Bulan: Mei 2025

Media74. Id

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin secara resmi meluncurkan program “Jaksa Mandiri Pangan” dalam sebuah acara seremonial yang diselenggarakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, 22 Mei 2025. Program ini merupakan inisiatif strategis Kejaksaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi aset negara, khususnya tanah-tanah hasil sitaan yang selama ini terbengkalai.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hasil penegakan hukum dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program “Jaksa Mandiri Pangan” menjadi manifestasi nyata dari semangat tersebut.

“Kita ingin membuktikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindak, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan. Ini adalah bentuk nyata dari penegakan hukum yang berpihak pada rakyat,” tegas Jaksa Agung.

Melalui program ini, Kejaksaan berkomitmen untuk mentransformasikan lahan-lahan sitaan menjadi lahan pertanian produktif. Langkah ini selaras dengan visi Pemerintah Prabowo-Gibran yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita ke-2.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun pada tahun 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan.

Menurut Jaksa Agung, salah satu kebijakan penting adalah pengalihan anggaran bantuan pangan sementara ke Perum BULOG untuk menyerap 3 juta ton beras dari petani. Meskipun kebijakan ini berdampak pada penghentian sementara distribusi beras kepada masyarakat rentan, Kejaksaan memandang perlu adanya langkah antisipatif agar tidak terjadi ketimpangan sosial.

“Kami tidak bisa berdiam diri. Kejaksaan hadir untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang terlantar akibat transisi kebijakan yang berpotensi menjadi ancaman nyata bagi stabilitas nasional,” ujar Jaksa Agung.

Untuk memastikan keberhasilan program, Kejaksaan telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum BULOG, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta kelompok tani. Sinergi ini tidak hanya akan memperkuat pengelolaan lahan secara profesional, tetapi juga menjadi role model pemberdayaan masyarakat berbasis aset negara yang berkelanjutan.

Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan RI juga memperkuat fungsi pengawasan dalam konteks ketahanan pangan. Tiga fokus utama dalam pengawasan tersebut adalah:
Pencegahan penimbunan, spekulasi harga, dan praktik mafia pangan yang dapat mengganggu stabilitas pasokan.

Menjaga distribusi beras oleh Perum BULOG agar tepat sasaran dan sesuai standar mutu.
Penindakan terhadap praktik illegal farming dan alih fungsi lahan tanpa izin yang mengancam ketahanan pangan.

“Inilah esensi dari hukum yang hidup dan menghidupi, yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substantif bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Jaksa Agung.

Program “Jaksa Mandiri Pangan” dibangun atas dasar pemikiran bahwa hasil penegakan hukum harus mampu menciptakan nilai tambah yang luas bagi masyarakat. Dengan mengalihfungsikan lahan sitaan menjadi produktif, program ini tidak hanya mencegah kerugian negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada stok pangan nasional.

Kejaksaan berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program ini, termasuk dalam penggunaan barang sitaan untuk dimanfaatkan dalam mendukung misi pemerintah dalam kedaulatan pangan.
“Mari bersama kita wujudkan kedaulatan pangan dari tanah-tanah yang telah kita rebut kembali untuk rakyat!” seru Jaksa Agung menutup sambutannya.

Dalam laporannya, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani menyampaikan bahwa program ini rencananya akan menyasar seluruh aset barang rampasan negara di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

“Untuk lokasi lahan seremonial program “Jaksa Mandiri Pangan” ini berada di Perum Griya Asri Desa Srimahi Kecamatan tambun Utara Kabupaten Bekasi dengan luas lahan garap kurang lebih 337.543 m² atau 33.754 Ha yang tersebar kedalam beberapa bidang, dimana petani penggarap yang telah disiapkan sekitar 76 orang,” ujar JAM-Intel.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman dan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi mengapresiasi Kejaksaan RI terkait inisiasi program “Jaksa Mandiri Pangan” yang mendukung kebijakan pemerintah yaitu swasembada pangan.

Acara peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pemulihan Aset Amir Yanto, Dirut Perum BULOG Letjen TNI Novi Helmy Prasetya, Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Katarina Endang Sarwestri serta para pejabat pemangku kepentingan lainnya.

