Bulan: Desember 2025

Media74.id

Kota Magelang –

Kapolres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setyaningrum, S.I.K., M.H bersama rombongan Pejabat Utama (PJU) Polres Magelang Kota melaksanakan pengecekan, pemantauan, serta patroli di wilayah Kota Magelang dengan fokus monitoring situasi kamtibmas pada sejumlah tempat ibadah. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Sabtu (20/12/2025).

Pengecekan ini menyasar gereja-gereja yang akan digunakan untuk pelaksanaan ibadah Natal, sebagai langkah antisipasi guna memastikan situasi keamanan tetap aman, tertib, dan kondusif menjelang puncak perayaan keagamaan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Magelang Kota bersama PJU Polres Magelang Kota turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi gereja, kesiapan pengamanan, serta melakukan komunikasi dengan pengurus gereja dan personel yang bertugas.

AKBP Anita Indah Setyaningrum menyampaikan bahwa pengecekan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan guna memastikan seluruh gereja di wilayah Kota Magelang siap melaksanakan ibadah Natal dengan aman dan nyaman.

“Hari ini kami dari Polres Magelang Kota beserta dengan jajaran, baik Polres maupun Polsek, melakukan pengecekan di beberapa gereja di wilayah Magelang Kota. Wilayah kita kurang lebih ada 40 gereja yang akan kami cek. Hari ini sudah mulai, sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu sudah kita cek, namun hari ini kita cek kembali untuk kesiapan nanti perayaan Natal di gereja di Magelang,” ujar Kapolres.

Kapolres menjelaskan bahwa pengecekan ulang ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pengamanan benar-benar siap, mulai dari personel, pola pengamanan, hingga sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan selama pelaksanaan ibadah Natal.

“Jadi alhamdulillah, kita semua sudah cek, insyaallah Polres Magelang Kota siap melakukan pelayanan dan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di tahun 2025 dan 2026 ini,” lanjut AKBP Anita Indah Setyaningrum.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan ibadah Natal tahun ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan penuh kekhidmatan, serta situasi kamtibmas di wilayah Kota Magelang tetap terjaga dengan baik.

“Semoga kegiatan ibadah tahun ini semua berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan khidmat, dan semuanya aman dan kondusif,” pungkasnya.

Selain melakukan pengecekan gereja, Polres Magelang Kota juga telah menyiapkan personel pengamanan yang akan disiagakan di lokasi-lokasi ibadah, jalur lalu lintas, serta titik-titik rawan lainnya selama rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru.

Kapolres Magelang Kota turut mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, saling menghormati antarumat beragama, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas.

Dengan dilaksanakannya kegiatan pengecekan dan patroli ini, Polres Magelang Kota menegaskan kesiapan penuh dalam memberikan pelayanan dan pengamanan perayaan Natal 2025 serta penyambutan Tahun Baru 2026, demi terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kota Magelang.

Gun'S - Red

Media74.id

Semarang —

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. M. Syahduddi, S.I.K., M.Si., melaksanakan pengecekan kesiapan Pos Pelayanan (Posyan) di Stasiun Tawang Semarang dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Jumat (19/12/2025) malam.

Kegiatan yang berlangsung pukul 20.30 hingga 21.10 WIB tersebut bertujuan memastikan seluruh aspek pengamanan dan pelayanan berjalan optimal guna menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya para penumpang kereta api yang memanfaatkan transportasi KAI selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam pengecekan tersebut, Kapolrestabes didampingi Kabag Ops Polrestabes Semarang AKBP Asep Supiyanto, S.Sos., M.H., Kasat Lantas AKBP Yunaldi, S.Ag., S.H., M.H., Kasi Propam Kompol Ali Santoso, S.H., M.H., Kapolsek Semarang Utara Kompol Heri Sumiarso, S.H., M.H., serta Kepala Stasiun Tawang Semarang Nanang Parikesit.

Kapolrestabes Semarang secara langsung meninjau kesiapan personel, sarana prasarana pos pelayanan, serta pola pengamanan yang diterapkan di kawasan Stasiun Tawang. Pengecekan ini juga mencakup kesiapan pelayanan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Dalam arahannya, Kapolrestabes menekankan agar Posyan di Stasiun maupun di gereja-gereja dilengkapi fasilitas pendukung seperti kursi roda, bantuan bagi manula dan difabel, serta dukungan dari unsur masyarakat termasuk Banser NU. Selain itu, pelayanan kesehatan dari Seksi Dokkes disiagakan baik untuk anggota maupun masyarakat.

Kapolrestabes juga menginstruksikan agar seluruh kegiatan pengamanan didokumentasikan melalui video dan disebarluaskan secara positif di media sosial sebagai bentuk transparansi dan informasi kepada publik.

Lebih lanjut, Kapolrestabes mengingatkan pentingnya sosialisasi di media sosial menjelang malam pergantian tahun, termasuk penyampaian pesan-pesan kamtibmas dan imbauan doa bagi para korban musibah bencana di wilayah Sumatra, agar perayaan Tahun Baru tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap mengedepankan empati serta ketertiban.

