagai bentuk kejahatan jabatan yang merusak sistem pengadaan, menutup persaingan sehat, serta berpotensi merugikan masyarakat luas.

“Penetapan Bupati Bekasi dan ayah kandungnya sebagai tersangka adalah bukti telanjang bahwa kekuasaan di daerah ini telah membusuk dari pucuknya. Kekuasaan yang busuk seperti ini sama sekali tidak layak untuk dipertahankan,” tegasnya.

PWI Bekasi Raya mendesak agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu, serta tidak berhenti pada individu semata. Kasus ini harus dijadikan momentum untuk membersihkan birokrasi daerah dari praktik nepotisme dan korupsi sistemik.

Masyarakat Bekasi berhak atas pemerintahan yang terbuka, menghormati pers, siap dikritik, dan bersih dari korupsi. Skandal ini harus menjadi titik balik perubahan tata kelola pemerintahan,” pungkas Ade Muksin.

PWI Bekasi Raya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum secara kritis dan independen demi menjaga kepentingan publik dan marwah demokrasi.

Gun'S - Red

1001727500_320x213

Kapolda Sulbar Resmikan Sport Center Mapolda Sulbar Ajang Tempat Silaturahmi Personel dan Masyarakat

Media74.id

 

Polda Sulbar –

Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta secara resmi membuka Sport Center Mapolda Sulbar yang dilengkapi lapangan tenis dan sepak bola, Jumat (19/12/25).

Kegiatan yang diadakan di halaman Mapolda ini menjadi momen positif untuk meningkatkan kesejahteraan personel serta membangun tali silaturahmi dengan masyarakat melalui olahraga.

"Sport Center ini bukan hanya tempat berlatih fisik bagi personel Polri untuk meningkatkan kesiapan tugas, tapi juga ruang silaturahmi yang bisa dibagikan dengan masyarakat," tutur Kapolda.

Ia menambahkan, olahraga menjadi jembatan untuk mempererat hubungan antara Polri dan warga, serta membangun citra positif lembaga yang selalu dekat dengan masyarakat.

Lapangan tenis dan sepak bola yang dibangun dengan standar baik ini dirancang untuk mendukung aktivitas olahraga rutin. Selain untuk kebutuhan internal Polri, tempat ini juga akan dibuka bagi masyarakat secara teratur dalam jadwal tertentu.

"Kita harapkan Sport Center ini bisa menjadi pusat kegiatan olahraga yang meramaikan lingkungan Mapolda dan sekitarnya," jelas Kapolda.

Terlihat secara simbolis Kapolda Sulbar beserta para tamu undangan lainnya memotong pita tanda resminya sport Center Polda Sulbar.

Gun'S - Red

IMG-20251220-WA0189

Pemkab Mojokerto Perkuat ETPD, Bupati Apresiasi Perangkat Daerah dan Wajib Pajak Berprestasi

Media 74@

Mojokerto - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dirangkaikan dengan Pemberian Apresiasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Aston, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Kamis, (18/12) pagi. HLM ETPD dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Daerah, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, jajaran perangkat daerah, unsur perbankan, Notaris/PPAT, aparat TNI-Polri, kepala desa, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menegaskan, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan instrumen penting dalam reformasi birokrasi dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Digitalisasi transaksi, menurutnya, tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“ETPD bukan sekadar tuntutan zaman, melainkan bagian dari strategi membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Melalui ETPD, kita mendorong perluasan transaksi nontunai, penguatan pengawasan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini.

Gus Barra juga mengapresiasi kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Mojokerto yang dinilai konsisten melakukan inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Berkat sinergi tersebut, Kabupaten Mojokerto berhasil meraih peringkat Terbaik II TP2DD kategori kabupaten wilayah Jawa–Bali dalam Championships TP2DD Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah, menyampaikan, pelaksanaan HLM ETPD menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak lepas dari kolaborasi antara Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Bapenda Kabupaten Mojokerto dalam pemungutan PKB dan opsen PKB, kerja sama dengan Notaris/PPAT dalam pemungutan BPHTB, serta peran camat dan perangkat daerah dalam pemungutan PBB-P2 dan retribusi daerah. Seluruhnya kami dorong berbasis transaksi nontunai melalui ETPD,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Mojokerto memberikan apresiasi Championship ETPD kepada lima perangkat daerah dan kecamatan dengan kinerja terbaik. RSUD Prof. Dr. Soekandar meraih peringkat terbaik I dengan uang pembinaan sebesar Rp5 juta, disusul Dinas Lingkungan Hidup sebagai terbaik II sebesar Rp4 juta, Dinas Kesehatan terbaik III sebesar Rp3 juta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan terbaik IV sebesar Rp2 juta, serta Kecamatan Jetis sebagai terbaik V dengan uang pembinaan Rp1 juta.

Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada perangkat daerah dengan realisasi retribusi terbaik. Dinas Lingkungan Hidup meraih peringkat terbaik I dengan uang pembinaan Rp5 juta, Dinas Tenaga Kerja terbaik II sebesar Rp3,5 juta, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terbaik III sebesar Rp2 juta.

Pemkab Mojokerto juga memberikan penghargaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku 1, 2, dan 3 kepada enam kecamatan terbaik, yakni Kecamatan Pungging sebagai terbaik I, Kecamatan Gondang terbaik II, Kecamatan Dlanggu terbaik III, Kecamatan Dawarblandong terbaik IV, Kecamatan Gedeg terbaik V, dan Kecamatan Jatirejo terbaik VI, dengan total uang pembinaan hingga Rp10 juta.

Untuk kategori Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghargaan diberikan kepada sepuluh Notaris/PPAT dengan kinerja terbaik. Juni Sulistiawati, S.H., M.Kn. meraih peringkat terbaik I dengan uang pembinaan Rp15 juta, disusul Ch. Anggia Ika Hadiwk, S.H., M.Hum. sebagai terbaik II, Dwi Rossulliati, S.H. terbaik III, Cahyani Nastiti Sselchan, S.H., M.Kn. terbaik IV, Anastasia P.S.H., M.Kn. terbaik V, Fayzer Yuhan Ramadhan, S.H., M.Kn. terbaik VI, Gema Bismantaka, S.H., M.Kn. terbaik VII, Adhi Nugroho, S.H., M.Kn. terbaik VIII, Yasanti Anjung Putri, S.H., M.Kn. terbaik IX, serta Nurul Laili, S.H. sebagai terbaik X.

Selain pemberian penghargaan, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pengundian hadiah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen PKB bagi wajib pajak yang patuh, dengan total hadiah berupa tiga unit sepeda motor Honda Vario 125, empat unit sepeda motor Honda Beat, empat unit sepeda gunung, serta lima unit televisi LED ukuran 32 inci. Pengundian dilakukan secara terbuka dan transparan serta disaksikan langsung oleh Bupati Mojokerto dan seluruh undangan.

Melalui pelaksanaan HLM ETPD dan pemberian apresiasi ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, perbankan, dan masyarakat semakin kuat, seiring dengan meningkatnya kesadaran serta kepatuhan pajak dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

#Gun'S-Red

IMG-20251220-WA0068

Kemenbud RI Bersama Padepojan Pencak Silat Aliran Cimande PPSAC Kec. Caringin Gelar Festival Pencak Silat 2025

Media74.id

 

Bogor 19-12-2025

Komitmen pelestarian budaya tradisional kembali ditegaskan melalui Festival Padepokan Pencak Silat Cimande yang digelar Persatuan Pencak Silat Aliran Cimande PPSAC Kecamatan Caringin bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Festival yang berlangsung selama tiga hari, Kamis hingga Sabtu, 19–21 Desember 2025, diikuti lebih dari 320 pesilat dari berbagai daerah di Bogor dan Sukabumi. Para peserta ambil bagian dalam delapan kategori lomba pencak silat Cimande.

Tak hanya menampilkan kompetisi, festival ini juga menghadirkan beragam kegiatan kebudayaan, mulai dari pentas seni tradisional, pemutaran film dokumenter Cimande, hingga workshop penyelarasan 33 jurus pencak silat Cimande. Rangkaian acara akan ditutup dengan pagelaran wayang golek.

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, dijadwalkan meresmikan Padepokan PPSAC pada Sabtu 21 Desember 2025.
Peresmian tersebut menjadi puncak rangkaian festival budaya yang digelar di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Ketua Umum PPSAC, Syis Wahyudi, mengatakan bahwa pada hari peresmian juga akan dilaksanakan workshop kebudayaan Cimande yang diprakarsai Direktorat Sarana dan Prasarana Kebudayaan Kemenbud RI.