Jakarta, 22 Mei 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

SUD

Media74. Id

Bogor Kejaksaan Agung melalui Tim Sub Direktorat Pelacakan Aset pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) melakukan penyitaan dan pemasangan plang sita pada aset berupa Rest Area Km 21 B Tol Jagorawi pada Rabu 21 Mei 2025 di Bogor.

Adapun aset tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada periode tahun 2018 s.d. 2020, yang disita dari Tersangka Korporasi CV Venus Inti Perkasa.

Penyitaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan pada JAM PIDSUS Nomor: PRIN-31/F.2/Fe.2/01/2025 tanggal 21 Januari 2025.

Objek penyitaan meliputi 3 (tiga) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), yang di dalamnya berdiri sejumlah bangunan dan unit usaha, antara lain:
1 (satu) SPBU Pertamina;
1 (satu) SPBU Shell;
2 (dua) bangunan food court;
1 (satu) bangunan di dekat jalan keluar rest area;
1 (satu) bangunan musala;
1 (satu) bangunan ATM;
28 (dua puluh delapan) unit usaha lainnya yang beroperasi di atas objek penyitaan.

Sertifikat hak guna bangunan (SHGB) kawasan rest area tersebut meliputi dua perusahaan, yakni PT Karya Surya Ide Gemilang dan PT Graha Tunas Selaras.

Kegiatan penyitaan turut dihadiri oleh Tim dari Badan Pemulihan Aset (BPA). Selanjutnya, aset sitaan tersebut akan segera diserahkan kepada BPA guna dilakukan langkah pemeliharaan dan pengelolaan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penyidik menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Jakarta, 22 Mei 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

SUD

Media74.id

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar serah terima jabatan (Sertijab) Sekretaris Jenderal (Sekjen) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Sertijab ini dilakukan setelah Pelantikan Pejabat Struktural terlaksana dalam hari yang sama. Kamis(15/05/2025).

Pudji Prasetijanto Hadi, pada momen ini menyampaikan harapannya agar jajaran ikut mendukungnya dalam menjalankan tugas baru di lingkup pertanahan dan tata ruang.

“Kementerian ATR/BPN ini adalah ruang yang baru bagi saya, karena selama ini saya berfokus di bagian penegakan hukum. Mohon dukungannya dari Bapak/Ibu semuanya,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi dalam sambutannya.

Ia menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah dirintis pejabat sebelumnya bersama seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. “Insyaallah, saya akan berusaha untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Suyus. Dalam kesempatan ini, saya tetap mohon dukungan dari Pak Suyus. Semoga Pak Suyus di tempat yang baru, yang sudah merupakan expert di bidang pertanahan, semakin sukses,” tambah Pudji Prasetijanto Hadi.

Sekjen periode 2023-2025, Suyus Windayana, yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Tata Ruang menyampaikan harapannya agar kepemimpinan di posisi Sekjen dapat berlanjut secara optimal. “Selamat menjalankan amanah baru sebagai Sekjen dan menjalankan estafet kepemimpinan. Semoga Bapak dapat memberikan arahan dan langkah baru, banyak hal yang masih harus diselesaikan,” tuturnya.

Suyus Windayana menyoroti sejumlah program penting yang perlu dilanjutkan. Program tersebut di antaranya peningkatan indeks Reformasi Birokrasi (RB), penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta percepatan transformasi digital di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Saya menyadari tantangannya makin besar, saya harapkan sinergi masing-masing unit di ke-Sekjen-an ini dan saya berharap Reformasi Birokrasi di Kementerian ATR/BPN ini bisa lebih baik,” ucap Suyus Windayana.

Acara Sertijab ini turut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Fikri Arif - Jabar

Media74.id

NTB

Sumbawa Barat

Diduga penyerobotan tanah lahan seluas 75 are yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang terletak di blok kuang belo Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Nurdin Dino,S.H,.MH akrab disapa Bang Dino selaku kuasa hukum Max Darmawan kepada media mengatakan, bahwa kliennya melakukan transaksi jual beli pada bulan 11 tahun 2015 dari Anas Alwi, kemudian ada surat pernyataan penggunaan fisik bidang tanah bersporadik,sehingga melakukan transaksi jual beli bernama Anas Alwi terbitlah sporadik bernama Max Darmawan.

