Tahun: 2025

Media74.id

Sumbawa Barat NTB-

Sejumlah penumpang yang menggunakan Kapal Ferry sebagai Jasa Penyebrangan dari Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat ke Pelabuhan Khayangan Lombok Timur atau sebaliknya mengeluhkan beberapa kondisi Fasilitas kapal yang dinilai tidak nyaman dan tidak sesuai harapan diantaranya adanya beberapa kapal- kapal kecil bahkan sudah tua masih diperbolehkan berlayar dengan tidak melihat keselamatan penumpang, hanya mementingkan keuntungan bisnis dengan mengabaikan keselamatan penumpang.

Bahwa ada beberapa kapal ferry yang tidak layak jalan dipaksakan beroperasi oleh pihak yang mengeluarkan ijin berlayar yaitu Otoritas Syahbandar maupun pihak Dishub NTB, hal ini dapat diinterpesikan sebagai dugaan pelanggaran keselamatan dan standar operasional. Dugaan tersebut mungkin terkait dengan kasus-kasus sebelumnya yaitu terjadinya musibah Kapal Tenggelam di selat Bali baru- baru ini yaitu KMP TUNU PRATAMA JAYA yang telah merenggut puluhan korban jiwa, di mana kapal-kapal yang seharusnya tidak layak digunakan masih dapat beroperasi, hal ini menyebabkan potensi berbahaya bagi penumpang lainnya serta merugikan negara.

Teguran keras ini juga datang dari Komisi IV Bidang Perhubungan DPRD Provinsi NTB kelayakan kapal penyeberangan yang beroperasi di Pelabuhan Poto Tano-Kayangan dan sebaliknya. Pasalnya, kondisi sebagian kapal penumpang penyeberangan rute tersebut dinilai sudah tidak layak.
Atas kondisi tersebut, Anggota komisi IV DPRD NTB Abdul Rahim meminta Dinas Perhubungan (Dishub) NTB bersikap. Dengan segera melakukan pengecekan kondisi kapal-kapal tersebut.

“Penting untuk diperhatikan. Karena menyangkut kenyamanan, keamanan dan keselamatan para penumpang,” kata politisi PDIP, Sabtu (5/7), yang dikutip dari salah satu media online

Dia mengaku, kerap mendapat pengaduan atau keluhan dari masyarakat soal kelayakan kapal-kapal penyeberangan Pelabuhan Tano – Kayangan dan sebaliknya. Sehingga Dishub NTB tidak menutup mata terkait hal tersebut. “Banyak pengaduan dan keluhan masyarakat terkait kelayakan kapal-kapal beroperasi itu,” ungkap politisi PDIP tersebut.

Disamping menerima banyaknya keluhan masyarakat, dia mengaku secara pribadi juga pernah memiliki pengalaman yang kurang mengenakan pada saat melakukan penyeberangan.
“Jadi menurut pandangan saya, memang (sebagian kapal) sudah tidak layak lagi untuk beroperasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya sebagian kapal dinilai sudah uzur atau tua dan kecil. karena itu, beberapa kapal dinilai sudah tidak layak untuk beroperasi. Ditambah lagi, dengan situasi dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat seperti sekarang ini.Sehingga dibutuhkan kapal-kapal penyeberangan yang betul-betul layak memenuhi standar dengan kondisi baik untuk beroperasi.
“Karena bagaimanapun teorinya, keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang yang utama diatas segala-galanya,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ka UPT Syahbandar Benete Ketut Gde Suardana.SH., saat dikonfirmasi media pada rabu ( 09/07) mengatakan bahwa pihak Syahbandar telah melakukan pengecekan fisik apakah kapal - kapal tersebut sudah melakukan Docking atau belum, termasuk melakukan pengecekan semua alat- alat Navigasi keselamatan penumpang kapal juga dicek diantara Liferaf ( kapsul skoci penolong ) apakah sudah kadaluarsa atau tidak, Alat navigasi keselamatan penumpang kapal laut mencakup berbagai perangkat yang dirancang untuk membantu pelayaran yang aman dan efisien. Beberapa alat utama termasuk kompas, radar, GPS, ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), AIS (Automatic Identification System), dan berbagai peralatan komunikasi seperti radio dan sistem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Selain itu, alat keselamatan seperti jaket pelampung, pelampung cincin, suar, dan alat pemadam kebakaran juga penting untuk situasi darurat.

