Admin74 SUD

Media74.com

SURABAYA -

Menjelang purna tugas, Kapolda Jawa Timur Komjen Pol Imam Sugianto menggelar acara buka puasa bersama dengan media dan anak yatim di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (13/3).

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jatim didampingi Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Pasma Royce dan Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim juga memberikan santunan anak yatim.

Kegiatan buka puasa bersama media ini juga diselenggarakan serentak oleh seluruh Polda jajaran dan dipimpin secara virtual oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Dofiri bersama PJU Mabes Polri dan Dewan Pers serta awak media.

Dalam sambutannya, Kapolda Jatim Komjen Pol Imam Sugianto menyampaikan salam perpisahan kepada media yang hadir karena dirinya memasuki masa purna tugas dan akan mengakhiri jabatannya sebagai Kapolda Jawa Timur.

"Waktu yang berbahagia ini sekaligus saya gunakan untuk pamit, karena besok sore saya akan serah terima jabatan di Mabes Polri," kata Komjen Pol Imam Sugianto.

Sebelum mengakhiri masa tugasnya, Komjen Pol Imam Sugianto menyatakan telah mempersiapkan Operasi Ketupat melalui rapat koordinasi tingkat provinsi yang digelar pada pagi hari.

"Tadi pagi kita menggelar rapat koordinasi tingkat provinsi dalam rangka mempersiapkan operasi ketupat Semeru 2025," tandasnya.

Berbagai persiapan telah dilakukan untuk mengantisipasi libur lebaran yang rencananya akan dimulai pada tanggal 21 Maret sampai 8 April untuk liburan sekolah, dilanjutkan dengan Work From Anywhere (WFA) atau cuti bersama bagi ASN dan pegawai swasta.

"Sekaligus untuk Dirlantas, bagi yang akan menyelenggarakan mudik bersama, yang antar provinsi itu dikoordinasikan dengan kewilayahan, paling tidak ada pengawalan," tutur Komjen Pol Imam Sugianto.

Kapolda Jatim juga memberikan peringatan untuk mengantisipasi arus mudik lebaran, baik yang keluar maupun masuk Jawa Timur, mengingat provinsi ini memiliki angka tertinggi dalam mobilitas masyarakat.

"Saya minta betul-betul dipetakan sebaik-baiknya, harapannya saudara-saudara kita ini bisa pulang pakai motor maupun pakai mobil itu betul-betul menikmati. Kumpul keluarga dalam keadaan nyaman dan selamat," pungkasnya. (*)

Rais - Jatim

Media74

Surakarta, –

Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (FEB UMS) menjadi saksi perdebatan akademik yang intens pada Senin (11/3/2025) sore.

Diskusi publik yang mengangkat isu revisi Undang-Undang Kejaksaan ini menghadirkan mahasiswa, akademisi, dan aktivis hukum yang prihatin dengan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam rancangan aturan baru tersebut.

Acara yang berlangsung dari pukul 16.00 hingga 18.00 WIB ini tidak hanya diwarnai dengan pemaparan ilmiah, tetapi juga aksi simbolik mahasiswa yang menampilkan spanduk protes terkait dominus litis—kewenangan jaksa dalam menangani perkara.

Buka bersama di akhir acara semakin memperkuat solidaritas dalam perjuangan mengawal reformasi hukum yang adil dan transparan.

Sorotan Utama Diskusi

1. Tumpang Tindih Kewenangan
Dr. Rizka, MH, akademisi hukum UMS, menyoroti bahwa revisi UU Kejaksaan masih memiliki substansi yang belum jelas, khususnya dalam batasan kewenangan antara kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya.

"Ada kekhawatiran serius terkait tumpang tindih kewenangan. Jika tidak diawasi, revisi ini bisa memperlemah prinsip checks and balances dalam sistem hukum kita," tegasnya.

2. Pemberian Kewenangan Intelijen
Poin kontroversial lainnya adalah kewenangan intelijen bagi jaksa yang dianggap dapat mengancam keseimbangan hukum.

"Jika kejaksaan memiliki fungsi intelijen yang luas tanpa pengawasan ketat, ini bisa menjadikannya lembaga superbody yang tidak terkendali," ujar Dr. Rizka.

3. Dominus Litis dan Potensi Penyalahgunaan Wewenang
M. Arief Oksya, fungsionaris DPP KNPI dan Founder Orpol Foundation, menegaskan bahwa revisi ini berpotensi memperkuat dominus litis, di mana kejaksaan memiliki kuasa penuh dalam proses peradilan.

"Kita perlu memastikan revisi ini tidak menjadi alat kekuasaan yang bisa merugikan masyarakat dan melemahkan sistem peradilan," kata Arief.

Respons Mahasiswa dan Aksi Simbolik

Mahasiswa yang hadir dalam diskusi ini menyampaikan penolakan keras terhadap kewenangan berlebihan yang diberikan dalam revisi UU Kejaksaan.