Sementara itu, Kasi Humas Polrestabes Semarang dalam keterangannya menyampaikan bahwa pengecekan ini merupakan bentuk keseriusan pimpinan dalam memastikan kesiapan pengamanan Nataru.

“Kapolrestabes Semarang dengan seksama melakukan seluruh pengecekan kesiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru, mulai dari kesiapan personel, fasilitas pelayanan, hingga pola pengamanan terpadu. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman, nyaman, dan penuh rasa kebersamaan,” ujar Kasi Humas.

Dengan pengecekan ini, Polrestabes Semarang menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif selama momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Gun'S - Red

Media74.id

Jabar

DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Kota Cimahi menggelar acara Sosialisasi Pengenalan Jurnalistik di Lingkungan Pendidikan Kota Cimahi, Jumat 19/12/2025.

Diikuti puluhan peserta yang terdiri dari para guru SD Dan SMP yang ada di Kota Cimahi, dibuka secara resmi oleh Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Hendra Gunawan, S.Sos., M.I.P.

Acara yang dikemas dalam bentuk talkshow, mendapat animo tinggi di kalangan para pendidik atau para guru.

Ketua DPD JWI Kota Cimahi, Bubun Munawar mengapresiasi antusias para peserta yang hadir, sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya Kegiatan sosialisasi pengenalan Jurnalistik.

“Perlu diketahui, Kami dari DPD Jajaran Wartawan Indonesia Kota Cimahi merupakan organisasi profesi Wartawan selain ratusan Organisasi wartawan lajnnya yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Cimahi Sendiri jumlahnya ada sekitar 7 atau 8 Organisasi Wartawan,” kata Ketua DPD JWI Kota Cimahi, Bubun Munawar.

Menurut Bubun, Organisasi JWI secara nasional lahir sejak 2022, sementara di Kota Cimahi resmi dibentuk pada bulan Februari 2025 termasuk Daerah lainnya di Indonesia.

“Belum Genap setahun DPD JWI Kota Cimahi resmi dibentuk, tepatnya pada bulan Februari 2025, namun sejumlah program dan kegiatan telah kita laksanakan lebih dari 3 Kegiatan,” imbuhnya.

Adapun kegiatan sosialisasi ini perlu dilakukan lanjut Bubun menjelaskan, bahwa perkembangan Informasi yang begitu pesat, termasuk perkembangan media sosial yang membuat pemerintah maupun pihak sekolah kesulitan mengendalikan Informasi tersebut benar atau hoax.

Kami di lapangan sering berdiskusi dengan guru-guru yang mana kerap mengeluhkan adanya oknum yang mengaku wartawan namun terkadang memberikan Informasi yang tidak benar dan ujung-ujungnya mengharapkan ‘imbalan’ bahkan potensi pemerasan, oleh karenanya melalui diskusi hari ini, Kami mencoba memberikan edukasi bagaimana menyikapi persoalan para oknum yang mengaku Wartawan bersama dengan Praktisi secara langsung, paling tidak akan diberikan wawasan pentingnya keberadaan seorang wartawan,” kata Bubun.

Dalam kesempatan tersebut, tiga narasumber yaitu, Asda I Bidang Pemerintahan Dan kesra Hendra Gunawan, Dosen sekaligus praktisi media Iman S Nurdin dan Jurnalis anggota JWI Heriyana.

Gun'S - Red

Media74.id

Jabar

Dandim 0624/Kabupaten Bandung, Letkol Kav Samto Betah, S.Hub. Int, bersama Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono, mengecek kesiapan personel gabungan dalam rangka pelayanan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kegiatan pengecekan tersebut dilakukan melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Lilin 2025” di Dome Bale Rame Soreang, Kabupaten Bandung, pada Jumat (19/12/2025).

Dandim 0624/Kabupaten Bandung, Letkol Kav Samto Betah, dalam kesempatan itu menyampaikan, “Kesiapan personel ini sangat krusial karena kita bertugas menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan yang dinanti banyak orang. Semua personel harus siap beroperasi dengan profesionalisme tinggi, memperhatikan setiap detail, dan bekerja sama erat antar instansi untuk memastikan masyarakat bisa merayakan Nataru dengan tenang dan damai.”kata Dandim.

Ia menambahkan bahwa operasi “Lilin 2025” Ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pelayanan kepada masyarakat, seperti bantuan darurat penanganan bencana yang membutuhkan perhatian cepat. “Kita tidak hanya sebagai pengaman, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama perayaan,” ujarnya.

Setelah apel dan pengecekan kesiapan, personel gabungan akan segera ditempatkan di berbagai titik strategis di Kabupaten Bandung, seperti gereja, tempat ibadah lain, pusat perbelanjaan, dan lokasi perayaan umum, mulai beberapa hari sebelum Natal hingga awal Tahun Baru 2026.

Gun'S - Red

Media74.id

Mandailing Natal —

Aksi nekat dilakukan oleh sekelompok emak-emak di Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Sabtu, 21 Desember 2025.