" semua kapal - kapal yang beroperasi di Pelabuhan Tano - kayangan tim syahbandar sudah mengecek secara keseluruhan fisik kapal sebelum dikeluarkan SURAT IJIN BERLAYAR ( SIB ), tidak ada masalah kapal- kapal tersebut untuk dioperasikan " kata Ketut seolah - olah membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh Biro Klasifikasi Indonesia ( BKI ) .

APA ITU BKI

Banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan sebuah kapal. Hal ini guna memastikan pembangunan kapal berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Salah satu aspek penting yang harus dipenuhi sebelum kapal dapat beroperasi adalah laik laut, dibuktikan dengan adanya sertifikat klasifikasi yang akan menjadi dasar penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

Kewenangan untuk menerbitkan sertifikat klasifikasi kapal di Indonesia berada pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan BKI. BKI adalah badan klasifikasi nasional yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah RI untuk melakukan klasifikasi terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia ataupun kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah NKRI, serta melakukan survei periodik untuk kapal yang telah beroperasi guna mengevaluasi status laik laut kapal tersebut.

Ajeng-KSB

Media74.id

Jawa Barat

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan memimpin kegiatan penanaman jagung serentak kuartal tiga, yang dilaksanakan di Petak 72, Blok Bandrek, Desa Keboncau, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Rabu (9/7/2025).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang digagas Polri dan dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kasdam III Siliwangi, Gubernur Jabar (yang mewakili) sejumlah Pejabat Utama Polda Jabar, unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Forkopimda Kabupaten Sumedang, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Kelompok Tani, sejumlah undangan lainnya.
Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan mengatakan, penanaman ini merupakan bentuk dukungan konkret Polri terhadap program kemandirian pangan dan kesejahteraan petani.

Menurutnya, Polri hadir tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi masyarakat, termasuk di sektor pertanian. Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional.
“Tentunya kegiatan ini juga dilakukan dengan berkolaborasi, bersama unsur lainnya, seperti TNI, Kementerian Kehutanan, Dinas Pertanian, Bulog dan termasuk juga kelompok tani setempat,” katanya.
Irjen Rudi berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketersediaan pangan lokal, serta mendorong perekonomian desa.
“Di wilayah hukum Polda Jabar, hari ini penanaman jagung dilakukan serentak di 23 polres, dengan masing-masing luasannya 2 hektar,” katanya.
Kapolda Jabar juga menegaskan, petani tidak perlu khawatir dengan hasil panen, karena pemasarannya akan diserahkan oleh Bulog.
“Disamping itu, melalui Dinas Pertanian, mereka juga akan dibantu benih, pupuk dan juga alsintannya,” katanya.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, Selain meningkatkan produksi, juga membangkitkan semangat para petani untuk terus maju.

Gun'S  - Red

Media74.id

Sidoarjo

Ketika mempunyai kendaraan baik itu roda dua ataupun roda empat yang sudah habis masa berlaku pajaknya di wajibkan untuk mengurus kembali perpanjangan pajak ataupun balik nama kendaraan tersebut.

Adanya masyarakat yang mempunyai kendaraan dengan jalur pembayaran kredit melalui perusahaan leasing merupakan dilema ketika harus memperpanjang masa pajak nya, baik di urus sendiri ataupun oleh leasing secara langsung, begitupun dengan masyarakat Sidoarjo.