Ketua BEM FH UMS menegaskan bahwa reformasi hukum harus berorientasi pada keadilan, bukan memperkuat monopoli kekuasaan satu lembaga.

Sebagai bentuk protes, peserta diskusi membentangkan spanduk dengan tulisan-tulisan kritis terhadap dominasi kejaksaan dalam sistem peradilan.

"Kami menuntut transparansi dalam pembahasan revisi ini. Reformasi hukum harus berlandaskan akuntabilitas dan demokrasi," ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

Diskusi publik ini menjadi momentum penting dalam mengkritisi revisi UU Kejaksaan yang berpotensi mengubah tatanan hukum di Indonesia.

Para pemateri menekankan bahwa partisipasi publik sangat diperlukan untuk memastikan perubahan regulasi ini tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan.

Acara ini ditutup dengan sesi buka bersama, memperkuat semangat solidaritas dalam mengawal reformasi hukum yang lebih transparan dan berkeadilan.

Para peserta berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan revisi UU Kejaksaan serta menyuarakan aspirasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.

SUD

Buser Bhayangkara74

Jakarta,

Rumah Hukum Indonesia (RHI) baru saja menyelesaikan Pendidikan Pelatihan (Diklat) Paralegal, Selain itu CEO RHI Menunjuk Joko Lin, Amd, CPLA sebagai Inisiator di Jateng untuk membentuk kepengurusan tingkat provinsi (DPW) dan Kabupaten (DPD)

Selain itu Joko Lin, Amd, CPLA mengajak para kepala desa di Jawa Tengah untuk bergabung di RHI bersama sama belajar guna memahami hukum sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik

Diklat dilaksanakan tanggal 14-16 Februari 2025 melalui Webinar (Online), yang diikuti oleh lebih 60 orang peserta se-Indonesia. Demikian keterangan ketua panitia penyelenggara Ramli Achmad Rifai,SE.,S.Kom.,MM,

Ada 10 Mata Pelajaran yang disampaikan oleh Narasumber, yang meliputi 7 kempuan dasar pengetahuan, 2 kemampuan Skill/Ketrampilan, dan satu kempampuan Aktualisasi Paralegal.

Namun ada hal yang sangat menarik saat pemberian materi Aktualisasi Paralegal. Dimana CEO RHI Dr H Misri menjelaskan bahwa ada 6 nilai karakter Paralegal RHI yang wajib diamalkan, diantaranya : Karakter Ketuhanan, Kepedulian, Kerendahan Hati (Humillty), Ketangguhan (Grit), Kemitraan, dan Inovasi.

Karakter Ketuhanan maksudnya bahwa seorang Paralegal saat memberikan Bantuan Hukum harus ingat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadikan setiap tugas sebagai ibadah dan amal. Karena apapun kesulitan jangan pernah menyerah, berjuanglah dengan kesabaran, tegaklah di atas kebenaran. Allah SWT pasti memberikan petunjukNya. Ingat setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan/solusinya.

Karekter Kepadulian, maksudnya setiap Paralegal harus peduli dengan orang lain dan alam sekitarnya. Secara prinsip Paralegal adalah Pelayan Kemanusiaan dan Hukum, bagi orang orang pencari keadilan, terutama bagi orang miskin, buta hukum, kelompok minoritas dan rentan.

Karakter Kerendahan Hati (Humullity) maksudnya : tanamkan kesadaran bahwa setiap manusia pasti punya kelebihan, sekaligus kekurangan. Mari kita menghargai perbedaan, jadikanlah perbedaan sebagai rahmat. Tetap semangat dalam kesabaran.

Karakter Ketangguhan (Grit), maksudnya : Jangan pernah menyerah dengan keadaan, karena Paralegal bertugas bukan sendirian, ada Lawyers tempat bertanya, ada pakar hukum tempat meengadu. Bahkan Negara menjamin keselamatan dan keamanan seorang Paralegal dalam bertugas.

Karakter Kemitraan, maksudnya : Seorang Paralegal bekerja pasti membutuhkan orang lain, organisasi lain, para pakar, mitra kerja, Pemerintah, dan pihak swasta. Catilah mitra yang sesuai dan mempunyai irisan program.

Karakter Inovasi, maksudnya : seorang Paralegal harus mampu melakukan yang tidak biasa, sehingga melahirkan sesuatu yang luar biasa, itulah inovasi dalam bentuk yang sederhana. Cara membuat inovasi itu ada 8 area perubahan yang wajib diketahui Paralegal. Demikian Dr H Misri CEO RHI saat memberikan materi Aktualisasi Paralegal. Majulah Paralegal RHI, masyarakat menunggumu demi kebenaran dan keadilan

Setelah dikonfirmasi pada CEO RHI Dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes, ia membenarkan bahwa setiap Paralegal di bawah naungan Rumah Hukum Indonesia harus punya 6 nilai karakter yang harus dijiwainya, ujar Dr H Misri melalui telpon selulernya, Senin
(17/02/2025).

Joko - Red