Admin74 SUD

Media74.id

Jabar

Daerah Jawa Barat melalui Bidang Hukum (Bidkum) melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan internal Polri dalam menyongsong pemberlakuan KUHP baru yang secara resmi akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026, menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda.

Sosialisasi disampaikan langsung oleh AKP Misman Asep Zaenal, S.Sos, selaku Paur Luhkum Subbid Sunluhkum Bidkum Polda Jabar, dengan materi menyeluruh mencakup Buku Kesatu dan Buku Kedua KUHP baru. Materi disampaikan kepada jajaran internal Polri sebagai bagian dari edukasi dan penyelarasan pemahaman terhadap peraturan pidana nasional terbaru.

Dalam pemaparannya, AKP Misman menekankan bahwa KUHP baru membawa paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia, dengan prinsip keadilan restoratif, perlindungan terhadap HAM, serta penguatan peran hakim dalam pemidanaan. KUHP ini juga secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana berbasis teknologi informasi, serta pengakuan terhadap hukum pidana adat yang hidup dalam masyarakat.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa sosialisasi ini sangat penting untuk memastikan seluruh jajaran Polri memiliki pemahaman yang sama dan menyeluruh, guna mendukung pelaksanaan tugas penyidikan dan penegakan hukum secara profesional, humanis, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemberlakuan KUHP baru merupakan tonggak penting dalam sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, seluruh personel Polri perlu memahami substansi perubahan yang ada, sehingga mampu mengimplementasikannya secara tepat dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” ujar Kabid Humas.

Adapun beberapa pokok penting dalam KUHP baru antara lain:

Asas legalitas dan kepastian hukum, bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum;
Tindak pidana aduan yang hanya dapat diproses atas dasar laporan korban;
Pemidanaan korporasi dan perlindungan terhadap anak pelaku pidana;
Penegasan terhadap perbuatan melawan hukum berbasis teknologi informasi dan pengaturan baru terkait penghinaan simbol negara, pejabat, dan lembaga negara.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian edukasi dan pembekalan yang akan terus dilaksanakan oleh Polda Jabar hingga menjelang pemberlakuan resmi KUHP pada tahun 2026

Gun'S - Red

Media74.id

Jabar

Dalam rangka menjamin situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat dari aksi geng motor, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. menerbitkan Maklumat Nomor: Mak/3/VII/2025. Maklumat ini menjadi dasar penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kegiatan geng motor di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

Maklumat tersebut memuat larangan bagi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memfasilitasi kegiatan atau memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada kelompok yang terafiliasi dengan geng motor. Selain itu, dilarang melakukan segala bentuk aksi geng motor seperti balap liar, konvoi yang tidak sesuai aturan dan tidak berizin, penggunaan knalpot brong, penganiayaan, pengeroyokan, perusakan, penggunaan senjata tajam, senjata pemukul, senjata api, konsumsi miras, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan lain yang meresahkan masyarakat.

Maklumat ini juga melarang perbuatan kekerasan fisik, baik dilakukan secara individu maupun secara berkelompok, seperti perkelahian massal atau tawuran. Masyarakat yang menemukan, melihat, atau mengetahui adanya aksi geng motor di wilayahnya diimbau untuk segera melapor kepada petugas Kepolisian terdekat atau melalui call center 110.” ujarnya, Kamis (31/7/2025)

Sebagai langkah pencegahan, Kapolda Jabar juga mengimbau kepada keluarga dan pihak sekolah untuk ikut berperan aktif, mencegah agar tidak ada anggota keluarga yang terlibat dalam aksi geng motor serta menerapkan jam malam pukul 22.00 WIB kepada anak-anak agar tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan geng motor. Sementara itu, sekolah diminta memberikan tindakan tegas berupa sanksi ringan sampai berat kepada siswa yang terbukti terlibat. Jika ditemukan indikasi keberadaan geng motor di lingkungan keluarga atau sekolah, laporan harus segera disampaikan kepada kepolisian.