Keterbatasan biaya bagi masyarakat inilah yang akhirnya mengambil keputusan untuk mengurus sendiri perpanjangan pajak kendaraan bermotor nya dengan mendapat rekomendasi surat dari leasing nya sebagai jaminan BPKB nya yang masih belum bisa di keluarkan sebagai syarat perpanjang di kantor samsat.

Masyarakat Sidoarjo pun mengurus perpanjangan pajaknya di kantor Samsat Krian, dengan membawa surat rekomendasi dari leasing sebagai syarat perpanjangan sekiranya dapat mengurus sendiri perpanjangan pajaknya.

Namun ternyata dengan surat rekomendasi dari leasing menjadikan kendala ketika mengurus sendiri ke kantor Samsat Krian, yang ternyata di minta BPKB asli nya sebagai syarat, sedangkan sudah peraturannya dari leasing BPKB asli tidak akan di keluarkan apabila belum ada pelunasan biaya kreditnya, ini hal yang tidak mungkin di berikan oleh leasing, kenapa hal ini harus di jadikan syarat oleh kantor Samsat Krian, sehingga terkesan mempersulit masyarakat yang hendak mengurus sendiri perpanjangan pajak karena terkendala keuangan, sedangkan apabila di urus oleh leasing bisa segera selesai pengurusannya namun afa biaya tambahan.

Bagi masyarakat yang terkendala keuangan akan menjadi kesulitan, karena bila di urus dengan kantor leasing nya ada biaya tambahan, sedangkan masyarakat berfikir uang untuk biaya kepengurusan nya itu dapat untuk tambahan pembayaran pajak nya.

Ini jadi pertanyaan bagi masyarakat " Apakah surat rekomendasi jaminan kendaraan dari kantor leasing sudah tidak berkekuatan lagi untuk mengurus perpanjangan pajak di kantor Samsat Krian ? "Ada apakah di balik ini semua ? " Sedangkan Polri sudah berkomitmen " Persisi dalam Pelayanan bagi Masyarakat ".

Media74.id

Bogor,

Wujud nyata kepedulian dan kehadiran Polri dalam setiap kegiatan kemanusiaan kembali ditunjukkan oleh jajaran Polsek Ciawi Polres Bogor. Pada Senin (07/07/2025), personel Polsek Ciawi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Ciawi AKP Dede Lesmana Jaya, S.H., M.H. turut serta membantu proses evakuasi rumah warga yang roboh di Kampung Tipar RT 04 RW 04, Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
Kegiatan evakuasi ini melibatkan sejumlah unsur gabungan dari Muspika Ciawi, Polsek Ciawi, Koramil, Satpol PP, Dinas PUPR, BPBD, linmas desa, serta perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat. Proses evakuasi dilaksanakan dengan menggunakan alat berat ekskavator guna mempercepat penanganan material bangunan yang runtuh.
Kapolsek Ciawi AKP Dede Lesmana Jaya menjelaskan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan proses evakuasi berjalan aman dan lancar, khususnya dalam pengamanan jalur lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan akibat sempitnya akses jalan menuju lokasi kejadian.
“Kami hadir di tengah masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan pengayoman. Pengamanan arus lalu lintas menjadi prioritas agar mobilisasi alat berat dan petugas lainnya tidak terganggu. Selain itu, kami juga melakukan pemantauan di sekitar lokasi robohnya rumah untuk menghindari potensi bahaya lanjutan,” ungkap Kapolsek.

