Tahun: 2025

Media 74
Riau-Kuansing,- Proyek tambal sulam di ruas jalan lintas Bukit Betabuh, Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, kembali menuai kecaman. Warga dan aktivis menilai pekerjaan yang dilakukan PT Donny Putra Mandiri dalam program preservasi jalan nasional Muara Lembu – Batas Sumbar bukan hanya asal-asalan, tapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.‎‎

Pantauan di lapangan menunjukkan aspal yang digunakan sangat tipis, sehingga cepat rusak dan tidak tahan lama. Lebih parah lagi, permukaan jalan justru menjadi bergelombang setelah ditambal sulam, memicu kecelakaan lalu lintas di sejumlah titik.‎‎”Kalau begini hasilnya, lebih baik tidak usah dikerjakan.

Saya yakin dengan aspal setipis ini palingan beberapa minggu, sudah rusak lagi. Ini jelas proyek asal jadi,” kata Roni (35), warga sekitar.‎‎PT Donny Putra Mandiri sebagai kontraktor pelaksana, dinilai tidak profesional dan mengabaikan standar teknis yang seharusnya menjadi acuan.‎‎Ayub Kelana, Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi Penyelamat Aset Negara (Gakorpan) menegaskan bahwa proyek ini sarat kejanggalan.‎‎”PT Donny Putra Mandiri harus bertanggung jawab.

Mereka telah melabrak aturan, baik secara teknis maupun administratif. Tidak ada transparansi, dan hasil pekerjaan mereka membahayakan publik. Ini bukan proyek milik pribadi, ini uang rakyat!” tegas Ayub.‎‎

Media ini telah menghubungi Hervin Haikal, ST., M.Sc, PPK PJN Wilayah II Riau, melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 3 Juli 2025 untuk mengkonfirmasi pelaksanaan proyek tersebut, namun hingga kini belum memberikan jawaban.‎‎Masyarakat mendesak agar Kementerian PUPR dan aparat penegak hukum segera turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Donny Putra Mandiri.

Mereka juga menuntut agar pelaksana proyek yang lalai diberikan sanksi tegas, demi mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Us-Riau

Media74.id

BEKASI -

Ratusan insan pers Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi berkumpul di Saung Jajaka, Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Kamis, 03 Juli 2025. Mereka menyoal statemen Gubernur Jawa Barat yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) karena secara terang terangan mengajak masyarakat untuk tidak bekerjasama dengan media. Statemen itu viral di media sosial dan menyakiti perasaan insan media.

"Media adalah corong bagi masyarakat, terlepas saat ini ada media sosial itu hanya bisa jadi milik pribadi, berbeda dengan produk media atau jurnalis, semua ada pertanggungjawabannya," ujar Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) perwakilan Kabupaten Bekasi, Doni Ardon mengawali sambutannya di hadapan para ketua organisasi pers, pengusaha media, wartawan dan tokoh masyarakat.

Dia menyayangkan statemen tersebut dilontarkan sosok Gubernur dan disampaikan dengan kesan mengajak, bahkan viral di media sosial.

"Statemennya tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin dan tanpa nurani telah menyakiti perasaan insan pers," ungkap Doni Ardon.

Terlepas KDM beralasan untuk efisiensi anggaran Pemprov Jawa Barat, lanjut Doni Ardon, namun jangan menyakiti perasaan insan pers.

"Yang lebih menyakiti, dia (gubernur Dedi Mulyadi) malah menyarankan kepada masyarakat untuk mempublikasikan kegiatan di facebook, tiktok, youtube, istagram," beber Ketua perwakilan SMSI Kabupaten Bekasi.

Dia berharap para kepala daerah tidak terpengaruh dengan statemen KDM dan tidak kerajinan membuat konten di media sosial, namun tidak melaksanakan kewajibannya secara maksimal sebagai kepala daerah.

Hal senada disampaikan Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin. Direktur media Fakta Hukum itu menilai pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah menyepelekan peran media profesional.

"Ini harus kita hadapi dengan kepala dingin, namun pikiran yang tajam," ungkapnya.

Ade Muksin mengajak seluruh insan media, khususnya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi menyikapi hal tersebut dengan tetap menjunjung etika profesi.

"Kita bukan sedang baper, kita sedang menjaga marwah profesi jurnalis agar tidak dipermainkan oleh narasi yang menyesatkan publik. Dan hari ini, kita berkumpul bukan karena amarah, tapi karena panggilan moral," beber Ade Muksin.

Seirama dengan laonnya, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Raja Tua mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi bahwa pernyataan sikap insan pers Bekasi Raya lahir dari niat luhur mempertahankan kehormatan profesi wartawan.

"Kami ingin menegaskan bahwa media bukan musuh negara, tapi mitra bangsa," tegasnya.