"Ada surat pernyataan anas alwi dengan Max Darmawan yang di ketahui oleh Kepala Desa / Lurah Bertong bahwa benar tanah ini belum di miliki kepada siapapun, dan ada bukti kwitansi jual belinya dengan bermatrei yang di saksikan oleh saudara Muhtar S.Ag dan Ludianah serta di lampirkan foto copy KTP Anas Alwi dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Bertong," terang Bang Dino kamis (15/5/25).

Bang Dino menegaskan, sesuai data buku Desa/ Kelurahan belum ada terbit sertipikat, dan belum ada hak-hak orang lain selain pemilik Bahwa tanah tersebut bukan merupakan aset Pemerintah atau pihak lain dan tidak termasuk dalam kawasan hunian. Bahwa tanah tersebut tidak sedang menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.Surat Keterangan ini bukan merupakan bukti kepemilikan tanah tetapi hanya dipergunakan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat (Sertipikat).

" Pernyataan antara Anas Alwi dan Max Darmawan dengan disaksikan oleh istri dan suaminya masing-masing pada saat pembayaran,hingga saat ini SPPT atas nama Max Darmawan dan di daftarkan pada tahun 2015 sesuai dengan ketentuan maka keluarlah gambar dan situs dari BPN,sehingga sampai hari ini Pihak BPN tidak mengeluarkan sertifikat luas lahan 75 are tersebut, " jelasnya

Bang Dino menambahkan,lahan tersebut akan di gunakan bangunan panwaslu oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan sudah di gunakan irigasi maka klien kami melalui kuasa hukumnya agar BPN melakukan pengukuran ulang atau pengembalian batas.Kami selaku pengacara siap melakukan adu data baik dari pihak pemda dan BPN tersebut.

" Berdasarkan alat bukti yang sudah ada kami sebagai kuasa hukum meminta kepada BPN Sumbawa Barat supaya menerbitkan sertifikat klien kami atas nama Max Darmawan," pungkasnya

Ajeng-KSB

Media74.id

Garut,-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, membuka secara resmi Musyawarah Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Garut Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Rabu (7/5/2025).

Dalam kegiatan ini, Bupati Garut, memberikan atensi khusus kepada IBI, yang mana IBI sendiri merupakan salah satu ikatan profesi yang bergelut di bidang kesehatan. Menurutnya, IBI sangat berperan terhadap permasalahan besar khususnya di bidang kesehatan seperti Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB).

Ia menuturkan, bahwa AKI di Kabupaten Garut pada tahun 2024 mencapai 50 orang pertahun, sedangkan AKB mencapai 332 bayi pertahun. Syakur menambahkan, Kabupaten Garut menjadi daerah kedua dengan angka AKI terbesar di Provinsi Jawa Barat, dan ketiga dengan AKB terbesar di Provinsi Jawa Barat.

"Nah ini jadi atensi, saya cek juga per hari ini kemarin pada akhir bulan Maret itu ibu yang meninggal ada 11, kemudian anak yang meninggal 88. Kemudian juga barusan saya denger dari Bu Kadis yang meninggal itu 13 orang, apa artinya? Ini artinya kita harus lebih fokus pada acara menurunkan angka kematian ibu dan anak. Dan salah satu (profesi) yang paling strategis adalah bidan," ucapnya.

Ia menitipkan pesan kepada para bidan untuk lebih memperhatikan lagi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tak hanya itu, ia atas nama pemerintah daerah akan mendukung terhadap apa saja yang dibutuhkan oleh IBI dalam upaya menurunkan AKI/AKB.

"Tentu saja, contohnya pelatihan, pelatihan kita kalau perlu kita berikan pelatihan, bisa melalui bidannya atau melalui Dinas Kesehatan. Makanya saya tadi kumpulkan semuanya, kita punya kesepahaman bahwa kita harus fokus dalam mengurangi AKI dan juga AKB, itu aja," katanya.

Lebih lanjut, Bupati Garut mengidentifikasi beberapa faktor penyebab utama AKI dan AKB di Garut. Pada bayi, gangguan sistem saluran pernafasan, berat badan lahir rendah dan prematur, serta infeksi menjadi penyebab dominan. Sementara pada ibu, komplikasi non-obsterik seperti hipertensi menjadi perhatian utama.