Kepala Desa Ciawi, H. Nana Sumarna, S.Ag, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan evakuasi tersebut. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Muspika dan semua unsur yang telah bahu-membahu membantu warga kami. Khususnya kepada Polsek Ciawi yang selalu hadir dan memberikan rasa aman dalam setiap situasi,” ujar Kades.
Ia juga menambahkan bahwa kerja sama lintas instansi seperti ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, khususnya dalam situasi darurat seperti bencana rumah roboh. “Semoga Polri, khususnya Polsek Ciawi, terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan ini merupakan implementasi dari arahan Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, S.H., S.I.K., M.H., bahwa Polri harus hadir dan menjadi bagian dari solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kehadiran anggota Polri tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga dalam bentuk aksi nyata kemanusiaan.
“Kami berharap sinergi antara Polri dan masyarakat akan terus terjalin kuat. Kami hadir tidak hanya saat masyarakat membutuhkan perlindungan hukum, tetapi juga ketika mereka memerlukan bantuan kemanusiaan. Polri harus menjadi mitra dan sahabat masyarakat,” pungkas AKP Dede Lesmana Jaya.
Dikesempatan lain Plt. Kasi Humas Polres Bogor IPDA Yulista Mega Stefani,SH menyampaikan apabila warga masyarakat ada yang menemukan hal – hal yang mengganggu kamtibmas dan menemukan tindakan kriminalitas lainnya dan adanya perekrutan Tenaga kerja Ilegal dengan Menjanjikan Gaji besar akan tetapi tidak resmi payung hukumnya masuk dalam tindak pidana perdagangan orang TPPO segera adukan laporkan ke Call Center (021) 110 operator kami melayani 24 jam aduan serta laporan masyarakat ataupun nomor aduan Polres Bogor di 0812 1280 5587.
Dengan semangat humanis dan responsif, jajaran Polsek Ciawi Polres Bogor terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Polri Presisi yang digagas oleh Kapolri.

Andri/Agung - Bogor

Media74.id

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 1.449 kasus kejahatan jalanan sepanjang periode April hingga Juni 2025. Dalam operasi ini, sebanyak 1.745 tersangka berhasil ditangkap, terdiri dari 1.413 pria, 71 wanita, dan 61 anak di bawah umur. Dari jumlah tersebut, 52 orang di antaranya merupakan residivis.
“Pengungkapan ini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan operasional gabungan yang menyasar kejahatan jalanan, termasuk pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor),” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa (8/7/2025).

Adapun rincian kasus yang berhasil diungkap sebagai berikut:
Curat: 535 kasus
Curas: 89 kasus
Curanmor: 363 kasus
Pencurian biasa: 249 kasus
Pemerasan: 29 kasus
Pembunuhan: 14 kasus
Dari hasil operasi tersebut, aparat juga menyita berbagai barang bukti, antara lain:
12 unit mobil
230 unit sepeda motor
11 pucuk senjata api
18 butir amunisi
98 bilah senjata tajam
1.129 barang bukti lainnya
Premanisme Masih Jadi Sasaran
Meski operasi premanisme telah berakhir sebelumnya, Wira menegaskan kegiatan pemberantasan tetap berjalan. Selama periode April–Juni, aparat kembali mengungkap 49 kasus pemerasan yang dilakukan oleh para preman, termasuk debt collector yang memaksa dan mengintimidasi warga serta pedagang.
Kasus-Kasus Menonjol
Beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap juga turut menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah kasus penculikan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada 10 April 2025 di kawasan Gedong, Jakarta Timur. Berkat kerja cepat tim Subdit Resmob Ditreskrimum, pelaku berhasil diamankan.
Kasus lain terjadi pada 6 Mei 2025 di Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, di mana seorang pelaku menyerang korban menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan luka parah. Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil dibekuk oleh tim Reskrim.
Sementara itu, pada 24 Juni 2025, kasus pembegalan menimpa dua remaja di kawasan Depok. Keduanya mengalami luka bacok saat sepeda motor mereka hendak dirampas. Polisi menangkap tiga tersangka berinisial WAP, MS, dan FF. Dari hasil penyelidikan, para pelaku telah melakukan aksi kejahatan di 16 lokasi berbeda sejak tahun 2023.
Jeratan Hukum
Seluruh tersangka dijerat dengan pasal sesuai tindak pidana yang dilakukan, di antaranya:
Pasal 351 KUHP (penganiayaan): ancaman penjara maksimal 2 tahun
Pasal 362 KUHP (pencurian): maksimal 5 tahun
Pasal 363 KUHP (curat): maksimal 7 tahun
Pasal 365 KUHP (curas): maksimal 9 tahun
Pasal 368 KUHP (pemerasan): maksimal 9 tahun
Pasal 338 KUHP (pembunuhan): maksimal 15 tahun
UU Darurat No. 12 Tahun 1951 (senjata api): maksimal 20 tahun
Komitmen Tegas Polda Metro Jaya
Kombes Wira menegaskan, Polda Metro Jaya berkomitmen memberantas segala bentuk tindak kejahatan di wilayah hukumnya.
“Operasi akan terus kami lakukan secara rutin dan berkelanjutan. Kami tidak akan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan untuk meresahkan masyarakat,” tegas Wira.