Hadir dalam Dialog apers tersebut yakni jajaran pengurus dan anggota SMSI Kabupaten Bekasi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Bekasi, Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI) cabang Kabupaten Bekasi, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Bekasi, Komunitas Sosial Media Indonesia (KOSMI), Forum Hari Ini (FHI), para direktur dan pemimpin redaksi perusahaan pers, ratusan wartawan serta insan media di Bekasi Raya.

Hadir juga Ketua Umum ormas Jawara Jaga Kampung (Jajaka) Nusantara HK Damin Sasa dan Presiden Facebooker Ebong Hermawan.

Kedua tokoh Kabupaten Bekasi tersebut memberikan masukannya kepada insan media di Bekasi Raya dan mengingatkan KDM untuk menghormati pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Usai penyampaian pandangan dari para pemimpin media dan tokoh masyarakat, Dialog Pers dilanjutkan dengan pernyataan sikap bersama yang dipimpin oleh Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Doni Ardon dan Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin.

Acara dipandu secara apik oleh pengurus SMSI Kabupaten Bekasi Suryo Sudharmo dan Paulus Simalango dan berjalan secara tertib serta damai.

Ada beberapa poin yang disuarakan dalam Dialog Pers Bekasi Raya tersebut. Poin-poin tersebut, yakni :

A. Menegaskan fungsi Pers sebagai pilar demokrasi, bukan penggembira.
1. Media adalah pilar keempat demokrasi, bukan hanya pelengkap seremoni pemerintah.
2. Wartawan bukan buzzer. Pers bukan alat promosi.
3. Tanpa media, publik kehilangan alat kontrol terhadap kekuasaan.

B. Menolak Stigma “Media Tak Diperlukan” oleh Pejabat Publik"
1. Pernyataan Gubernur Jabar KDM yang menyatakan media tak perlu lagi, cukup medsos, adalah bentuk pengerdilan profesi wartawan.
2. Meminta klarifikasi Gubernur Jabar KDM dan menuntut penghormatan terhadap UU Pers No. 40 Tahun 1999.

C. Media Sosial Tidak Bisa Gantikan Pers
1. Medsos tidak punya redaksi, tidak punya sistem verifikasi, dan tidak tunduk pada Kode Etik Jurnalistik.
2. Pers hadir dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

D. Membangun Narasi Sinergi Media – Pemerintah – Masyarakat.
1. Pers tidak anti pemerintah, justru menjadi mitra strategis dalam penyebaran informasi publik yang benar.
2. Mendorong pola kerja sama yang sehat, bukan transaksional.

E. Memperkuat Solidaritas & Martabat Profesi Wartawan
1. Media di Bekasi harus bersatu dalam satu sikap, tidak saling melemahkan.
2. Jangan beri celah kepada pihak luar untuk memecah belah komunitas pers.

Disisi lain Wakil Ketua SMSI Bidang Organisasi saat dimintakan tanggapannya usai acara menegaskan bahwa, pernyataan Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang dinilai selain bersifat provokatif serta menyudutkan peran Pers diduga dengan sengaja mengangkangi UU Pers Tahun 1999 selaku pilar Demokrasi untuk di langgar.

"Pernyataan tersebut kurang tepat di keluarkan oleh seorang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang Notabene dirinya sejak awal mulai kariernya dalam politik pun di angkat oleh Media sehingga menjadi Gubernur saat ini, ditambah dengan dirinya memprovokasi para Kepala Daerah dan Institusi untuk mengabaikan keberadaan Insan Pers dan Media dalam hal kemitraan, hal tersebut secara terbuka menunjukan Dedi Mulyadi secara tendensius antipati terhadap jurnalis dan Media " ungkapnya.

Lanjutnya, "Jadi saya merasa Dedi Mulyadi ini selain seperti " Kacang Lupa Kulitnya","serta secara langsung "Mendeklarasikan Perang Terhadap Wartawan dan Media"!,"sambungnya menekankan.

Ia juga menegaskan bahwa, Pernyataan yang di lontarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kebablasan dan kelewat batas.

"Saya menilai di karenakan Gubernur Jawa Barat tidak mampu menjaga lisannya dan karena terlalu banyak ngomong sehingga kebablasan dan melukai hati Insan Pers serta Media yang berimbas kini Dedi Mulyadi menjadi "Target dan Buronan Media". Dan menurut saya pantas dirinya mendapatkan predikat seperti itu," tukas Wakil Ketua SMSI Kabupaten Bekasi.

Dirinya juga menilai seperti ada kejanggalan dan ketidak fokusan dalam ucapan Dedi Mulyadi yang akrab di sebut "Gubernur Konten" itu. Dimana hal tersebut diduga karena akibat tidak sepasang.