“Workshop ini difokuskan pada penyelarasan 33 jurus pencak silat Cimande sebagai upaya menjaga keaslian dan kesinambungan nilai budaya Cimande,” ujar Syis.

Pria yang akrab disapa Kang Encis ini menilai festival tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pelestarian budaya sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap warisan leluhur.

Ia juga mengapresiasi kehadiran Menteri Kebudayaan dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat menunjukkan kesamaan visi dalam memajukan dan melindungi seni bela diri tradisional pencak silat Cimande.

“Budaya Cimande sudah dikenal hingga tingkat nasional dan internasional. Harapannya, masyarakat lokal khususnya generasi muda di Kabupaten Bogor semakin mencintai dan melestarikannya agar tetap hidup dari generasi ke generasi,” tegasnya.

 

Gun'S - Red

IMG-20251220-WA0067

Operasi Lilin Semeru Polda Jatim Siagakan 14 Ribuan Personel Pengamanan Nataru

Media74.id

 

SURABAYA -

Polda Jawa Timur melibatkan 14.827 personel gabungan untuk pengamanan dan pelayanan selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ( Nataru).

Kesiapan aparat gabungan dalam mengamankan perayaan Nataru di wilayah Jawa Timur itu ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Semeru 2024, di Mapolda Jatim, Jumat (19/12/2025).

Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Drs Nanang Avianto, M.Si didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan jajaran Forkopimda lainnya serta instansi terkait.

Dalam amanat Kapolri yang dibacakan Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang ditegaskan bahwa seluruh personel diminta meningkatkan kesiapsiagaan serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, mengingat cuaca ekstrem diprediksi masih berpotensi terjadi di Jawa Timur.

"Operasi Lilin Semeru 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, melibatkan kurang lebih 14.000 personel gabungan dari Polri, TNI, serta stakeholder terkait lainnya," kata Irjen Pol Nanang Avianto.

Kapolda Jatim mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pergerakan lalu lintas masyarakat diperkirakan mencapai lebih dari 119 juta orang, atau mengalami kenaikan sekitar 8% dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya.

Pengamanan jalur dilakukan mulai dari akses masuk Jawa Timur, di dalam wilayah Jawa Timur, hingga jalur menuju Pulau Bali.

"Dengan adanya data tersebut, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik jalur yang memasuki Jawa Timur, di dalam Jawa Timur, maupun yang keluar dari Jawa Timur," ucap Irjen Nanang.

Di berbagai titik strategis di Jawa Timur, aparat juga telah mendirikan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu.

Pos-pos ini difungsikan untuk mengamankan puluhan ribu objek vital, seperti gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, tempat wisata, hingga lokasi perayaan malam Tahun Baru.

"Secara umum, titik-titik kemacetan berada di kawasan pusat perbelanjaan serta di beberapa ruas jalan tol, baik yang masuk maupun keluar Surabaya," ujarnya.

Usai apel, seluruh personel langsung digeser ke masing-masing pos yang telah ditentukan.

Polda Jatim juga menyiapkan 200 pos yang terdiri dari 149 Pos Pengamanan, 37 Pos Pelayanan, dan 14 Pos Terpadu.

Sasaran pengamanan mencakup 3.106 lokasi, di antaranya 2.240 gereja, ratusan objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, hingga bandara.

Keberadaan pos pengamanan diharapkan mampu memberikan pelayanan maksimal sekaligus rasa aman bagi masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Tentunya kami juga akan menyiapkan personel sesuai kebutuhan di setiap titik. Termasuk pengamanan gereja-gereja yang telah dipetakan dan disebar berdasarkan data dari para Kapolres," pungkas Kapolda Jatim. (*)

Gun'S - Red

IMG-20251220-WA0187

Polres Jepara Lakukan Sterilisasi Gereja-gereja Jelang Ibadah Natal

Media74.id

Jepara – Polres Jepara | Dalam rangka menyambut perayaan Natal 2025, Kepolisian Resor (Polres) Jepara, Polda Jawa Tengah, menggelar sterilisasi di sejumlah gereja, Sabtu (20/12/2025).

Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat Kristiani yang akan melaksanakan ibadah Natal.

Salah satunya di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Jepara dan Gereja Stella Maris Jepara.