H.Andi - Red

Buser Bhayangkara74

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang, Dr. Vivick Tjangkung, S.Sos., M.I.Kom., resmi menyandang pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).
Sebagai bentuk rasa syukur atas kenaikan pangkat tersebut, BNN Kota Tangerang gelar acara makan siang bersama di Kantor BNN, Jalan. Imam Bonjol No. 202, Karawaci, Kota Tangerang – Banten, Senin ( 07/07/2025 ).

Acara tersebut menjadi momen silaturahmi antar jajaran BNN dan para mitra kerja. Namun lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi simbol penghargaan atas dedikasi Dr. Vivick Tjangkung dalam memimpin upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Tangerang.
Dalam pernyataannya, Kombes Pol Dr. Vivick Tjangkung menyampaikan rasa syukur atas amanah dan tanggung jawab yang diemban. Ia menegaskan bahwa strategi utama BNN Kota Tangerang tetap fokus pada program pencegahan dan rehabilitasi.
“Di Kota Tangerang ini kami lebih fokus pada edukasi masyarakat, pencegahan, dan rehabilitasi. Kami mengajak siapa pun yang sudah terjerumus atau mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, jangan takut, jangan ragu. Datanglah kepada kami untuk menjalani proses rehabilitasi,” ujarnya
Lebih lanjut, Vivick menyoroti situasi darurat narkoba di Kota Tangerang. Ia menyebutkan bahwa wilayah ini telah m

Lebih lanjut, Vivick menyoroti situasi darurat narkoba di Kota Tangerang. Ia menyebutkan bahwa wilayah ini telah menjadi sasaran jaringan peredaran narkoba skala besar.
“Kita harus waspada, karena beberapa pengungkapan besar seperti kasus 2 ton salah satunya ada di wilayah banten, yang tidak jauh dari wilayah kita, sebelumnya juga ada pengungkapan 1,5 ton yang berlokasi di tempat kita Tanah Tinggi dan di karawaci. Ini bukti nyata bahwa wilayah kita sudah menjadi incaran jaringan narkoba,” tegasnya.
Lalu ia juga mengingatkan bahwa para pelaku biasanya memanfaatkan kelengahan di wilayah setempat untuk menjalankan aksinya. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak lengah dan terus memperkuat kerja sama dalam menjaga lingkungan agar bebas dari penyalahgunaan dan produksi narkoba.
Terkait tempat-tempat rehabilitasi, Vivick menegaskan bahwa BNN terus melakukan pengawasan ketat dan memastikan seluruh prosedur rehabilitasi dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa panti rehabilitasi yang beroperasi mengikuti tahapan yang benar sesuai aturan,” pungkasnya.
Dengan semangat baru dan pangkat yang lebih tinggi, Kombes Pol Dr. Vivick Tjangkung diharapkan dapat semakin memperkuat upaya BNN dalam memberantas narkoba dan menyelamatkan generasi muda Kota Tangerang dari ancaman bahaya narkotika.

H.Bastian