Dalam pernyataannya, Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan menegaskan komitmennya dalam memberantas geng motor. “Kami tidak akan memberikan ruang bagi aksi-aksi geng motor yang mengganggu ketertiban umum. Seluruh jajaran saya perintahkan untuk bertindak tegas dan terukur, serta menyelesaikan setiap kasus hingga tuntas melalui jalur hukum. Keamanan masyarakat adalah prioritas utama kami,” ujarnya

Dalam maklumat tersebut, Kapolda Jabar memerintahkan seluruh anggota Polda Jawa Barat untuk melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap aksi geng motor sesuai ketentuan hukum dan/atau melalui penggunaan diskresi Kepolisian. Selain itu, pelaku harus ditindaklanjuti secara tuntas melalui sistem peradilan pidana. Penanganan juga harus mengedepankan upaya preemtif dan preventif, serta melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat. Setiap pelanggaran terhadap maklumat ini akan dikenakan sanksi hukum tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gun'S - Red

Media74.id

Bandung.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat (Jabar) mengungkap penindakan yang dilakukan sejak Januari hingga Juli 2025. Salah satu pengungkapan yang terbesar pada periode itu adalah jaringan Aceh–Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan, dari jaringan itu dilakukan penangkapan tiga tersangka, yakni RTH, ARM, dan H. Mereka ditangkap di Purwakarta, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Menurutnya, dari tangan para pelaku, polisi menyita total barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3.293 gram atau setara 3,2 kilogram. Pengungkapan ini berhasil menyelamatkan setidaknya 16.465 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

"Selain itu, dari hasil penindakan yang dilakukan selama periode Januari hingga Juli 2025, Ditresnarkoba Polda Jabar bersama jajaran juga berhasil mengamankan barang bukti lain berupa Sabu (metamfetamin) 8.392,67 gram, Ekstasi (ineks): 189 butir, Ganja 5.855,92 gram, Tembakau sintetis 6.804,56 gram, Bibit tembakau sintetis 4.972,43 gram, Psikotropika 2.583 butir dan Obat Keras Tertentu (OKT) 5.784.226 butir,” ujar Kombes Pol. Hendra, Kamis (31/7/25)

Para tersangka kemudian dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, serta denda hingga Rp10 miliar.

Ditambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Albert Raden Denny Sulistyo Nugroho, S.Sos., S.I.K., M.Si, kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus ini adalah bentuk nyata menjawab tuntutan masyarakat terhadap maraknya peredaran narkoba.

”Ini adalah hasil kerja keras kami. Tidak ada sejengkal tanah pun di Bumi Pasundan bagi para sindikat narkoba. Negara hadir dan tidak boleh kalah dengan jaringan dan sindikat narkoba,” ujarnya.

Keberhasilan ini, jelasnya, menjadi bukti bahwa Polda Jabar tidak akan berhenti dalam memerangi narkoba. Hal itu sejalan dengan semangat Astacita yang digaungkan Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk menjaga masa depan generasi bangsa.

Yanto/Parno-Jabar

Media74.id

Bandung

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H menyampaikan bahwa Di balik seragam dan tugas yang penuh tanggung jawab, tiga sosok Polwan (Polisi Wanita) dari Bid Humas Polda Jabar menunjukkan sisi humanis dan penuh kasih sayang. Mereka adalah Ipda Nining, Brigadir Della dan Brigadir Gina yang dengan tulus mendampingi dan mengayomi puluhan balita di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah, Cabang Sukajadi, Bandung, Rabu (30/7/2025).

Kehadiran ketiga Polwan ini bukan sekadar menjalankan tugas pengamanan atau pengawasan. Mereka turut hadir memberikan kehangatan dan perhatian kepada para balita di panti asuhan tersebut, Mulai dari menggendong, menyuapi, hingga menenangkan balita yang rewel, ketiganya menunjukkan kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anaknya.