Dengan menggunakan alat metal detektor dan kaca mirror, petugas memastikan tidak ada benda berbahaya atau mencurigakan yang dapat mengancam keselamatan jemaat.

Setiap sudut gereja, termasuk meja, kursi, dekorasi Natal dan perangkat lainnya diperiksa secara detail oleh tim yang terlatih.

Sementara di luar ruangan, anjing pelacak (K9) dikerahkan untuk menyisir berbagai tempat seperti parkiran, taman dan halaman.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso melalui Kasubsipenmas Sihumas Polres Jepara Ipda Eko Adi Prayitno selaku Kasatgas Humas Ops Lilin Candi 2025 menyampaikan, bahwa proses sterilisasi ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menciptakan rasa aman bagi umat yang merayakan Natal.

“Hari ini, kami fokus sterilisasi gereja di wilayah Kota Jepara,” ujar Ipda Eko.

Selain di Jepara Kota, lanjut dia, sterilisasi juga dilakukan di seluruh gereja di wilayah Kabupaten Jepara. Ini akan dilakukan sampai menjelang ibadah Natal nanti.

“Kami ingin memastikan bahwa umat bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk, tanpa ada rasa khawatir akan gangguan keamanan,” ucapnya.

“Dan masyarakat yang merayakan Natal merasa aman dan nyaman saat beribadah,” tuturnya.

Selain pengamanan jelang Natal, sambung Ipda Eko, pihak Kepolisian juga akan menjaga gereja ketika ibadah Natal dijalankan umat Kristiani. Penjagaan ketat dilaksanakan untuk menjaga keamanan gereja.

“Kami pastikan seluruh gereja akan kami beri penjagaan ketat. Supaya prosesi ibadah Natal berjalan tertib tanpa gangguan keamanan yang berarti,” tandasnya.

Kasatgas Humas Ops Lilin Candi 2025 menambahkan, bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah titik rawan dan strategis guna memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Sebanyak lima Pos Pengamanan (Pospam) telah disiapkan, yakni Pos Pelayanan Pelabuhan Kartini Jepara, Pos Terpadu Alun-Alun, Pospam Gereja GITJ Kelet dan Pospam Mayong serta Pos Strong Point yang tersebar di gereja hingga obyek wisata.

Selain itu, ia juga menghimbau kepada seluruh jemaat untuk selalu waspada dan melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada petugas yang berjaga.

Dengan adanya sterilisasi ini, Polres Jepara berharap agar umat Kristiani dapat merayakan ibadah Natal dengan penuh kedamaian dan rasa aman.

Chris-Jateng

1001727423_320x240

Tim Minisoccer Jurnalis Balai Polres Metro Jakarta Barat “West Boys Journalist” Menjuarai Turnamen Minisoccer Kapolda Cup 2025

Media74.id

 

JAKARTA -

Tim Minisoccer Jurnalis Balai Polres Metro Jakarta Barat atau lebih dikenal West Boys Journalist menjuarai turnamen minisoccer Kapolda Cup 2025 setelah menekuk lawannya FWP ( Forum Wartawan Polri) dengan skor 2 - 1.

Sebelumnya Tim minisoccer Jurnalis Balai Polres Metro Jakarta Barat melibas tim minisoccer Jurnalis balai Polres Metro Jakarta Selatan dengan menyudahi akhir 5 - 0.

Turnamen Kapolda Cup 2025 ini di ikuti 12 tim ini dari berbagai rekan insan jurnalis yang ada di wilayah Jakarta, Depok, Bekasi, DPR, Mabes dan anggota Polri.

Kapolda Metro Jaya bersama Wakapolda dan Pejabat Utama (PJU) Polda Metro Jaya ikut meramaikan dengan olahraga bersama dengan dilanjutkan pertandingan minisoccer persahabatan melawan Forum Wartawan Polri (FWP) Polda Metro Jaya. Kegiatan berlangsung di Stadion Minisoccer Presisi PMJ, Jumat (19/11/2025) pagi.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu upaya membangun kedekatan emosional sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan media.

“Melalui kegiatan olahraga bersama, kami ingin menjaga hubungan yang sehat, terbuka, dan saling mendukung antara Polri dan rekan-rekan wartawan sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik,” ujar Budi Hermanto.

Melalui kegiatan ini, Polda Metro Jaya berharap kolaborasi yang telah terjalin dengan insan pers dapat terus diperkuat, sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan sejuk, akurat, dan membangun kepercayaan publik.