Ketua IBI Kabupaten Garut, Enok Kurniatina, menyampaikan bahwa selama masa jabatannya, IBI Garut telah berupaya meningkatkan kompetensi bidan melalui berbagai pelatihan dan kerjasama dengan pihak swasta (CSR) untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani kasus kematian ibu, bayi, stunting, dan kegawatdaruratan.

"Memperkuat peran bidan dalam pelayanan kesehatan maternal dan prenatal dan KB juga menjadi fokus utama kami," ujar Enok.

IBI Garut juga aktif berpartisipasi dalam program pemerintah terkait penurunan AKI, AKB, stunting, dan kesehatan reproduksi, serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan bidan. Rencananya, Bakti IBI akan dilaksanakan dalam rangka HUT IBI pada 24 Juni 2025.

Enok menambahkan, IBI Garut telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) selama kurang lebih dua tahun untuk memastikan administrasi bayi di Kabupaten Garut terlindungi. Selain itu, IBI juga terlibat dalam Audit Maternal Perinatal (AMP) medis untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Muscab IBI Kabupaten Garut, Eti Rukmiati, menjelaskan bahwa Muscab merupakan forum musyawarah tertinggi di tingkat kabupaten bagi organisasi IBI. Dengan jumlah anggota terdaftar mencapai 2.482 orang per Februari 2025, Muscab menjadi wadah penting untuk konsolidasi dan pembinaan organisasi.

"Sementara jumlah anggota terdaftar di IBI Cabang Garut sebanyak 2.482 orang, data per Februari 2025. Musyawarah cabang merupakan forum musyawarah tertinggi organisasi Ikatan Bidan Indonesia tingkat kabupaten, juga merupakan wahana konsolidasi serta pembinaan organisasi kepada ranting dan anggota," ucapnya.

Tujuan utama Muscab kali ini adalah meningkatkan citra IBI melalui penguatan organisasi. Secara spesifik, agenda Muscab meliputi penyajian, pembahasan, dan evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan pengurus cabang, penyusunan rencana kegiatan yang akan datang, perumusan usulan untuk Musda IBI berikutnya, serta penyusunan rekomendasi Rapat Kerja Cabang (Rakercab) yang akan memuat isu-isu terkini di bidang kesehatan ibu dan anak.

BG

Media74.id

Jakarta,

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang, yang juga mantan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, beserta delegasi di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam, 4 Mei 2025. Kishida dan rombongan tiba di kediaman Presiden Prabowo sekitar pukul 19.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, Kishida menyampaikan surat dari Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, kepada Presiden Prabowo. “Ya tentu mantan PM Kishida itu menyampaikan surat dari Perdana Menteri Ishiba yang disampaikan langsung kepada Pak Presiden dan tentu salah satu isinya terkait dengan beliau special envoy Perdana Menteri khusus untuk proyek-proyek AZEC (Asia Zero Emission Community) ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai pertemuan.

Selain menyampaikan pesan resmi dari Pemerintah Jepang, kedua pihak juga membahas perkembangan proyek kerja sama dalam kerangka AZEC. Menurut Airlangga, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 170 MoU dengan Jepang.

“Dan besok akan ada penandatanganan financial closing terhadap proyek di Muara Laboh, Sumatra Barat, di mana proyek itu adalah 80 MW geothermal dengan investasi sekitar 500 juta USD,” ungkap Airlangga.

Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat antara Indonesia dan Jepang. Kepala Negara juga berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat di tengah tantangan ketidakpastian global.

“Bapak Presiden mengapresiasi kerja sama Indonesia dengan Jepang dan berharap ini bisa terus ditingkatkan di tengah ketidakpastian akibat perang tarif,” jelas Airlangga.

Senada, Kishida juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan kedua negara di tengah situasi global yang tidak menentu. “Kishida juga menyampaikan betapa situasi ini menjadi tidak menentu dan dalam situasi seperti ini kerja sama dua negara menjadi sangat penting,” tutur Airlangga.

Setelah pertemuan di ruang kerja, agenda dilanjutkan dengan jamuan santap malam bersama. Suasana keakraban mewarnai jamuan tersebut, menegaskan eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Turut hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

SUD