Ipda Nining, yang memimpin pendampingan ini, mengungkapkan bahwa pendekatan humanis adalah bagian penting dari tugas Polri.

Sementara itu, Brigadir Della dan Brigadir Gina tampak tak segan untuk duduk di lantai, bermain, dan bernyanyi bersama para balita. Momen-momen kecil ini menjadi pengingat bahwa tugas polisi tak hanya berada di lapangan, tetapi juga dalam ruang-ruang penuh empati dan kemanusiaan.

Aksi penuh cinta dari ketiga Polwan ini menuai apresiasi dari pihak panti asuhan serta masyarakat sekitar. Mereka menjadi representasi nyata bahwa Polwan bukan hanya tangguh di lapangan, tetapi juga lembut dan peduli dalam merawat masa depan bangsa yang kini ada di pelukan-pelukan mungil para balita.

“Polri, melalui langkah-langkah seperti ini, terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat, Semoga kehadiran para Polwan ini menjadi penyemangat bagi para balita, serta menjadi inspirasi bagi semua insan Bhayangkara.” tutup Kombes Hendra.

Bandung, 30 Juli 2025.

Gun'S  - Red

Media74.id

Bandung

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang, Bid Humas Polda Jawa Barat menggelar kegiatan Bhakti Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah, yang berlokasi di kawasan Sukajadi, Kota Bandung, pada Rabu (30/7/2025).

Kegiatan bhakti sosial tersebut berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Rombongan diterima langsung oleh Ketua Panti Asuhan, Bapak Perri Sopian, yang menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan bantuan yang diberikan.

Bapak Perri menyampaikan bahwa saat ini Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah merawat sebanyak 61 anak, yang terdiri dari 20 bayi, 16 batita, 7 anak usia taman kanak-kanak (TK), dan 18 anak usia sekolah dasar (SD). Di antara anak-anak tersebut, terdapat 3 bayi yang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang saat ini sedang dalam proses pemulihan fisik maupun psikologis.

Kegiatan Bhakti Sosial ini diisi dengan penyerahan bantuan kebutuhan pokok dan perlengkapan bayi, serta sesi interaksi dan permainan bersama anak-anak, sebagai bentuk dukungan moral. Kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan sinergi antara institusi kepolisian dan lembaga sosial dalam menangani isu-isu kemanusiaan, terutama perlindungan anak dari kejahatan perdagangan orang.

Kabid Humas Polda Jabar menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam aksi-aksi sosial yang memberi manfaat langsung bagi kelompok rentan, seperti anak-anak panti asuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan Bhakti Sosial ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir secara humanis di tengah masyarakat, khususnya dalam memberi perhatian kepada kelompok rentan seperti anak-anak di panti asuhan.

“Kegiatan ini bukan sekadar penyerahan bantuan, tetapi bentuk empati dan kepedulian kami terhadap masa depan anak-anak, khususnya mereka yang menjadi korban perdagangan orang. Polda Jabar akan terus mendukung langkah-langkah perlindungan anak serta bersinergi dengan berbagai pihak dalam penanganan dan pencegahan TPPO.” ujar Kombes Pol Hendra.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pendekatan sosial Polri kepada masyarakat Jawa Barat.

Bandung, 30 Juli 2025.

Gun'S  - Red

Media74.id

Jakarta ,-

Kasus beras oplosan menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar dilakukan penanganan menyeluruh dan penindakan tegas. Menindaklanjuti hal itu, Polri bergerak cepat dengan melakukan uji merek beras yang diduga dioplos dan pemeriksaan terhadap para produsen.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, hasil investigasi Kementerian Pertanian pada 26 Juni 2025 terhadap 212 merek beras di 10 provinsi menunjukkan adanya pelanggaran serius. Dari 232 sampel yang diuji, sebanyak 189 merek dinyatakan tidak sesuai mutu beras.

"Artinya posisinya berada di bawah standar terkait dengan regulasi yang ditentukan, baik itu beras dalam kemasan premium maupun medium," ungkap Kapolri, Selasa (29/7).