Sementara Jayadi ketua Jurnalis Balai Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan turnamen yang digelar, kata dia menjadi kebanggaan timnya.

"Kami bangga menjadi juara 1 Kapolda Cup 2025, sebelumnya kami juga pernah menjadi juara 3," ungkap dia.

Keberhasilan menjadi juara 1 mini socer Kapolda Cup 2025, kata dia, hasil tak lepas dari kerja keras, kekompakan dan kerjasama tim yang solid.

Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung timnya dalam turnamen mini socer Kapolda Cup 2025, terkhusus Kapolres Metro Jakarta Barat, beserta jajaran.

" Semoga kami bisa mempertahankan piala juara 1 Mini Socer Kapolda Cup ini di tahun depan," tuturnya.

Gun'S - Red

IMG-20251220-WA0113-1536x1024

Bentuk Direktorat Baru PPA Dan PPO, Kapolri Lakukan Rotasi, Mutasi Dan Pengukuhan Pejabat Di Lingkungan Polda Jawa Barat

Media74.id

Jabar,

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi, mutasi, serta pengukuhan terhadap sejumlah Pejabat Utama (PJU) di lingkungan Polda Jawa Barat. Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) yang ditandatangani oleh Asisten SDM Polri Irjen Anwar.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah diangkatnya AKBP Rumi Utari, yang sebelumnya menjabat Kasubbagvisi Bagvisilap Rowassidik Bareskrim Polri, ke jabatan baru sebagai Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Perlindungan Perdagangan Orang (PPO) Polda Jawa Barat. Jabatan ini merupakan posisi perdana seiring dibentuknya Direktorat PPA dan PPO di Polda Jabar.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan, pembentukan direktorat baru tersebut merupakan langkah strategis Polri dalam menekan angka kejahatan perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perundungan yang masih cukup tinggi di Jawa Barat.

“Sebelumnya penanganan kasus PPA dan PPO berada di bawah Ditreskrimum. Kini ditingkatkan menjadi direktorat tersendiri untuk memperkuat pencegahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hendra, Sabtu (20/12/2025).

Menurutnya, peningkatan status dari unit menjadi direktorat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penanganan perkara PPA dan PPO serta mendukung program Desk Stop Bullying yang telah dicanangkan Kapolda Jawa Barat.

Selain pengangkatan pejabat baru, Kapolri juga melakukan pengukuhan terhadap sejumlah pejabat yang telah menjabat, antara lain Kombes Pol Hendra Rochmawan, dikukuhkan kembali sebagai Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Heni Kresnowati, yang menjabat Kabidkeu Polda Jawa Barat, juga dikukuhkan dalam jabatan yang sama sebagai Kabidkeu Polda Jabar serta AKBP dr. Eko Yunianto yang sebelumnya menjabat Ps. Karumkit Bhayangkara Tk. II Bandung Bid Dokkes Polda Jabar, dikukuhkan sebagai Karumkit Bhayangkara TK. II Bid Dokkes Polda Jabar.

Selain itu, beberapa Pejabat Polda Jawa Barat juga mengalami mutasi jabatan, di antaranya Dirlantas Polda Jabar dimutasi menjadi Peneliti Ilmu Kepolisian Madya Puslitbang Polri, dan jabatannya kini diemban oleh Kombes Pol Raydian Kokrosono.

Dirressiber Polda Jabar Kombes Pol Resza Ramadianshah dimutasi menjadi Dirpamobvit Polda Banten, digantikan oleh Kombes Pol R. Bagoes Wibisono yang sebelumnya menjabat Dirressiber Polda Jawa Timur.

Irwasda Polda Jabar kini dijabat Kombes Pol Benny Subandi, sebelumnya Irwasda Polda Bali.

Kombes Pol Wadi Sa’bani diangkat sebagai Dirbinmas Polda Jabar.

AKBP Aszhari Kurniawan, yang sebelumnya menjabat Wadirreskrimum Polda Jabar, diangkat sebagai Dirressiber Polda Bali.

Kombes Hendra menegaskan bahwa mutasi dan pengukuhan jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi Polri.

“Mutasi dan pengukuhan bertujuan untuk penyegaran organisasi, peningkatan kinerja, serta pengembangan kapasitas personel agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” pungkasnya.***

Gun'S - Red