Emosi para ibu rumah tangga tersebut memuncak setelah laporan mereka terkait maraknya peredaran narkoba di wilayah itu merasa tidak ditanggapi secara serius oleh aparat yang berwenang.

Dalam aksi tersebut, puluhan emak-emak mendatangi sebuah rumah yang diduga kuat sebagai tempat bandar narkoba beroperasi.

Dengan jumlah massa yang cukup banyak, mereka merusak rumah tersebut hingga akhirnya membakarnya sebagai bentuk luapan kekecewaan dan keresahan yang telah lama mereka pendam.

Tidak berhenti sampai di situ, para emak-emak juga mendatangi Kantor Polsek Muara Batang Gadis.

Dalam kondisi emosi yang memuncak, mereka turut membakar teras kantor polisi tersebut sebagai simbol protes terhadap aparat penegak hukum yang dinilai lamban dan kurang responsif dalam menangani laporan masyarakat.

Para emak-emak mengaku sangat resah dan takut jika anak-anak serta keluarga mereka menjadi korban peredaran narkoba yang dinilai semakin bebas di Desa Singkuang. Mereka menilai kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam masa depan generasi muda di daerah tersebut.

“Kami hanya ingin anak-anak kami selamat. Jangan sampai narkoba merusak keluarga kami,” ungkap salah satu warga di lokasi kejadian.

Para emak-emak berharap aparat penegak hukum segera bertindak tegas dan menyelesaikan permasalahan narkoba hingga ke akar-akarnya. Mereka mendesak agar Desa Singkuang benar-benar dibersihkan dari peredaran narkoba demi keamanan dan ketenangan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait insiden tersebut dan langkah hukum yang akan diambil selanjutnya.

Gun'S - Red

Media74.id

Bekasi,

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, SH, menyampaikan pernyataan keras menyikapi penetapan Bupati Bekasi dan ayah kandungnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ade Muksin menilai skandal tersebut sebagai titik nadir integritas kepemimpinan daerah yang tidak hanya mencoreng wajah pemerintahan Kabupaten Bekasi, tetapi juga memperlihatkan watak kekuasaan yang tertutup, antikritik, dan menjauh dari kontrol publik.

“Keterlibatan pucuk pimpinan daerah dalam praktik korupsi yang melibatkan keluarga inti merupakan bukti nyata dekadensi moral kekuasaan yang sudah berada pada tahap mengkhawatirkan,” tegas Ade Muksin dalam keterangan resminya, Sabtu (20/12/2025).

Ia mengungkapkan, sejak pencalonan dan awal menjabat, Bupati Bekasi dikenal memiliki relasi komunikasi yang buruk dengan insan pers.

PWI Bekasi Raya, sebagai organisasi profesi wartawan resmi, telah berulang kali mengajukan permohonan audiensi secara terbuka dan resmi, termasuk mengirimkan undangan kegiatan organisasi. Namun, seluruh upaya tersebut tidak pernah mendapat respons.

“Sikap menjauh dari pers dan menutup ruang dialog adalah ciri kekuasaan yang alergi terhadap kritik. Padahal, pers adalah bagian dari mekanisme kontrol demokrasi, bukan lawan yang harus dihindari,” ujarnya.

Menurut Ketua PWI Bekasi Raya, sikap antikritik dan minimnya keterbukaan informasi publik merupakan alarm awal runtuhnya akuntabilitas kekuasaan. Ketika pemimpin daerah enggan berhadapan dengan pertanyaan dan kritik wartawan, ruang gelap kekuasaan justru terbuka lebar.

Ironisnya, pejabat yang sulit ditemui wartawan justru akhirnya ‘ditemui’ oleh KPK. Bukan dalam forum audiensi atau dialog terbuka, melainkan melalui operasi tangkap tangan,” kata Ade Muksin.

Ia menegaskan, penetapan tersangka terhadap Bupati Bekasi dan ayah kandungnya bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan kehancuran etika jabatan publik. Praktik suap ijon proyek disebutnya sebagai bentuk kejahatan jabatan yang merusak sistem pengadaan, menutup persaingan sehat, serta berpotensi merugikan masyarakat luas.

“Penetapan Bupati Bekasi dan ayah kandungnya sebagai tersangka adalah bukti telanjang bahwa kekuasaan di daerah ini telah membusuk dari pucuknya. Kekuasaan yang busuk seperti ini sama sekali tidak layak untuk dipertahankan,” tegasnya.

PWI Bekasi Raya mendesak agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu, serta tidak berhenti pada individu semata. Kasus ini harus dijadikan momentum untuk membersihkan birokrasi daerah dari praktik nepotisme dan korupsi sistemik.

Masyarakat Bekasi berhak atas pemerintahan yang terbuka, menghormati pers, siap dikritik, dan bersih dari korupsi. Skandal ini harus menjadi titik balik perubahan tata kelola pemerintahan,” pungkas Ade Muksin.

PWI Bekasi Raya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum secara kritis dan independen demi menjaga kepentingan publik dan marwah demokrasi.

Gun'S - Red