Dari hasil pendalaman, ditemukan 71 sampel beras tidak sesuai SNI, 139 sampel tidak sesuai SNI sekaligus dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta 3 sampel beras premium tidak sesuai SNI dan berat kemasan tidak sesuai label. Bahkan, terdapat 19 merek beras yang melakukan tiga pelanggaran sekaligus: tidak sesuai SNI, dijual melebihi HET, dan beratnya di bawah standar.

Saat ini Polri telah melakukan uji laboratorium terhadap 9 merek beras, di mana 8 merek dinyatakan tidak sesuai standar mutu atau SNI.

"Sudah ada 16 produsen yang saat ini kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi. Dan saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap 4 produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR," jelas Kapolri.

Lebih lanjut, Polri sudah memeriksa 39 saksi dan 4 ahli, serta melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pemasangan garis polisi di tempat produksi maupun gudang milik produsen.

Kapolri menambahkan, sejumlah pengungkapan serupa juga terjadi di beberapa daerah. Polda Riau, misalnya, berhasil mengungkap modus beras reject yang dioplos menjadi beras medium lalu direpacking dan dijual sebagai beras SPHP Bulog. Kasus serupa juga ditangani di Kalimantan Timur, dengan barang bukti sekitar 4 ton beras yang sudah diamankan.

"Kami berkomitmen menindak tegas praktik beras oplosan ini, karena sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan instruksi Bapak Presiden agar pangan betul-betul dijaga kualitas dan distribusinya," tegas Kapolri.

BG

Media74.id

Jawa Timur

Situbondo,

PT Graha Proteksi Servis (GPS), perusahaan penyedia jasa keamanan terpercaya di Jawa Timur, kembali membuka program Pendidikan dan Pelatihan Gada Pratama yang akan digelar di Situbondo pada akhir Agustus 2025. Program ini memberikan pelatihan komprehensif bagi calon Satpam profesional yang ingin mengantongi sertifikasi resmi dan keterampilan lapangan.

Diklat ini mencakup sejumlah sertifikasi penting, antara lain Sertifikat Gada Pratama, Kartu Tanda Anggota (KTA), transkrip nilai, serta pelatihan keselamatan kerja (K3) dan pemadam kebakaran (Damkar). Menariknya, sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, delapan peserta pertama akan mendapatkan seragam PDL gratis beserta hadiah tambahan lainnya.

Biaya Investasi dan Fasilitas Lengkap Peserta cukup menginvestasikan Rp 4.000.000 untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA 1470638059 atas nama PT Graha Proteksi Servis.

Selama pelatihan, peserta akan difasilitasi dengan berbagai kebutuhan, seperti kaos pelatihan, tumbler, alat tulis kantor, konsumsi (snack dan makan), serta akomodasi di barak penginapan yang layak. Ruang belajar telah disiapkan untuk menunjang materi teori, sementara perlengkapan praktik seperti borgol dan tongkat polisi juga disediakan oleh penyelenggara.

Peserta diwajibkan membawa perlengkapan pribadi, termasuk seragam Satpam PDL, alat olahraga, dan sepatu kets. Untuk keamanan dan kenyamanan, peserta diklat akan dilindungi oleh asuransi selama satu bulan penuh masa pendidikan.

Syarat dan Informasi Pendaftaran

Adapun syarat pendaftaran meliputi:

Fotokopi ijazah terakhir (minimal SMA)

Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Fotokopi KTP

SKCK yang masih berlaku

Pas foto ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar

Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi

Bapak Bayu (0823-4106-7795)
Ibu Fuji (0815-2922-5528)
Ibu Bella (0857-9247-3842)
Vina (0821-3633-6272)

Lokasi Tempat Diklat Ini berlangsung Di BLK Situbondo

PT Graha Proteksi Servis berkomitmen mencetak tenaga keamanan yang tangguh, terlatih, dan siap kerja. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memulai karier Anda di dunia keamanan profesional!

Gun'S - Red