"Saya menduga prilaku Dedi Mulyadi seperti itu akibat terlalu lama menduda sehingga fikirannya menjadi tidak fokus yang menyebabkan ucapannya asal " Ngejeplak" atau "Asal Nguap" kalau kata orang Bekasi.Terindikasi dikarenakan tidak adanya kelancaran dalam penyaluran," pungkas Irwan Awaluddin.

(***)

Gun'S - Red

Media74.id

Jakarta,

4 Juli 2025—

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengutuk serangan Israel yang menewaskan Direktur Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza Marwan al-Sultan beserta keluarganya. Pembunuhan yang dilakukan militer Israel ini bukan sekadar tragedi personal, tetapi menandai aksi sistematis yang semakin menegaskan genosida dari agresi militer Israel terhadap rakyat Palestina.

“Kebiadan Israel semakin menjadi-jadi. Entah sampai kapan kejahatan terkutuk ini terus terjadi. Secara sadar militer Israel melakukan tindakan brutal yang menargetkan simbol kemanusiaan. Pembunuhan Marwan Al Sultan beserta keluarganya dan serangan yang membabi buta terhadap warga sipil, rumah sakit, kamp pengungsian, hingga jalur distribusi bantuan, menunjukkan motif lebih dari sekadar “perang” tetapi tindakan nyata genosida,” kecam Fahira Idris yang juga dikenal sebagai aktivis bela Palestina ini, di Jakarta (4/7).

Senator Jakarta ini mengungkapkan, pembunuhan terhadap Marwan al-Sultan beserta keluarganya menunjukkan pola serangan yang terencana dan bagian dari taktik teror terhadap warga sipil yang bertujuan melumpuhkan infrastruktur sipil, termasuk fasilitas kesehatan dan para pelayan kemanusiaan di Palestina.

Gugurnya Marwan, lanjut Fahira Idris, harus menjadi momentum kebangkitan kesadaran global. Dunia internasional tidak boleh lagi diam. Penegakan hukum internasional terhadap Israel yang selama ini tumpul karena intervensi kekuatan besar seperti Amerika Serikat harus dilawan dengan kekuatan moral, diplomasi kolektif, dan tekanan publik global.

Menurut Fahira Idris, sebagai negara yang menjadikan pembelaan terhadap Palestina sebagai amanat konstitusi, selain mengeluarkan kecaman diplomatik, Indonesia perlu mengambil langkah strategis. Dirinya berharap, Indonesia mendorong penyelidikan internasional atas pembunuhan Marwan Al Sultan dan pembantaian terhadap tenaga medis di Gaza. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk menginisiasi resolusi khusus di Majelis Umum PBB yang mengutuk pembunuhan tenaga medis dan menuntut gencatan senjata permanen.

Gugurnya Marwan Al Sultan, tegas Fahira Idris, bukan hanya tragedi yang mengguncang nurani kemanusiaan, tetapi juga bukti bahwa Israel dengan bangganya membunuh siapapun yang menjadi simbol kemanusiaan dan pengabdian di Gaza. Ini adalah babak lain dari genosida yang terus berlangsung terhadap rakyat Palestina.

“Dunia tidak bisa lagi bersembunyi di balik narasi konflik dua pihak. Sejak berdekade lalu hingga saat ini, yang terjadi di Gaza adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Israel harus dimintai pertanggungjawaban,” pungkas aktivis perempuan ini.#

Gun'S - Red

Media74.id

Jawa Barat

Kasus pengrusakan di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi terus berkembang. Polres Sukabumi kembali menetapkan satu tersangka tambahan berinisial YY (50), warga setempat, sehingga total jumlah tersangka kini menjadi delapan orang. Jum’at, (4/7/2025).

Penetapan tersangka terbaru ini berdasarkan Surat Perintah Penahanan (SP.Han/129/VII/RES.1/2025/Sat Reskrim) tertanggal 4 Juli 2025 atas nama Y alias Y, yang sebelumnya sudah ditetapkan bersama tujuh tersangka lain. Dengan demikian, delapan tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Polres Sukabumi untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., dalam keterangannya menyampaikan bahwa adapun yang dilakukan oleh tersangka ini adalah perusakan terhadap sebuah gitar dan satu unit mobil Ertiga dengan cara merusak dan membaret kendaraan menggunakan batu di rumah singgah milik saudari Maria.

Dengan adanya penambahan satu tersangka ini, total jumlah tersangka pengrusakan menjadi delapan orang. Saat ini, Polres Sukabumi terus melakukan penyidikan, dan perkembangan kasus ini akan kami sampaikan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas kami dalam penegakan hukum.” Ujar Hendra.

Tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang perusakan secara bersama-sama dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang. Polda Jabar menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan sesuai hukum yang berlaku.

Yanto/Parno - Jabar